HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

PB HMI MPO: Semester Pertama Jokowi-JK, Ekonomi dan Penegakan Hukum Jeblok

PB HMI MPO: Semester Pertama Jokowi-JK, Ekonomi dan Penegakan Hukum Jeblok
May 19
22:11 2015

HMINEWS.Com -Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) mengevaluasi semester pertama kepemimpinan nasional di bawah Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla. Disampaika oleh Ketua PB HMI MPO, Puji  Hartoyo, Selasa (19/5/2015).

Poin pertama, Puji Hartoyo menyatakan, terjadi kemunduran dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, yaitu munculnya perseteruan KPK-Polri.

“Konflik antar kedua lembaga penegakkan hukum tersebut praktis  meruntuhkan marwah hukum. Apalagi dipertontonkan secara telanjang dan terang-terangan.  Ditambah lagi manakala beberapa aktivis pembela KPK bersama rakyat dianggap oleh pemerintah yakni  Menko Polhukam sebagai “rakyat gak jelas”.  Belum lagi beberapa aktivis yang selama ini kerap membela pemberantasan  korupsi malah menjadi sasaran kriminalisasi oleh pihak Polri,” kata Puji Hartoyo.

Kenyataan, lanjutnya, makin mempertegas bahwa keadilan sudah sangat langka di negeri ini. “Seolah keberadaannya hanya sebagai alat kekuasaan atau politik semata bagi mereka yang berkuasa maupun yang memiliki modal,” lanjutnya.

Selain penegakkan hukum, ungkapnya, masyarakat juga dibuat bingung dengan pertunjukkan kebijakan ekonomi  pemerintahan Jokowi-JK yang makin membuat rakyat makin nestapa. Pemerintah yang masih berumur jagung dengan mudah menyerahkan harga bahan bakar minyak sesuai mekanisme pasar. Maka tak ayal dengan mudah harga bbm naik sebanyak dua kali.

“Akibat kenaikan harga BBM harga-harga bahan pokok naik, tarif angkutan umum naik, bahkan sekonomi secara makro menjadi lesu. Belum lagi nilai tukar rupiah yang menembus Rp. 13.200 lebih,” ungkap alumni Ekonomi UII Jogja tersebut.

Dalam konteks politik, Puji menilai pemerintah dengan mudahnya dan sewenang-wenang membuat keputusan yang tidak bijaksana. Misal saja polemik SK Menkumham atas dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP. Pemerintah dinilainya terlalu dalam memasuki konflik yang terjadi di internal partai. Belum lagi kebijakan presiden Joko Widodo yang tersirat jelas terikat pada perintah Ketua Umum PDIP.

Persoalan keamanan tak luput dari perhatian Puji, khususnya maraknya aksi begal yang meresahkan masyarakat. Aksi kejahatan terjadi secara terang-terangan dengan tidak tanggung-tanggung nyawa sebagai taruhannya.

Dari semua permasalahan tersebut, Puji Hartoyo menyerukan agar pemerintah mengautkan kembali penegakan hukum di negeri ini, Presiden agar mengambil kebijakan percepatan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat, dan harus lebih tegas dan berani menindak bawahannya yang menyimpang.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment