HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Apakah KPK Berpolitik?

Apakah KPK Berpolitik?
January 26
09:41 2015

HMINEWS.Com – KPK vs Polri menjadi salah satu isu sentral yang menghiasi media massa saat ini, sejak Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Keputusan KPK ini dinilai aneh dan ‘berbau politis’ karena diumumkan menjelang pelantikannya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi.

“Ini kan aneh, jadi jelas KPK berpolitik,” ujar kuasa hukum BG, Eggi Sudjana saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi Barisan Nusantara bertajuk “Apakah KPK Berpolitik?”, di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (25/01/2015).

Eggi juga menyayangkan sikap Abraham Samad dan KPK. Seperti menghimbau masyarakat datang ke KPK. Demikian juga TNI diminta untuk melindungi bisa menimbulkan kisruh antarinstitusi.

“Masyarakat pada umumnya janganlah terprovokasi. Seperti yang diimbau oleh KPK disuruh datang semua ke KPK, itu provokasi namanya saya kira. Tidak pada tempatnya,” tambahnya.

Menanggapi usulan beberapa aktivis untuk memberikan imunitas kepada komisioner KPK, Eggi tidak setuju karena usulan ini tidak sesuai konstitusi.

“Argumentasinya haruslah hukum. Hukumlah yang menjadi kebenaran. Jadi tawaran kekebalan hukum tidak sesuai dengan UUD 1945, semua orang sama di depan hukum,” pungkasnya.

Sebaliknya, Ridaya Laode, aktivis anti korupsi, menyatakan bahwa KPK tidak berpolitik praktis. Kalau yang dimaksud adalah bagaimana KPK memilih dan memprioritaskan kasus-kasus besar, paling strategis dan sistematis, strategi ini layak dilakukan KPK.

Ia menjelaskan bahwa penangkapan Bambang Widjayanto (BW) oleh kepolisian beberapa hari setelah BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah bentuk kriminalisasi KPK. Banyak petunjuk yang mengarah ke simpulan demikian. BW ditangkap, Adnan dilaporkan, demikian juga Abraham Samad.

“Bukankah kriminalisasi 3 pimpinan/komisioner KPK ini adalah bentuk pelemahan KPK,” ujar Ridaya.

“Soal kisruh KPK dan kepolisian ini ada lelucon di kalangan aktivis, Abraham akan dikrimanalisasi karena pernah tidak pakai helm saat kuliah”, cerita Ridaya Laode pada sesi tanya jawab yang disambut tawa peserta diskusi.

Lanjutnya, banyak aktivitas berharap ke depan ada imunitas terbatas terhadap KPK oleh Presiden.

Pembicara kedua, Tatak Ujiyati juga menyatakan ketatnya proses screening rekrutmen KPK yang jauh dari proses politik. Namun, menurutnya, banyak kalangan yang berupaya melakukan pelemahan terhadap KPK menjadi tanda keberhasilan KPK mengusut korupsi tanpa pandang bulu.

“Dalam perjalanannya semua kalangan sudah disentuh KPK. Sekarang terlihat banyak yang membenci KPK ini sudah mengakumulasi. Karena dari berbagai latar belakang, politisi, hakim, jaksa, bupati/walikota, bahkan hakim MK sudah disentuh KPK”, kata Tatak Ujiyati, aktivis anti korupsi dalam diskusi Barisan Nusantara.

Namun, menurutnya, kalau KPK juga tidaklah bisa dikatakan lembaga super body karena penyidik masih banyak diambil dari kepolisian dan kejaksaan. Ini menandakan adanya ketergantungan KPK terhadap lembaga lain dalam perekrutan alat KPK.

“Padahal dengan mandirinya KPK merekrut anggotanya akan sangat membantu mengatasi darurat korupsi di Indonesia”.

Tatak Ujiyati setuju jika yang terjadi sekarang terhadap KPK merupakan upaya pelemahan KPK. Kriminalisasi beberapa komisioner KPK sebenarnya adalah pelemahan KPK secara sistematis. “Dengan upaya itu, KPK tidak bisa memproses kasus hukum tersangka BG,” sambungnya.

Karena itu Tatak Ujiyati mempertanyakan komitmen Presiden terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi soal status BG yang ternyata sudah “distabilo merah” jauh-jauh sebelum diumumkan KPK.

“Padahal adanya KPK muncul karena berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga hùkum formal yang sudah ada seperti kejaksaan dan kepolisian,” terangnya.

Firman

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment