HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Perpanjang Kontrak Freeport, Bukti Rezim Bermental ‘Inlander’

Perpanjang Kontrak Freeport, Bukti Rezim Bermental ‘Inlander’
January 26
10:54 2015

kuliBenar kata Prie GS, “Siapa  memancing dia gegabah, Siapa terpancing dia lengah.” Hal ini pula tampaknya yang menjadi sasaran utama kisruh nasional seperti benturan KPK-Polri, yang menyedot perhatian khalayak hingga melupakan agenda besar yang disembunyikan.

Saat rakyat dibuat geram dan marah dengan kasus KPK-Polri, pada saat yang sama Kementrian ESDM memperpanjang izin ekspor PT Freeport. Selama 6 bulan ke depan pula pembahasan MOU dengan PT Freeport yang kadaluarsa 24 Januari 2015 diperpanjang.

Kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, R Sukhyar, pemerintah bersama Freeport akan menyusun poin-poin kesepakatan baru di luar poin kesepakatan yang lama. Ada fokus-fokus tambahan dalam MoU yang baru ini, salah satunya adalah memperbesar benefit Freeport bagi Papua.

Penjelasannya tampak logis saja bagi, seperti bahwa membangun industri hilir tembaga lebih menjanjikan daripada harus membangun smelter. Keua, industri hilir tembaga dinilai lebih menjanjikan, misalnya pipa, tembaga, aloy, kawat dan plat-plat baja.

Namun kental sekali aroma ketidakpercayaan diri pemerintah terhadap kemampuan dalam negeri dalam perkataan Sukhyar berikut ini: “Pertanyaannya kan kenapa diperpanjang? Satu, yang jelas (MoU) pertama belum selesai. Kedua, kita ingin Freeport membangun Papua.”

Pemerintah membiarkan kekayaan Papua terus-menerus dilarikan ke luar negeri, sementara sebagian rakyat Papua mengancam memisahkan diri karena alasan ini. Selepas dari penjajahan, ternyata inferiority complex, mental inlander, mental terjajah dan berjiwa kuli masih melekat di bangsa ini. Masih tidak percaya diri dengan kemampuan dan potensi bangsa sendiri, sehingga selalu menganggap bangsa lain lebih mampu, termasuk untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri.

Redaksi

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment