HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

PB HMI MPO: Hindari Konflik Berkepanjangan Pascaputusan MK

PB HMI MPO: Hindari Konflik Berkepanjangan Pascaputusan MK
August 15
22:34 2014

HMINEWS.Com – Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI MPO mengeluarkan pernyataan atas sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi.

“Sengketa Pemilihan Umum sudah tidak asing lagi mewarnai persidangan di Mahkamah Konstitusi RI. Lantas apakah sebenarnya konsekuensi hukum atas putusan MK tersebut? Tentunya masih banyak rakyat awam akan hal tersebut, terlebih lagi saat ini sedang disidangkan sengekta Pilpres 2014-2019. Suhu politik memanas dan menguji demokrasi Indonesia,” papar staf Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Aria Bima Sakti, di Jakarta, Jum’at (15/8/2014).

Aria Bima Sakti menjelaskan, menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan MK yang telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 dimana dijelaskan “MK Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD RI 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

“Dengan demikian secara teoritis, final bermakna bahwasannya putusan MK berkekuatan hukum tetap setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, dan makna sifat mengikat tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia” lanjutnya.

Ia menegaskan, Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO akan mengawal keberlangsungan proses hukum pascaputusan MK terkait sengketa Pilpres yang sedang berlangsung, mengimbau agar para pihak menghormati dan menjunjung tinggi tegaknya hukum di negeri ini, demi upaya menghindari konflik yang berkepanjangan.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment