HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...

Kisah Klasik Pasar Bebas dan BBM Bersubsidi

Kisah Klasik Pasar Bebas dan BBM Bersubsidi
November 27
10:54 2014

Kisah Klasik

Aria Bima SaktiSebuah persoalan klasik, dan selalu menarik perhatian publik di Indonesia adalah kebijakan pemerintah menaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi, dari kelompok elit dan akademisi dengan pertimbangan-pertimbangan akademisnya, hingga aktivis, mahasiswa, buruh, dan rakyat kecil dengan demonstrasinya serta keluhan-keluhan beban perekonomian hidup mereka.

Pemerintahan Jokowi-Jk yang baru-baru ini menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium yang tadinya Rp 6.500 menjadi Rp. 8.500, serta jenis Solar yang sebelumnya Rp. 5.500 menjadi Rp. 7.500 mendapat respon yang beragam. Ada yang pro dan kontra. Fenomena subsidi ini menggambarkan kepada kita bahwa seakan-akan kenaikan harga BBM ini menjadi bagian penting bagi perjalanan kisah hidup rakyat di Indonesia yang harus diceritakan pada anak cucunya kelak. Seperti kutipan syair lagu Iwan Fals,BBM naik tinggi, susu tak terbeli, orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi, sebuah keniscayaan hari ini, dan sungguh memprihatinkan untuk memahaminya.

Namun demikian, kesejahteraan di negeri ini memang belum merata. Roda perekonomian sebagian rakyat Indonesia masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Bagaimana tidak, karena hampir seluruh komoditas pangan atau Sembako (sembilan bahan pokok) yang menjadi kebutuhan dasar (primer) rakyat akan terkena imbas kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu harganya akan naik dikarenakan biaya distribusi dan pengolahan yang mahal, dan hal ini seperti menjadi “multi layer effect.”

Pasar Bebas dan Amanat UUD

Pemerintah menyampaikan bahwa subsidi yang dikeluarkan untuk menekan harga BBM sangat memberatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sehingga potensial akan terjadi defisit APBN. Di sisi lain pemerintah juga beralasan karena harga minyak dunia yang semakin mahal, beberapa bulan terahir ini hampir menyentuh harga US$ 100 per barel, mendekati harga US$ 105 yang menjadi ambang batas untuk menaikan harga BBM, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penghematan dengan mengalokasikan dana subsidi ke sektor lain; program pemerintah baru seperti penguatan maritim dan infrastruktur. Dengan demikian rakyat mau tidak mau harus membeli BBM dengan harga yang semakin mahal. Alasan pemerintahan baru yang semacam itu juga disampaikan sama oleh pemerintahan SBY-Boediono sebelumnya di kala ingin menaikkan harga BBM pada tahun 2012 lalu.

Pengambilan kebijakan ini mengacu pada pasar bebas, dikarenakan harga BBM di Indonesia saat ini menyesuaikan pada mekanisme persaingan usaha, dan harga minyak Internasional atau pasar global. Lalu di mana letak kemandirian energi yang diamanatkan konstitusi kita pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945?

Kesejahteraan sosial itu sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan, dengan menempatkan Pasal 33 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut pada Pasal 33 ayat 4 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Lalu dengan mengikuti harga minyak dunia di pasar internasional pemerintah tidak memiliki konsistensi atas UUD dan kemandirian dalam menentukan sikap atas harga BBM yang menyangkut perekonomian rakyat. Pemerintahan Jokowi-JK seperti “terjerumus pada lubang yang sama” dengan pemerintahan sebelumnya.

Namun yang lebih parah dan sangat mengherankan adalah alasan pemerintah yang menaikan harga BBM yang sebelumnya itu atas lonjakan kenaikan harga minyak dunia menembus harga US$ 100 per barel, sedangkan pada kenyataanya pada saat kenaikan harga di umumkan di Istana Negara oleh Presiden beserta jajarannya, harga minyak dunia sedang mengalami penurunan pada kisaran US$ 80 per barel, dikuatkan oleh pendapat Ichsanudin noorsy (Selasa, 18 November) menjelaskan bahwa dengan penurunan selisih US$ 1 saja pemerintah bisa menghemat anggaran sebesar Rp 2 Triliun, sehingga jika selisih penurunan harga adalah US$ 20 maka pemerintah menghemat sekitar Rp 40 Triliun. Lalu apa dasar pemerintah menaikan harga BBM saat tidak mengalami kerugian? Lantas dikemanakan alasan lonjakan minyak dunia dan pemberatan APBN tersebut?

Upaya Hukum Menekan Pasar Bebas

Didasari permasalahan tersebut sebenarnya MK RI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) telah mengantisipasi bahaya liberalisasi MIGAS (Minyak Bumi dan Gas) yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut, dengan putusan MK RI pada tahun 2004 atas “Judicial Review” Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dengan No. Perkara 002/PUU-1/2003 tentang Permohonan Uji Formil dan Materil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang minyak dan gas bumi. Dalam putusan MK RI tersebut menyebutkan dengan tegas bahwa “harga minyak dan gas bumi yang diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha bertentangan dengan mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 karena mendorong diberlakukanya liberalisasi pengelolaan minyak dan gas bumi.”

Hukum dalam hal ini juga telah mengatur pada Pasal 7 UU APBN 2014 bahwa pemerintah hanya dapat menaikan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR RI bila harga minyak dunia naik hingga 15% di atas asumsi yang ditetapkan yaitu sebesar US$ 105 per barel, namun lagi-lagi pemerintah menerobos begitu saja aturan yang telah ada, juga menerobos lagi Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 bahwa perubahan dan pelaksanaan UU APBN harus dengan persetujuan DPR.

Apa daya upaya-upaya hukum dalam menekan liberalisasi BBM tersebut akan berbuah pahit saat “Will of Politics” tidak sejalan dengan “Will of Law.” Di mana pemerintah selaku penyelenggara negara tidak meletakkan kepentinganya pada kepentingan rakyat selaku pemegang kedaulatan, dan dengan kuasanya melangkahi aturan tersebut.

R. Aria Bima Sakti, SH., MH
Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment