HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

HMI dan Keutuhan NKRI

HMI dan Keutuhan NKRI
December 15
13:34 2014

Purwa

Sejak didirikannya di tahun 1947, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah memuat visi kebangsaan dan keislaman. Kedua visi ini tidak dipisah-pisahkan, sejak saat itu, dan hingga kini setelah mengalami berbagai ‘penyempurnaan.’ Maka tak salah dikatakan bahwa Kader HMI adalah kader umat dan bangsa.

Dimulai pada periode awal didirikannya itu pula, HMI, bersama semua elemen yang lain, terlibat secara langsung dalam perjuangan fisik maupun non fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terbentuknya Tentara Pelajar untuk membantu tugas tentara, menjadi bukti, dimana banyak anggota HMI bergabung di dalamnya bersama anggota PII (Pelajar Islam Indonesia), para santri maupun pelajar lainnya, menjadi martir untuk tegaknya Merah Putih di Bumi Pertiwi. Ada anggota HMI yang kemudian menjadi jenderal yakni Jenderal Ahmad Tirtosudiro dan dikenal sebagai ‘Jenderal HMI.’

Kemudian ketika posisi negara telah aman dari agresi militer asing, dan Indonesia pun menerima tawaran Mosi Integral Natsir dengan menjadikan format negara ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menyatukan seluruh elemen bangsa, maka HMI pun fokus dalam perkaderannya dan berbagai upaya dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Mulailah HMI melakukan berbagai studi untuk mencari format perkaderan, memantapkan wacana keilmuan, serta menentukan arah perjuangannya dalam iklim kemerdekaan.

Setelah tiadanya agresi militer asing, bukan berarti rongrongan terhadap negara sudah tidak ada lagi, sebab muncul berbagai pemberontakan di dalam negeri termasuk DI/TII dan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Jika berbagai pemberontakan lain berhasil dipadamkan dan organisasinya dibubarkan, PKI menjadi yang terakhir, berumur lebih panjang.

Saat PKI sedang gencar-gencarnya berusaha mewujudkan misi mereka menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, ada dua kelompok pengahalang yang paling resisten bagi PKI, yaitu TNI AD dan umat Islam. Dalam ranah gerakan mahasiswa, HMI pun dipandang sebagai musuh utama PKI, yang melalui onderbow-nya –CGMI– terus berupaya memadamkan pergerakan HMI di kampus-kampus. Di masa gencarnya PKI berkonfrontasi dengan mahasiswa muslim dan berupaya meng-komuniskan semua mahasiswa inilah, lahir gerakan mahasiswa dari ‘rahim umat Islam,’ yaitu IMM dan PMII.

Bahkan PKI pun memanfaatkan kedekatannya dengan Bung Karno dan mendesaknya untuk membubarkan HMI. Beruntung Bung Karno tidak terpedaya, dan malah dalam pidatonya di Lapangan IKADA tahun 65 dalam Kongres II CGMI makin memantapkan posisi HMI.

cgmi

PKI gencar mendesak dibubarkannya HMI

Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang pemberontakan 65 ini memang makin memanas. Dimana-mana terjadi perseteruan antara kelompok-kelompok pendukung PKI dengan sesama anak bangsa yang bukan PKI. Dari cerita-cerita kakek nenek pelaku sejarah, dan yang juga terekam dalam berbagai dokumentasi serta buku, massa dan simpatisan komunis kerap mengintimidasi kelompok masyarakat lain yang tidak sehaluan. Pecah pula bentrokan di berbagai tempat dengan kelompok Islamist.

Begitu PKI berhasil membunuh tujuh jenderal Angkatan Darat, kondisi menjadi klimaks. Kemarahan terhadap PKI tak terbendung lagi, masyarakat bersatu padu. Massa HMI menggelorakan seruan ‘bubarkan PKI’ dari Bandung dan Jakarta yang segera diikuti semua kelompok masyarakat, membantu TNI AD dalam mengganyang PKI.

Madya

Setelah bubarnya PKI, disusul tumbangnya Orde Lama (Orla), naiklah Orde Baru (Orba) yang pada awalnya begitu dielu-elukan sebagai dimulainya fase baru kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun masa ‘bulan madu’ rezim ini dengan golongan penyokongnya tidak berlangsung lama. Presiden Suharto yang berorientasi pembangunan berusaha menciptakan stabilitas politik dengan penyederhanaan partai politik (fusi partai), mengontrol gerakan-gerakan kritis dan membungkam aktivis. Terjadi beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pada kasus Talang Sari dan Tanjung Priok.

Ada beberapa cara Rezim Orba mengontrol gerakan mahasiswa, termasuk dengan didirikannya KNPI yang kesannya menjadi satu-satunya kanalisasi syahwat politik dan perangkap bagi aktivis pemuda dan mahasiswa. Ratusan organisasi kepemudaan (OKP) berlomba-lomba masuk KNPI untuk mendapatkan bagian dan keuntungan, termasuk keuntungan dengan maraknya praktek politik uang dalam setiap kongresnya. Meski begitu tidak semua aktivis tertarik masuk KNPI. Selain itu negara juga menggunakan alumni-alumni gerakan mahasiswa yang telah duduk di pemerintahan untuk menjinakkan junior-junior mereka yang masih aktif. Meski begitu masih banyak yang tetap kritis dan melawan otoritarianisme Orba melalui mimbar-mimbar bebas di kampus dan di luar kampus. Lalu pada awal 80-an diberlakukanlah Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)/BKK untuk mensterilkan kampus dari gerakan kritis ini.

Pemberlakuan NKK/ BKK dan pemaksaan Asas Tunggal juga membawa korban di kalangan mahasiswa. HMI yang sejak awal menolak keras pun berhasil diintervensi yang berujung pecahnya HMI menjadi dua. Kopkamtib lantas merepresi aktivis HMI yang masih tidak mau menerima pemaksaan Astung, dan terjadi pengejaran aktivis HMI dimana-mana, yaitu kelompok HMI yang menamakan diri sebagai HMI ‘MPO.’ Semua gerak-gerik HMI dimata-matai, kegiatan-kegiatannya selalu dibubarkan, hingga ketika melaksanakan Kongres harus bersembunyi di dusun terpencil tanpa listrik.

Singkat cerita, pada akhirnya Orba tumbang dan digantikan Orde Reformasi, yang dalam banyak hal tidak lebih baik dari zaman Orba.

Alumni berbagai gerakan mahasiswa di zaman Orba itu kini banyak yang mengisi sebagian posisi strategis di Indonesia. Tetapi di sisi lain gerakan mahasiswa yang ditinggalkannya menjadi lembek karena nilai-nilai pragmatisme itu.

Wusana

Setelah Reformasi, muncul kembali gerakan separatisme. Timor Timur lepas dari NKRI. Aceh terus bergolak ingin pisah dan upaya militer terus ditempuh untuk menundukkan para gerilyawan Aceh. Namun rakyat Aceh yang telah terbiasa dengan perlawanan sejak zaman Kolonial itu memang tak mudah ditundukkan dengan operasi militer. Barulah di zaman pemerintahan Presiden SBY diadakan perundingan damai, dan tercapailah kesepakatan damai itu. Dan ternyata, kata Jusuf Kalla, para juru runding antara Jakarta-Aceh waktu itu bisa dengan lebih mudah berkomunikasi dengan memperhatikan sejumlah persamaan, termasuk persamaan pernah sama-sama pernah aktif di HMI.

Di HMI memang terjalin silaturahmi dan solidaritas antar kader yang tinggi. Kata ‘HMI’ seringkali menjadi ‘tiket’ bagi para anggotanya untuk masuk dan diterima di mana saja ada HMI. Sebut saja ‘saya anggota HMI’ atau ‘saya alumni HMI’ kepada anggota atau alumni HMI di manapun berada, maka suasana akan langsung mencair dan akrab. Di HMI kader-kadernya dilatih mengelola perbedaan. Sesama kader HMI, baik yang berasal dari Aceh yang sebagian masih menyimpan ‘dendam’ pada pusat dan memiliki kebanggaan terhadap GAM, maupun terhadap anggota dari Papua yang kadang masih ada hubungan dengan OPM, membicarakan masalah krusial tersebut bisa dilakukan dengan kepala dingin, dan biasanya gejolak mereka teredam karena menerima perlakuan yang penuh empati dari sesama anak bangsa yang berbeda-beda asal daerahnya itu di HMI. Agaknya hal ini pun terjadi pada mereka yang bergabung dalam gerakan mahasiswa nasional yang lain.

Warga Papua Demo di Bundaran HI

Ratusan mahasiswa Papua berdemo di Bundarah HI, Jakarta (1/12/2014)

Tapi lihatlah apa yang terjadi akhir-akhir ini. Di Yogya maupun di Jakarta, pemuda dan mahasiswa Papua tak segan-segan ikut berdemonstrasi menuntut Papua merdeka dari NKRI. Yang terbaru adalah demo ratusan orang di Bundaran HI, awal Desember ini. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Orang Papua merasakan ketidakadilan Pusat terhadap Papua, itu sudah dari dulu. Faktor lainnya adalah tak lepas dari direduksinya gerakan mahasiswa nasional oleh negara sejak beberapa dekade lalu, hingga mengakibatkan kondisi seperti sekarang ini. Kini tren yang berkembang adalah organisasi kedaerahan lebih diminati. Termasuk organisasi kemahasiswaan, yang lebih diminati adalah organisasi mahasiswa berdasarkan persamaan kedaerahan ketimbang harus masuk dan aktif di GMNI, PMKRI, PMII, GMKI ataupun HMI.

Hal ini juga terjadi akibat pergaulan yang eksklusif di kampus-kampus dikarenakan kurangnya wadah untuk interaksi yang lebih luas. Karena pemberlakuan sistem di kampus sejak diterapkannya NKK/BKK. Di kampus disibukkan urusan perkuliahan dengan tugas-tugas yang banyak dan jangka waktu kuliah yang semakin dibatasi jika tidak ingin di-DO. Di samping itu ada kemajuan teknologi yang mengakibatkan susutnya interaksi antar manusia, sehingga meskipun satu kampus dengan anak bangsa dari berbagai daerah lainnya, belum tentu seorang mahasiswa itu bisa mempunyai banyak teman. Kadang mereka lebih asyik dengan dunianya sendiri.

Penyelesaian ancaman disintegrasi bangsa, selain dengan pemerataan pembangunan dan penegakan hukum, juga bisa diperkuat dengan pendekatan lain, salah satunya dengan penguatan fungsi organisasi mahasiswa. Saat ini negara memang menopang gerakan mahasiswa dari segi administrasi dan pendanaan, tetapi melemahkannya secara perkaderan.

Fathurrahman
LAPMI PB HMI MPO

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment