HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Komisi Hukum PB HMI: UU MD3 Jegal Semangat Pemberantasan Korupsi

Komisi Hukum PB HMI: UU MD3 Jegal Semangat Pemberantasan Korupsi
September 07
23:44 2014

reformasiHMINEWS.Com – Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI MPO  mencurigai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang disahkan pada 8 Juli 2014 lalu mengancam fungsi checks and balances serta akuntabilitas dan stabilitas lembaga negara tersebut. Seperti yang dianut dalam Trias politica, sesungguhnya pemisahan kekuasaan negara dijalankan dalam rangka mencegah absolutisme kekuasaan.

Demikian disampaikan Staf Komisi Hukum & HAM PB HMI MPO, R Aria Bima Sakti, Sabtu (6/9/2014). Menurut Bima, urgensi perubahan UU MD3 pun dinilai sebagai bentuk dari upaya DPR untuk menutupi dan memuluskan praktik2 KKN para anggotanya.

Ia menyatakan, UU MD3 bertentangan dengan semangat demokrasi dan keberpihakan terhadap rakyat serta UUD 1945 (inkonstitusional). Lulusan hukum UII tersebut mencermati ada beberapa poin krusial yang membahayakan, yaitu:

1. Adanya kewenangan Mahkamah Kehormatan (sebelumnya badan kehormatan), terkait pengeluaran izin pemanggilan dan pemeriksaan pada anggota DPR.

2. Hilangnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dalam Alat Kelengkapan DPR (AKD), dimana badan tersebut sentral dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

3. Soal pemilihan Pimpinan DPR yang dinilai terlalu bermuatan politis, dikhawatirkan akan membuat kinerja DPR menurun drastis karena perebutan posisi kekuasaan.

“Selain itu sebelumnya juga kewajiban pelaporan DPR terhadap pengelolaan anggaran kepada masyarakat dalam laporan kinerja tahunan pun telah dihapus pada Pasal 73 Ayat 5 UU No. 27 Tahun 2009. Dengan demikian jelas adanya upaya-upaya menjegal penegakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas, PB HMI MPO mengecam upaya-upaya tersebut,” pungkas pria yang saat ini juga menjabat Ketua DPP Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia itu.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment