HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

Menelisik Pro-Kontra Surat Edaran Hate Speech

Menelisik Pro-Kontra Surat Edaran Hate Speech
November 21
13:01 2015

MBFDalam diskursus tentang Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 pada tanggal 08 Oktober 2015 yang berisi Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech menuai banyak opini publik. Sebagian menyatakan sepakat dan sebagian besar lainnya tidak sepakat. Seperti biasanya dalam perumusan kebijakan tentunya hal-hal yang menyebabkan pro dan kontra pasti akan terjadi. Maka perlu adanya pengkajian yang obyektif terkait tujuan dan kebutuhan kebijakan tersebut. Sebab dari beberapa pernyataan yang dilontarkan masih terkesan subyektif. Juga banyak indikasi yang menyudutkan bahwa di balik pemberlakuan surat edaran tersebut terdapat kepentingan golongan yang bermain. Karena dari waktu dan kondisi munculnya surat edaran tersebut hampir bertepatan dengan kasus pencemaran nama baik tokoh-tokoh tertentu bahkan sampai tataran pimpinan negara.

Tidak dapat dipungkiri kondisi negara yang semakin memprihatinkan yang ditandai oleh turunnya nilai Rupiah terhadap dollar, paket kebijakan yang dinilai tidak dapat mengentaskan permasalahan perekonomian, ekspor macet, investor asing banyak yang menarik diri, permasalahan kabut asap dan lain-lain. Menciptakan mosi tidak percaya rakyat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Pada tahap inilah rakyat mulai menyuarakan kekecewaannya melalui sarana media sosial sampai berujung pada aksi demonstrasi. Selanjutnya yang menjadi sorotan dan juga salah satu faktor pendukung tercetusnya surat edaran tersebut adalah unsur-unsur provokasi, pencemaran nama baik serta penghinaan yang dinilai akan menimbulkan kebencian.

Di sisi lain penulis menilai bahwa wajar adanya ketika hal-hal seperti itu terjadi, karena itulah hakikat dari demokrasi. Masyarakat bebas dalam menyatakan aspirasinya. Terkait permasalahan menebarkan kebencian, kata-kata yang dinilai tidak ada unsur penghinaannya pun dapat menyebabkan kebencian terhadap “siapapun” atau “apapun” yang menjadi objek pembicaraan. Begitu pula kata-kata yang mengandung unsur provokasi dan pencemaran nama baik tidak melulu tanpa etika. Kata-kata yang mengandung etika pun dapat mencemarkan nama baik bahkan menghina. Lantas apa sebenarnya agenda di balik tercetusnya surat edaran tersebut? Banyak opini skeptis yang menyatakan bahwa pemimpin negara saat ini tidak tahan akan kritikan. Teringat bagaimana sosok Soe Hok Gie dengan lantang dan berani menyatakan “guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah”. Apalagi mereka yang duduk dalam tangkup kekuasaan negara ini seharusnya dapat berperan sebagai representasi dari jutaan penduduknya untuk mengatur negara ini.

Berkaca dari sejarah pemerintahan Indonesia, kebijakan ini juga dinilai menjerumuskan Indonesia ke masa seperti Orde Baru. Karena pada masa itu pers bisa dikatakan mengalami disfungsional. Pada masa itu pers hanya dijadikan sebagai wahana bermain para penguasa. Keberadaan departemen penerangan digunakan untuk mengawasi secara ketat aktivitas pers. Hal tersebut ditujukan untuk mengantisipasi kebocoran informasi yang ada pada tataran elit politik agar tidak sampai kepada rakyat, sekaligus membuktikan betapa khawatirnya Soeharto dan kroni-kroninya pada waktu itu terhadap suara rakyat yang dapat menciptakan propaganda untuk menggulingkan rezim pemerintahannya yang sangat otoriter.

Dinamika semasa Orde Baru itulah yang kemudian dirasa oleh banyak kalangan aktivis mahasiswa, tokoh masyarakat bahkan sampai tataran elit negara bahwa KAPOLRI harus mencabut Surat Edaran tentang hate speech sebab sudah terlalu jauh mencederai asas demokrasi yang dianut oleh negara. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa surat edaran tersebut adalah langkah awal pemerintah untuk memulai kembali rezim otoriter yang pernah diberlakukan di negara ini. Artinya pemerintah pada periode kali ini dinilai tidak dapat belajar dari pengalaman perjalanan negara. Juga KAPOLRI dinilai kurang matang dalam perumusan surat edaran tersebut. Sebab risiko yang akan dihadapi akan melibatkan banyak pihak. Belum lagi di kalangan masyarakat nantinya akan terjadi perpecahan, karena semakin maraknya pengguna media sosial yang tak dapat dikontrol dalam penggunaannya. Dari sisi penegak hukumnya sendiri pun dinilai belum paham terkait isi dari Surat Edaran tersebut, maka penyalahgunaan wewenang bisa saja terjadi. Kekhawatiran berikutnya justru penerapan surat edaran tersebut yang dapat memicu terjadinya konflik antar golongan karena bisa saja isi dari surat edaran tersebut yang kemudian dijadikan senjata untuk saling menjatuhkan dan demi eksistensi antar golongan.

Sebagai penegak hukum seharusnya KAPOLRI dapat lebih bijak dalam memilah kebijakan mana yang harus dikeluarkan. Karena kalau dilihat, surat edaran yang dikeluarkan oleh KAPOLRI terkait Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech bermaksud membantu program Presiden dalam merealisasikan ”Revolusi Mental”. Akan tetapi dikeluarkannya SE/06/X/2015 oleh KAPOLRI realisasinya kurang tepat. Seharusnya pemerintah dapat merealisasikan maksud dari surat edaran tersebut dengan program pencerdasan yang dilaksanakan oleh KEMENDIKBUD berupa sosialisasi yang bersifat proaktif terhadap masyarakat.

Mohammad Bakhrul Fikri Suraya
HMI MPO Komisariat FE UII Yogyakarta

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment