HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Pemukulan Mahasiswa di Musola, HMI Sumatra Desak Kapolri Bertanggungjawab

Pemukulan Mahasiswa di Musola, HMI Sumatra Desak Kapolri Bertanggungjawab
December 01
02:04 2014

HMINEWS.Com – Tindakan personel Kepolisian Resor Pekanbaru, Riau, yang mengejar dan memukuli para pengunjukrasa dari HMI MPO Pekanbaru, BEM UIR dan BEM Unri hingga ke dalam Mushola RRI Riau menuai kecaman luas. Berbagai kalangan mengecam tindakan tersebut. HMI MPO Sumatra pun mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sutarman bertanggungjawab terhadap tindakan anakbuahnya itu.

“Insiden pemukulan oleh aparat kepolisian resort kota pekanbaru di RRI merupakan tindak kejahatan kriminal, aparat polisi sudah melanggar UUD 45 pasal 28 E tentang kebebasan/hak warga negara menyampaikan pendapat dimuka umum. Lebih lanjut mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat ini diatur dalam UU no 9 tahun 1998,” kata Ketua HMI MPO Badko Sumatra Raya, Mizan Mustofa, Sabtu (29/11/2014).

Mizan juga menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin  UUD. Sementara aparat dalam menjalankan tugasnya pun terikat pada aturan yang berlaku, di antaranya Perkapolri Nomor 9 tahun 2008 pasal 13, huruf (a) melindungi hak asasi manusia, (b) menghargai asas legalitas, dan (c) menyelenggarakan pengamanan.

Hal itu masih disambung dnegan  24 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari hal-hal yang kontra misalnya memperlakukan kasar dengan menganiaya atau memukul massa aksi.

“Tetapi hal ini malah dilakukan oleh aparat polisi kota Pekanbaru dengan membabi buta terhadap mahasiswa yang demontrasi menolak kenaikan harga BBM,” sambung Mizan.

Tidak hanya itu, Mizan juga menyoroti Protap Dalmas Polri dalam Perkapolri Nomor 16 tahun 2006 pasal 7 ayat 1, berupa larangan terhadap petugas kepolisian: melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur, 3. Mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki pengunjuk rasa, apapun alasannya aparat tidak boleh memukul para demonstran.

HMI MPO Badko Sumatra raya dan HMI MPO Cabang Pekanbaru meminta dengan tegas kepada Kapolri Jenderal Pol Sutarman harus bertanggung jawab terhadap tindakan anak buahnya,” ulangnya sekali lagi.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment