HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Tunda Pemilukada Serentak

Tunda Pemilukada Serentak
April 08
23:52 2015

Pada awal Desember 2015 direncanakan akan dilaksanakan Pemilukada serentak. Sebanyak 244 kabupaten/kota akan menyelenggarakannya serentak. Sisanya akan melaksanakan Pemilukada serentak pada tahun 2018. Salah satu spirit dari Pemilukada serentak adalah penghematan anggaran negara.

Sebagai sebuah eksperimen ketatanegaraan maka pilkada serentak harus dikaji kembali apakah akan linear dengan tujuan penghematan negara ataukah akan menimbulkan permasalahan baru yang akan kontraproduktif dengan tujuan semula.

Yang paling menarik untuk dikaji adalah penentuan waktu pelaksanaan pilkada. Bulan desember merupakan bulan strategis di kalangan pemerintahan daerah. Namun agar lebih menarik akan dikaji mulai dari tahapan awal pelaksanaan pilkada.

Tahapan awal adalah pendaftaran sampai penetapan calon tetap peserta pilkada. Diperkirakan pada bulan Juni-Juli penetapan calon kepala daerah peserta pilkada berlangsung. Bertepatan juga pada periode Juni-Juli proses pembahasan dan penetapan Perubahan APBD 2015 berlangsung. Perlu diketahui bahwa dana pilkada langsung Desember 2015 belum memiliki alokasi anggaran pada APBD 2015. Alokasi dananya hanya bisa dilegalkan pada Perubahan APBD 2015. Dananya berkisar antara 20 – 30 milyar. Tidak ada jalan lain maka pemerintah daerah harus memaksakan pemotongan anggaran. Biasanya pemotongan anggaran akan dikenakan pada biaya perjalanan dinas, dana rutin kantor, pemeliharaan dan proyek yang belum terlaksana. Ini secara langsung akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik dan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama infrastruktur karena mobilitas birokrasi akan terganggu.

Diperkirakan pada bulan nopember 2015 akan dilaksanakan kampanye calon kepala daerah. Bertepatan kembali bahwa bulan nopember adalah puncak pelaksanaan sebagian besar proyek pemerintah daerah terutama di bidang infrastruktur. Ini akan memancing terjadinya dukung mendukung yang akan menyedot dana yang pada akhirnya akan mengkorbankan kualitas proyek.

Manajemen waktu sangat berpengaruh pada kualitas pilkada serentak. Manajemen waktu yang tidak tepat akan berpengaruh bukan hanya pada kualitas pelaksanaan pilkada serentak tapi juga akan mempengaruhi atmosfer pemerintahan daerah serta akan berdampak pada kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Demi kelancaran pilkada serentak di satu sisi. Dan demi kesuksesan pelaksanaan pembangunan daerah terutama di bidang infrastruktur maka saya berpendapat agar pilkada serentak ditunda saja dari Desember 2015 menjadi Februari 2016.

Pilkada serentak pada Februari 2016 akan memberi ruang gerak pada APBD 2016 untuk kepastisn alokasi anggaran secara bebas. Juga tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan daerah karena pada bulan februari 2016 belum akan ada proyek yang dilaksanakan dan dipastikan tidak akan ada anggaran proyek yang diselewengkan untuk dana kampanye.

Salam reformasi

Rahmad Daulay
Blog : www.selamatkanreformasiindonesia.com

6 april 2015.

***

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment