HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

SS, SN, Freeport dan R – Memetakan Kepentingan dalam Diplomasi

SS, SN, Freeport dan R – Memetakan Kepentingan dalam Diplomasi
November 21
13:58 2015
Andi Hakim

Andi Hakim

Sudirman Said (SS) seperti pernah kita ulas memang masuk dalam ‘jebakan Batman’ dan menjawabnya dengan tindakan blunder. Sudirman yang sepertinya tengah berpikir bahwa posisi menterinya tidak lagi aman “berinisiatif” melaporkan transkrip pembicaraan Ketua Dewan Setya Novanto (SN). Yang lalu transkrip ini “seolah-olah bocor” ke publik dan menjadi perbincangan serius kalangan pengamat politik.

Sebagaimana ulasan terdahulu dari perspektif negosiasi, Sudirman memang melakukan blunder, yaitu keliru langkah yang menyebabkan dirinya semakin terpuruk dan terancam besar.

Di dalam buku-buku mengenai teknik diplomasi, negosiasi, maka ada bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu teknik konsultasi. Yaitu bahwa dalam sebuah pembicaraan penawaran-pengajuan kepentingan selalu berlaku sesi konsultasi. Di sesi ini diperjelas peta kelompok kepentingan, peta aktor, peta pendukung (supporter), peta lawan dan peta items yang dapat atau mustahil diubah dari masing-masing pihak.

Bila kita petakan terlebih dahulu kepentingan-kepentingan tadi maka, kita hanya mendapatkan dua pihak berhadapan dalam kasus ini, yaitu negosiasi antara Freeport dan Pemerintah. Mengapa pemerintah? Ini karena perusahaan besar sekelas Freeport sampai perusahaan tempe bacem pasti berhubungan dengan perizinan, dan itu ada di tangan pemerintahan negara bersangkutan.

Jadi: Aktor A (Freeport) versus Aktor B (Negara)

Negara ini mesti kelompok eksekutif (pemerintah), mengingat perizinan disahkan di sana. A. Sehingga bagaimana posisi SN yang adalah ketua/anggota legislatif mewakili aktor B (?) tidak lain dan tidak bukan mesti ada penunjukan dari Aktor B. Maka di sini SN adalah, seperti kita pernah ulas adalah mediator ditunjuk atau appointed mediator, dia tidak mungkin ke sana sebagai kapasitas pribadi, membawa misi pribadi, hasrat dan nafsu ambisi pribadi.

Oleh karena itu, SN tidak mungkin tidak sebagai orang yang ditunjuk harus melakukan KONSULTASI. Konsultasi di sini bentuknya adalah menghubungi orang-orang di lingkaran elit eksekutif, ya kita sebut saja orang Istana.

Sementara itu Sudirman Said, seperti disampaikan Luhut sama sekali tidak melakukan KONSULTASI dengan presiden atau dirinya ketika melaporkan rekaman kepada pihak legislatif. Di sini, kata kuncinya kembali ke soal otorisasi yang diwakilkan dengan prinsip KONSULTASI. SS tidak berkonsultasi dan karenanya ia salah!.

Tetapi apakah benar jika dia mengatakan bahwa alasannya maju ke legislatif untuk melaporkan transkrip adalah bagian dari revolusi mental, memberantas korupsi, dan membela hak rakyat atas sumber daya alam? Nah di sini dalam sebuah negosiasi, pendapat Sudirman tidak akan dianggap dan menjadi batal. Sebab pernyataan seorang Luhut yang adalah orang lingkaran inti istana sudah menjelaskan bahwa SS tidak berkonsultasi, dan dengan demikian ia tidak mewakili otoritas siapapun dalam pemerintahan.

Lalu atas kapasitas sebagai apakah ia melaporkan hasil transkrip? Jika sebagai menteri dia melakukan sub-ordinasi dari pimpinannya yaitu Presiden dengan tidak berkonsultasi.

Bahwa dalam transkrip itu ada seseorang berinisial R. siapakah R? Mengapa R mengatakan soal pembagian Saham, pembelian jet baru, dan lain-lain yang kemudian seolah-olah semua kata-kata itu adalah permintaan dari seorang SN. Lalu apakah R ini adalah mediator dari pihak Freeport? Saya yakin Freeport tidak akan membenarkan atau menyalahkan. Oleh karena itu maka negosiasi ini memang bukanlah ke arah mempertemukan kepentingan antara pihak-pihak, tetapi tidak lebih dari sebuah jebakan-jebakan untuk mengalihkan arah negosiasi yang lebih penting.

Sangat mudah difahami, jika kehadiran SS dalam dagelan ini sama sekali blunder dirinya yang terjebak dalam skenarionya sendiri yang belum matang. Ia masuk ke dalam jebakan pihak A.

Pihak B (negara) dalam hal ini diwakili pemerintah, tentu tidak akan menerima false-flag dari pertemuan informal via pembicaraan SN dan seseorang berinisial R. Ini karena SN mesti sudah mengantongi otorisasi tetapi kenyataannya R bermain-main dengan strategi pengalihan items.

Ucapan Jokowi, Luhut, yang dengan tegas berkata bahwa Freeport diancam untuk ditutup adalah push (dorongan) baru, adalah sinyal bahwa mereka harus kembali maju ke meja perundingan dengan hal yang lebih serius dan skenario jebakan batmen ala R tidak boleh lagi terulang.

Kesimpulan

SN tidak bersalah, R adalah penjebak (dan kita perlu tahu siapakah dia?) dan SN mustahil hadir tanpa otoritasi dan konsultasi Istana. Sudirman harus dipecat, karena sok tahu mendefinisikan dirinya sebagai pembela SDA rakyat dan melupakan fungsinya sebagai orang yang harus berkonsultasi.

Dan Freeport memang harus ditekan lebih keras dan berhenti bermain-main dengan isu-isu seperti korupsi dan mungkin besok isu pemekaran papua jadi provinsi Australia. Persoalan apakah setelah dipaksa maju untuk negosaisi kontrak nantinya ada deal-deal baru Freeport dengan bajingan-bajingan baru, kita penonton memang cuma bisa menulis status saja.

Andi Hakim

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment