HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...

Longsor Aceh telah Diprediksi, Pemerintah Harus Tinjau Ulang Pembangunan

Longsor Aceh telah Diprediksi, Pemerintah Harus Tinjau Ulang Pembangunan
November 04
18:02 2014

walhi acehHMINEWS.Com – WALHI Aceh menilai kejadian longsor merupakan bencana ekologi di Aceh. Hal itu telah diprediksi sebelumnya, diakibatkan struktur tanah yang labil,  pengawasan pembangunan yang lemah, perusakan lingkungan yang masif dalam kawasan hutan, serta penerbitan kebijakan lingkungan yang memperparah kondisi alam.

“Kejadian longsor merupakan bencana ekologi di Aceh yang paling tinggi, hal ini mengindentifikasi bahwa Aceh sebagai daerah rawan bencana. Secara geografis, Aceh dihimpit oleh kawasan pegunungan tinggi dan perbukitan sehingga menjadi layak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Aceh dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, nyaman bagi publik mengacu pada aspek standar lingkungan,” demikian rilis Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur, Selasa (4/11/2014).

WALHI Aceh akan terus menentang pembangunan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat/ publik. Kebijakan pemerintah soal pembangunan sudah diatur melalui UU 22 tahun 2009, PP 38 tahun 2004 tentang Jalan dan, dan UU 32 tahun 2009 tentang PPLH berbagai regulasinya yang diabaikan dalam pembangunan. Selama ini pembangunan dinilai tidak memenuhi aspek keselamatan publik dan pelestarian lingkungan hidup.

Menurut catatan WALHI, saat ini ada 14 ruas jalan di Aceh yang berpotensi mengalami bencana ekologi yang sama di bulan bahkan tahun-tahun berikutnya. Aceh yang akan kaya akan sumberdaya alam hutan mencapai 3,5 juta ha telah berubah menjadi bencana ekologis akan terus menghantui Aceh saat ini dan masa depan, diakibatkan oleh perusakan secara terbuka ataupun tertutup.

Selain itu, wacana tentang pembangunan terowongan Geurutee juga harus mendapatkan kritik, saran dan respon dari lintas kelembagaan sebelum direalisasikan.

WALHI menilai Pemerintah Aceh tidak fokus pada pelestarian hutan yang menjadi titik awal kondisi dan status lingkungan di Aceh.

“Terbukti dengan terbitnya SK Menhut No.941 tahun 2013 yang mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar. Kejadian illegal logging dan kebakaran hutan juga memperparah deforestasi hutan yang menyebabkan hilangnya hutan seluas 1.751 hektar ditahun 2014. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit juga terjadi di 13 kabupaten dengan total luas 286,872,88 hektar dan 9 perusahaan yang berada di kawasan hutan lindung seluas 921,389 hektar, artinya hutan Aceh mengalami deforestasi dan degradasi yang tinggi setiap tahun,” lanjut Nur.

Nur menyatakan, lambatnya respon terhadap bencana longsor di Aceh Besar membuktikan bahwa tidak mudah merespon bencana yang terjadi, artinya kerugian ini harus menjadi perbaikan menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment