HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Tolak RUU Pilkada, HMI Kendari Hearing dengan DPRD Sultra

Tolak RUU Pilkada, HMI Kendari Hearing dengan DPRD Sultra
September 22
19:59 2014
kendariHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Kendari menghadiri undangan dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Sultra yang di gelar di aula Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi  Sulawesi Tenggara (22/09/2014).
Ketua Umum HMI-MPO Cabang Kendari, Budiman mengatakan agenda dengar pendapat bersama DPRD Provinsi
Sultra merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya  (17/9) terkait penolakan RUU PILKADA yang tengah digodok di Komisi II DPR-RI.
“Subtansi dari rapat dengar pendapat ini adalah mendengarkan langsung sikap dari fraksi-fraksi yang berada di DPRD  Prov Sultra,” ujarnya.
 
Dalam dengar pendapat tersebut, tak ada satupun legislator yang menegaskan sikapnya secara kelembagaan. Menurut Ketua DPRD Prov. Sultra, Sabaruddin Labamba dari Fraksi Amanat Reformasi mengatakan secara individu dari nurani kecilnya ia menolak RUU Pilkada atau kepala daerah hanya dipilih oleh DPRD. “Secara fraksi saya tidak dapat menyampaikan, sebab melalui mekanisme partai karena saya bukan Ketua Fraksi,” ucapnya.
 
Sementara itu kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Endang yang juga sebagai wakil ketua DPRD Prov Sultra mengungkapkan perlunya mengevaluasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah karena  masih banyak problem yang tak dapat dinafikan. Seperti biaya politik yang mahal, money politik, konflik horizontal ini harus kita carikan solusi.
 
“Sebelum SBY mengambil sikap, saya terlebih dulu secara pribadi hari Rabu (17/9) lalu telah menolak RUU Pilkada,” tegas alumni HMI Cabang Kendari ini.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment