HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Tolak RUU Pilkada, HMI Kendari Hearing dengan DPRD Sultra

Tolak RUU Pilkada, HMI Kendari Hearing dengan DPRD Sultra
September 22
19:59 2014
kendariHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Kendari menghadiri undangan dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Sultra yang di gelar di aula Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi  Sulawesi Tenggara (22/09/2014).
Ketua Umum HMI-MPO Cabang Kendari, Budiman mengatakan agenda dengar pendapat bersama DPRD Provinsi
Sultra merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya  (17/9) terkait penolakan RUU PILKADA yang tengah digodok di Komisi II DPR-RI.
“Subtansi dari rapat dengar pendapat ini adalah mendengarkan langsung sikap dari fraksi-fraksi yang berada di DPRD  Prov Sultra,” ujarnya.
 
Dalam dengar pendapat tersebut, tak ada satupun legislator yang menegaskan sikapnya secara kelembagaan. Menurut Ketua DPRD Prov. Sultra, Sabaruddin Labamba dari Fraksi Amanat Reformasi mengatakan secara individu dari nurani kecilnya ia menolak RUU Pilkada atau kepala daerah hanya dipilih oleh DPRD. “Secara fraksi saya tidak dapat menyampaikan, sebab melalui mekanisme partai karena saya bukan Ketua Fraksi,” ucapnya.
 
Sementara itu kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Endang yang juga sebagai wakil ketua DPRD Prov Sultra mengungkapkan perlunya mengevaluasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah karena  masih banyak problem yang tak dapat dinafikan. Seperti biaya politik yang mahal, money politik, konflik horizontal ini harus kita carikan solusi.
 
“Sebelum SBY mengambil sikap, saya terlebih dulu secara pribadi hari Rabu (17/9) lalu telah menolak RUU Pilkada,” tegas alumni HMI Cabang Kendari ini.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment