HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...

Rizal Ramli dan Perangkap Birokrasi

Rizal Ramli dan Perangkap Birokrasi
August 19
10:52 2015

Sehari setelah pengangkatannya sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Dr. Rizal Ramli menembak proyek-proyek BUMN sektor perhubungan yang dianggapnya tidak masuk akal. Dimulai dengan serangan atas rencana Garuda membeli pesawat jenis jelajah antar benua seri Airbus 350 lewat hutang China Aviation Bank yang dinilainya tidak rasional. Menurut Rizal karena sebenarnya Indonesia lebih membutuhkan pesawat sedang yang cocok dengan meningkatnya penerbangan domestik dan biaya operasional yang lebih murah.

Rizal kemudian menyerang rencana proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang sedianya akan dimenangkan konsorsium China dan mengatakan sebaiknya konsorsium negara lain seperti Jepang dan Jerman yang memiliki teknologi sejenis juga harus diberikan kesempatan. Tujuannya menurut Rizal agar Indonesia lebih leluasa menawar harga yang kompetitif dengan teknologi terbaik.

Belum selesai dengan polemik yang membuat beberapa menteri tersudut, Rizal mengkritisi proyek lima tahun mengejar elektrifikasi 35.000MWatt sebagai proyek ambisius dan tidak masuk akal. Kali ini yang disentilnya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang memang berperan dalam implementasi proyek tadi di lapangan. Memang berdasarkan kenyataan untuk mendapatkan off-grid sebanyak itu, pemerintah minimal harus membuat kurang lebih 200 pembangkit sekelas PLTA Jatiluhur. Padahal membenahi persoalan ganti rugi proyek PLTA Jatigede Sumedang saja membutuhkan lebih dari 20 tahun dan sampai sekarang masih tertunda.

Penalaran Rizal memang masuk akal dan sedikit banyak membuka informasi kepada publik bagaimana proyek-proyek pemerintah sebenarnya membutuhkan pengawasan dan kritik bila dianggap tidak masuk di akal. Dasarnya yaitu masyarakat adalah pembayar pajak dan objek konstitusi dimana pemerintah hanyalah pengemban amanah yang harus menjaminkan bahwa pembangunan yang diselenggarakan memang bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Sementara cita-cita kemakmuran seperti proyek elektrifikasi yang dimaksud itu memang benar-benar dijalankan melalui program-program yang terukur (measurable), masuk akal (reasonable), memungkinan (feasible) dan dapat dilaksanakan (realistis) .

Namun demikian, Rizal tentu memahami bahwa alasan pemerintahan Jokowi-JK melakukan reshuffle kabinet adalah kenyataan bahwa dengan komposisi kabinet sebelumnya, nyaris satu tahun tidak ada kemajuan yang dimunculkan pemerintah yang dapat menjadi stimulan pertumbuhan. Publik belum menemukan dalam komposisi pemerintahan tadi apa yang disebut sebagai ability to direct, kemampuan pemerintah untuk memberikan direksi atau arahan kepada masyarakat. Ini terjadi karena kebanyakan pemerintahan yang dibentuk oleh elite-politik gagal memahami bagaimana cara bekerjanya ekosistem pemerintahan yang mengharuskan mereka memahami bagaimana cara kerja birokrasi.

Akibatnya pemerintahan yang terbentuk dengan mudah terbentur oleh jargon programnya sendiri. Yang ketika ide-ide tadi disosialisasikan dan implementasikan, mereka gagal move-on karena tidak dapat menggerakkan birokrasi sebagai perangkat/aparatur kekuasaannya. Inilah yang disebut dengan perangkap birokrasi.

Birokrasi mungkin menyebalkan, tetapi dalam kenyataannya tidak ada pemerintahan yang dapat menurunkan gagasannya tanpa melibatkan birokrasi, karena birokrasi adalah kepanjangan pemerintah kepada pelaksanaan mulai dari kebijakan hingga pelaksanaan. Kecilnya serapan anggaran program APBN/APBD yang banyak dikritik media massa/sosial adalah bukti bahwa program membutuhkan gerak dari sub-sub kekuasaan ini untuk bisa berjalan.

Bila kita telaah maka ada dua hal yang menjadi hambatan birokrasi bagi pemerintahan, yaitu persoalan koordinasi dan administasi.

Pertama, Persoalan Koordinasi. Dua alasan utama mengapa pemerintah tidak dapat menjadikan dirinya sebagai panutan (role model) bagi pemain-pemain lain karena kemampuan memberikan arahan yang lemah, yang disebabkan oleh; pertama lemahnya administrasi dan kedua buruknya koordinasi. Ketiadaan instruksi atau arahan ini akan berdampak kepada sub-ordinat atau aparatus kekuasaan di bawahnya; mulai dari menteri sampai pegawai terendah dalam pemerintahan.

Terobosan Rizal membawa persoalan kerja pemerintah ke wilayah publik via media massa dan medsos memang menarik, tetapi dalam zaman media (media age) sebuah kabar dapat berubah seketika menjadi masqurada, satu serial aksi keliru yang disalahfahami dan akhirnya menjadi sensasi. Hal ini terjadi karena sifat media masa kini memang lebih mengedepankan sisi drama daripada pesannya sendiri. Sehingga setelahnya beberapa komentar negatif terhadap dirinya mulai bermunculan, baik itu yang datang dari netizen maupun dari sejawat menterinya di kabinet. Rizal bagaimana pun semangatnya, tetap harus menggunakan mekanisme aparatur untuk mendelivering (mengantarkan) gagasan-gagasannya.

Sebenarnya Rizal dapat mengambil contoh jika setahun ke belakang, persoalan koordinasi adalah persoalan utama para Menko. Di satu sisi Menko memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengordinir kementerian dan badan/lembaga di bawah otoritasnya untuk menyakinkan bahwa program-program yang sifatnya lintas kepentingan dan otoritas dapat dikoordinasikan dengan cepat dan tepat.

Namun di sisi lain ada kenyataan dimana pemerintahan yang menang tipis dan gagal membangun koalisi dengan oposisi seperti sekarang, maka posisi menteri adalah hasil rundingan yang sifatnya politis. Di sini problem koordinasi selalu muncul seperti yang dituliskan Charles E. Merriam sebagai bentuk the limitation of authority, bahwa sub-ordinat dalam sebuah sistem cenderung untuk melakukan sejenis “pembatasan” terhadap otoritas di atasnya.

Kedua, adalah persoalan administrasi, dimana bukan hanya publik namun aparatur birokrasi pemerintahan pun sering dibingungkan dengan argumen menteri-menteri yang berbeda bahkan berkontradiksi satu sama lainnya dalam memberikan keterangan terhadap sebuah persoalan. Misalnya bagaimana para menteri saling lempar jawaban ketika memberikan jawaban atas turunnya nilai tukar rupiah atas dollar AS, melonjaknya harga daging sapi, atau masalah kenaikan BBM. Persoalan yang menunjukkan jika masalah administrasi ini pada akhirnya menjadi konsumsi publik dan menciptakan perspepsi adanya ketidakharmonisan dalam tubuh kabinet.

Bila kita merujuk kepada studi Hawthorne dari Mayo dan Roethlisberger, persoalan administasi ini dipengaruhi antara lain yaitu; pertama, bahwa secara psikologis pemimpin belum tentu seseorang yang dapat membangkitkan rasa untuk menjadi pengikut dari orang yang dipimpinnya. Ada orang yang memang memiliki karakter sebagai pemimpin dan hanya sebatas pengikut. Di sini karakter presiden Jokowi menentukan apakah ia dapat mendorong sub-ordinatnya sebagai pengikut atau tidak. Kedua, tidak ada sanksi yang dapat mendesak sub-ordinat untuk mematuhi atau mengabaikan instruksi pimpinan. Bila merujuk kepada opini Prof. Kuntoro beberapa minggu lalu di harian Kompas, belum ada kontrak kerja antara presiden dengan bawahannya.

Salah satu faktor yang menghambatnya antara lain Presiden sebagai kepala pemerintahan bukanlah orang yang memiliki peran kuat sebagai formatur kabinet, ia mungkin sekedar “petugas partai” yang hanya mengikuti maunya sponsor. Akibatnya persoalan administrasi yang belum diselesaikan ini secara langsung akan memberikan karakteristik kepada program-program kerja pemerintah, dimana terlihat bagaimana setiap kementerian bekerja sendiri-sendiri tanpa peta jalan (road-map) yang transparan, terukur, masuk akal, dan memungkinan dilaksanakan.

Ini tidak mengherankan ketika Menko Rizal Ramli mengkritik proyek-proyek yang dianggapnya terlalu ambisius maka dengan cepat menteri-menteri dan pejabat yang merasa tersindir mengatakan agar Rizal sebaiknya jangan ikut campur mengurusi urusan orang lain, mengatur dapur yang bukan miliknya, dan lain-lain. Pernyataan-pernyataan yang membenarkan bahwa kementerian memang masih jalan sendiri-sendiri.

Kesimpulan

Berangkat dari kenyataan politis seperti ini, pertama sebaiknya Rizal Ramli memang tidak perlu membawa persoalan yang terjadi di antara sejawat pemerintahannya kepada publik. Seperti kata pepatah, tidak perlu teriak karena bisikan dari teman dekat sudah cukup terdengar.

Kedua, Rizal jangan mengulangi kekeliruan pendahulunya Indroyono di Menko Maritim dan SDM. Sebagai lembaga baru dalam tubuh pemerintahan, persoalan yang utama adalah menyelesaikan nomenklatur (aturan pokok dan kewenangan) dan mengisi sub-ordinat birokrasi di bawahnya dengan orang-orang yang cakap dan memiliki kemampuan manajerial koordinasi juga politik tentunya yang sesuai dengan fungsi utama kementerian ini. Lambatnya Indroyono membenahi struktur internal birokrasi membuat peran lembaga ini tidak terdengar hampir satu tahun ke belakangan.

Yang harus difahami Rizal adalah bahwa sekarang ia adalah bagian dari sistem pemerintahan, dia bukan lagi individu perorangan yang mudah pikiran serta programnya diselewengkan oleh lawan atau koleganya yang tidak berkehendak. Ia harus mampu menggerakkan adminsitrasi dan koordinasi sub-sistem di bawahnya untuk memuluskan cita-citanya membenahi tata kelola kemaritiman dan ESDM sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Andi Hakim

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment