HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Pertarungan Kepentingan di Natuna, Antara Mafia, Politik Lokal dan Pencitraan

Pertarungan Kepentingan di Natuna, Antara Mafia, Politik Lokal dan Pencitraan
December 13
12:57 2014

HMINEWS.Com – Litbang Puspol Indonesia baru meneliti Kepulauan Natuna. Kepulauan ini dipilih dengan pertimbangan sebagai satu-satunya pulau terdepan yang berbatasan secara geopolitik dengan 8 negara tetangga. Pertimbangan inilah yang menjadi tolak ukur keseriusan dan keberanian pemerintah memenuhi janjinya.

“Sebagai pulau terdepan, Nanuta merepresentasikan kehadiran pemerintah pusat, akrena peraingan yang terjadi bukan dengan warga sendiri, tetapi persaingan kualitas hidup dan kualitas manusianya vis a vis dnegan negara tetangga,” demikian rilis Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol Indonesia) dalam diskusi di Bakoel Coffee, Cikini, Jum’at (12/12/2014).

Direktur Puspol Indonesia, Ubedillah Badrun, menilai Natuna tidak  bisa dianggap hanya sebagai satu wilayah terdepan, tetapi merupakan Gerbang Nusantara, pintu masuk yang merepresentasikan awajah Indonesia secara keseluruhan. Pelanggaran garis batas kedaulatan negara, apapun bentuknya, apalagi pencurian kekayaan alamnya secara sepihak oleh asing, menjadi parameter keseriusan pemerintah.

Puspol Indonesia mencatat, kekayaan darat dan laut Natuna sangat tinggi, akan tetapi penduduknya jauh dari kesejahteraan. Bukan karena tidak sadar akan kekayaan alamnya, tetapi karena ketiadaan fasilitas untuk mengelolanya.

“Di sinilah diuji keseriusan penjagaan dan pembangunan kedaulatan Republik, karena Natuna mausk dalam peta pertarungan wilayah berdasarkan potensi ekonominya, kita mengenalnya dengan konflik Laut China Selatan,” lanjut keterangan Ubedillah Badrun.

Apa yang Terjadi di Natuna?

Dengan riset menggunakan metode campuran (mixed method), Puspol Indonesia mendata wilayah Kepulauan Natuna meliputi Gugus Bunguran, Pulau Sedanau, Pulau Tiga, Pulau Laut dan wilayah perairan Natuna. Data terkumpul menjelaskan besarnya kekayaan Natuna, kerugian negara akibat illegal fishing, serta alur mafia illegal fishing.

Harga ikan karang hidup (karamba / budidaya) yang dijual ke kapal Hongkong yang datang ke Natuna meliputi ikan kerapu lumpur (Rp 232.500/kg), kerapu sunu (RP 269.700/kg), kerapu macan (Rp 139.500/kg), kerapu bebek (Rp 372.000/kg) dan ikan napoleon (Rp 920.000/kg). Selain itu nominal yang dihasilkan dari perikanan tangkap mencapai Rp 9,09 triliun.

Sementara kerugian negara akibat illegal fishing yang terjadi secara massif di Natuna diperkirakan mencapai Rp54 triliun.

Alur Mafia Illegal Fishing

~ Alur pungli: Nelayan lokal -> Posko pungli -> setor Rp 800.000 => boleh berlayar.
~ Mafia yang tertangkap: Illegal fishing -> tertangkap -> disandarkan, proses pengadilan, diledakkan/ ditenggelamkan. Atau didapati kondisi kapal rusak. dipreteli dan isi tangkapan dijual.
~ Mafia illegal fishing yang tdiak tertangkap: dibiarkan/ dikawal pihak asing/ dikawal pihak Indonesia

Pada umumnya nelayan Natuna adalah nelayan tradisional yang sulit bersaing dengan nelayan asing karena kalah teknologi. Hingga saat ini dalam kesehariannya di Natuna masih sering terjadi pemadaman listrik. Untuk mengatasinya, warga setempat secara swadaya atau urunan membeli daya listrik.

Rekomendasi

Puspol merekomendasikan agar dibangunnya Poros Maritim Indonesia dan Dunia dengan memberdayakan potensi kekuatan maritim dalam Natuna. Dengan inilah kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melengkapi pembangunan maritim, termasuk dengan mendirikan politeknik maritim berkelas internasional di wilayah ini.

Semua itu tentunya harus dimulai dari nilai idealisme kebagnsaan, patriotisme dan paradigma pembangunan kemaritiman yang tepat, yakni paradigma  yang mampu mencover khazanah kemaritiman Indonesia. “Berawal dari Ntunalah kita membangun poros maritim Indonesia untuk dunia,” pungkas Ubed.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment