HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Institusionalisasi di Pemerintahan Jokowi

Institusionalisasi di Pemerintahan Jokowi
January 04
14:55 2015

 Mengapa banyak sekali lembaga kepresidenan

Pelantikan Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan, pejabat-pejabat, komisarit-komisariat BUMN dan Jendral-jendral yang sedikit tertutupi dengan pemberitaan musibah Air Asia QZ8501 menunjukkan dua hal lumrah.

Pertama bahwa Jokowi sepertinya memang sudah waktunya membagi-bagi kekuasaan pada “those so called” pendukung Pilpres. Meski sebelumnya dia berkata bahwa kelak tidak akan memberikan ‘jatah-jatahan’ dalam pemerintahannya atau berniat membangun koalisi langsing, dan sistem birokrasi yang singset namun politik adalah soal power sharing dan power distribution. Poin pertama ini tidak akan kita bahas secara panjang lebar.

Kedua, penempatan orang dalam organisasi-organisasi politik-ekonomi di lingkaran Presiden adalah bagian tidak tertolakkan dari praktik institusionalisasi kekuasaan. Merujuk pada sejarahnya, institusionalisasi adalah kecenderungan melembagakan atau menempatkan kepentingan-kepentingan (bisa ide, pengetahuan, dan juga orang) dalam organisasi.

Tujuannya, jika mengutip kamus William Webster, adalah, pertama: membuat gagasan, ide, dan juga kepentingan dapat terlaksanakan lebih baik dalam organisasi tadi. Di sini organisasi berubah menjadi organ-organ yang mana secara legalnya bagi pemenang politik (Pilpres) disebut juga birokratisasi sistem pemerintahan. Negara membutuhkan tentakel (levian) atau aparatur negara untuk mendistribusikan atau menginstitusionalisasi kewibawaannya dari pusat ke kantong-kantong kekuasaan di pinggiran.

Namun sejak birokrasi mendapat pukulan sana-sini sebagai organ yang lamban, buruk, koruptif, dan bloon, maka proses institusionalisasi ini seperti muncul dengan mudah saja di negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan alasan pemerintaha membutuhkan “de-bottlenecking”, delivering, dan aneka terobosan-terobosan meng-akselerasi kebijakan.

Alasan dasarnya sebenarnya bukan karena persoalan birokrasi an sich (saja), namun ada satu-dua faktor lain yaitu bahwa di Indonesia pemerintahan sendiri tidak memiliki gezag atau wibawa sehingga selalu muncul kecenderungan kekuasaan yang membelah (devided government). Ini dapat dilihat biasanya presiden dan wakil presiden muncul sebagai dua matahari dengan masing-masing memiliki pendukungnya.

Hal ini terus berlanjut dengan penjatahan di sektor-sektor lainnya sehingga menarik tumbuhnya lembaga-lembaga nexus (pecahan) yang sarat kepentingan seperti munculnya kementerian-kementerian baru untuk mengakomodir. Juga munculnya institusi-institusi yang sifatnya ad-hoc seperti komisi-komisi, komite, dewan, badan, Pokja, Satgas, dan lain-lain. Mereka lebih senang bermain di seputaran pemerintahan karena klaim institusi dan tentu saja anggaran kerja.

Meskipun kita sadari bahwa keberadaan lembaga-lembaga tadi semakin lama semakin tumpang tindih saja, tidak karu-karuan. Ini misalnya ada tiga lembaga presidensial di dekat Jokowi, yaitu Setneg, Seskab pimpinan Andy W, dan sekarang Kepala Staf Kepresidenan dengan Luhut Panjaitan sebagai big-bosnya yang nomenklatur-nya tidak menjelaskan dan menegaskan apa sebenarnya fungsi mereka kepada presiden selain bahwa ini adalah murni akomodasi politik saja. Ini sebabnya nama institusi yang dipimpin Luhut, misalnya, perlu ada kepresidenan-kepresidenan, yang artinya bahwa “Saya adalah institusi yang dapat mengakses presiden,” dan dengan sendirinya ia (Luhut) menegaskan dirinya itu orang penting.

Kedua, masih merujuk pada kamus Webster; institusionalisasi adalah proses meruang, dalam hal ini memasukkan seseorang dalam satu institusi (lembaga) untuk mendapatkan sejenis pelatihan, pendidikan, cuci otak, atau pengembalian seseorang kepada kondisi dimaksudkan.

Pada perkembangannya institusionalisasi selalu dirujukkan kepada satu tempat yang berkaitan dengan persoalan mentalitas, penyakit fisik, jiwa dan pikiran. Ini misalnya rumah sakit jiwa bagi Foucault perlu diadakan karena akan menjadi institusi untuk menormalkan pikiran dan sekolah adalah institusi pencipta SDM yang dibutuhkan industri dan pasar. Sementara institusi penjara, bagi Jeremy Bentham adalah institusi penting untuk pengembalian moral dan kesadaran yang di Indonesia diubah namanya menjadi lembaga pemasyarakatan.

Bila kita pikir-pikir, segala institusi-institusi baru yang lahir belakangan ini memang tidak lain dan tidak bukan adalah seperti kata Webster, yaitu bagian dari penciptaan ruang untuk mengakomodasi mereka yang disebut “orang-orang yang merasa berjasa dan punya peran dalam pemenangan Pilpres JKW-JK kemarin. Bila mereka tidak diakomodasi dan diberi institusi bisa-bisa mereka semakin menggila dan rusaklah mental revolusi mentalnya.

Andi HakimAndi Hakim

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment