HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Kebijakan Jokowi-Kalla Lemahkan Ekonomi Rakyat

Kebijakan Jokowi-Kalla Lemahkan Ekonomi Rakyat
January 10
17:05 2015

HMINEWS.Com – Komisi Kajian PB HMI MPO mencermati sepak terjang Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla semenjak pelantikannya dan menilai kinerjanya tidak tidak pro-rakyat. Mulai dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) hingga berakibat pada naiknya harga-harga bahan pokok, pembagian kartu PSKS yang tidak tepat sasaran. Kinerja pemerintahan baru ini bahkan dikhawatirkan makin menyurung Indonesia pada kondisi sebagai negara gagal.

“Tidak ada perbedaan kebijakan SBY – Boediono dan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla sampai saat ini memilih kebijakan yang sama dengan SBY terhadap kebijakan pemerintahannya. Sikap ekonomi politik Jokowi – Jusuf kalla menyebabkan perubahan signifikan pada proses politik dan ekonomi masyarakat, karena merugikan masyarakat kelas ekonomi ke bawah yang berakibat meningkatkan kemiskinan struktural dan kultural dalam masyarakat, yang disebut stagnasi ekonomi masyarakat,” kata Staf Komisi Kajian PB HMI MPO, Suparman Abdul Kadir, Kamis (8/1/2015).

Kebijakan ekonomi politik Jokowi – Jusuf Kalla, kata Suparman, telah membawa dampak negatif terhadap masyarakat kelas bawah. Kebijakan ekonomi politik rezim saat ini menjadi tantangan berat bagi masyarakat ekonomi bawah.

“Masyarakat kelas ekonomi bawah tidak dilibatkan dan terhalang untuk ikut ambil peran strategis dalam rangka mendorong tatanan masyarakat madani yang kuat dan tumbuh dari bawah,” lanjutnya lagi.

PB HMI MPO berharap kebijakan ekonomi politik Joko Widodo – Jusuf Kalla agar tidak meningkatkankan kemiskinan. Suparman juga menyoroti penggunaan ‘blusukan’ pemerintah harusnya tidak hanya menjadi alat pencitraan dan untuk mengelabui rakyat, untuk menutupi perilaku pro-neolib dengan topeng wajah merakyat, tetapi untuk benar-benar berbuat yang nyata manfaat positifnya bagi rakyat.

Suparman berharap Jokowi-Kalla merealisasikan visi pencapresan keduanya, terutama terkait dengan slogan ‘Trisakti’, serta mengontrol harga-harga barang dan transportasi agar tidak melambung tinggi. Terakhir ia juga mendesak DPR agar mengevaluasi Jokowi-Kalla agar tidak menyimpang dari relnya.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment