HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

PB HMI MPO: Hindari Konflik Berkepanjangan Pascaputusan MK

PB HMI MPO: Hindari Konflik Berkepanjangan Pascaputusan MK
August 15
22:34 2014

HMINEWS.Com – Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI MPO mengeluarkan pernyataan atas sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi.

“Sengketa Pemilihan Umum sudah tidak asing lagi mewarnai persidangan di Mahkamah Konstitusi RI. Lantas apakah sebenarnya konsekuensi hukum atas putusan MK tersebut? Tentunya masih banyak rakyat awam akan hal tersebut, terlebih lagi saat ini sedang disidangkan sengekta Pilpres 2014-2019. Suhu politik memanas dan menguji demokrasi Indonesia,” papar staf Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Aria Bima Sakti, di Jakarta, Jum’at (15/8/2014).

Aria Bima Sakti menjelaskan, menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan MK yang telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 dimana dijelaskan “MK Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD RI 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

“Dengan demikian secara teoritis, final bermakna bahwasannya putusan MK berkekuatan hukum tetap setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, dan makna sifat mengikat tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia” lanjutnya.

Ia menegaskan, Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO akan mengawal keberlangsungan proses hukum pascaputusan MK terkait sengketa Pilpres yang sedang berlangsung, mengimbau agar para pihak menghormati dan menjunjung tinggi tegaknya hukum di negeri ini, demi upaya menghindari konflik yang berkepanjangan.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment