HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Jika Belajar dari Sejarah, Indonesia Berpeluang Besar Damaikan Palestina-Israel

Jika Belajar dari Sejarah, Indonesia Berpeluang Besar Damaikan Palestina-Israel
July 14
14:59 2014
Panglima Pasukan PBB, Rais Abin asal Indonesia. Insert: Buku Catatan Rais Abin, ditulis oleh Dasman Djamaluddin

Catatan Rais Abin

Jalur Gaza diserang Israel. Korban yang jatuh melebihi 100 jiwa terdiri dari warga sipil, anak-anak, perempuan dan orang tua. Dunia marah, mengecam dan memaki-maki Israel. Tetapi Israel tidak gentar dan terus melanjutkan pemboman. Bagi warga kita yang masih muda-muda sudah tentu pemboman seperti ini sangat kejam. Tetapi bagi warga seusia saya, pembantaian warga sipil ini sudah sering dilakukan Israel. Tetap saja Israel tidak pernah dihukum oleh dunia internasional, karena Amerika Serikat selalu membantu jika sudah dilakukan di sidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menggunakan hak vetonya.

Indonesia sebagai negara yang sangat dekat sekali berhubungan dengan negara-negara Arab ikut mengecam. Presiden RI dan Menteri Luar Negerinya sama-sama mengecam dan meminta agar serangan itu dihentikan karena sudah melanggar kemanusiaan. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan sudah menelpon salah satu negara di Timur Tengah dengan mengemukakan konsep-konsepnya. Menteri Luar Negeri RI juga berusaha semaksimal mungkin menekan Israel agar menghentikan serangan-serangannya ke Jalur Gaza melalui dunia diplomasi.

Masyarakat Indonesia tidak ketinggalan dan menunjukkan solidaritasnya dengan berdemo. Suatu ungkapan kemarahan yang tidak bisa dibendung di depan Kedutaan Besar AS, karena faktanya memang Amerika Serikat merupakan pendukung utama negara Yahudi tersebut. Seandainya ada Kedutaan Besar Israel di Jakarta sudah tentu menjadi sasaran kemarahan mereka. Tetapi sejauh ini Indonesia tidak mengakui keberadaan negara Israel dan tidak menjalin hubungan diplomatik untuk menjaga perasaan negara-negara Arab lain, terutama Palestina yang terus memperjuangkan hak-haknya untuk merdeka penuh baik secara de facto maupun de jure.

Memang Palestina pernah menyatakan kemerdekaannya dan memiliki Duta Besar di berbagai negara, termasuk di Jakarta. Tetapi hal itu masih sebatas de facto dan belum diakui secara de jure. Bahkan banyak di antara negara-negara pemenang Perang Dunia II, terutama Amerika Serikat belum mengakuinya secara de jure. Singkatnya Dunia Internasional masih terbelah mensikapi kemerdekaan Palestina tersebut.

Akan halnya Indonesia, sudah tentu sikap mendukung perjuangan Palestina selalu diungkapkan di berbagai forum internasional. Indonesia bersama negara-negara Arab lainnya berpendapat, kemerdekaan Israel tahun 1948 tidak sah karena tidak adil. Kemerdekaan Israel itu dinyatakan di tanah Palestina sendiri di mana negara-negara pemenang Perang Dunia II lah yang melakukannya di bawah naungan badan dunia PBB tahun 1947. Mana mungkin warga Yahudi yang semula tidak mempunyai wilayah kemudian mendapatkan pembagian dari tanah Palestina cuma-cuma. Pembagiannya pun tidak adil. Kaum Yahudi memperoleh 56 persen dari seluruh wilayah Palestina, sementara Arab Palestina pemilik sah wilayah itu memperoleh 42 persen. Dua persennya lagi, termasuk kota tua Jerusalem masuk dalam pengawasan internasional.

Setelah Israel memerdekakan diri tahun 1948, sehari sesudahnya terjadi perang Arab-Israel. Ketidakadilan pembagian wilayah Palestina tersebut membuat negara-negara Arab lain marah seperti Jordania, Mesir, dan Suriah. Singkatnya negara-negara Arab ini kalah. Persenjataan modern Israel yang dipasok dari negara-negara Barat menghancurkan wilayah-wilayah negara-negara Arab itu, bahkan mencaplok serta menduduki wilayah yang direbutnya.

Wilayah Palestina pun semakin lama semakin sempit. Pembantaian warga Palestina terjadi di mana-mana, karena warga Palestina mengungsi ke sana. Perjuangan gerilyawan Palestina pun berpindah-pindah. Perdamaian antara negara Arab dan Israel selalu menemui jalan buntu. Perseteruan memuncak pada tahun 1972 ketika pejuang Palestina yang menamakan dirinya Black September membunuh 11 atlet Israel pada Olimpiade Munich.

Organisasinya ini meresahkannya juga negara-negara Arab yang ditumpangi warga Palestina. Pada tahun 1970, Raja Jordania, Hussein terpaksa menghentikan gerak organisasi tersebut. Memerintahkan pasukannya membantai ribuan pengikut Black September yang terdiri dari warga Palestina di pengungsian Jordania. Oleh karena itu, warga Palestina ini tidak hanya dimusuhi Israel, tetapi juga negara Arab yang ditumpangi menganggap gerakan Palestina di wilayahnya sangat membahayakan.

Belum lagi kita berbicara mengenai warga Palestina yang mengungsi ke Suriah, Irak dan Libanon. Oleh karena itu warga nasib bangsa Palestina ini tidak memiliki harapan. Diharapkan dukungan dari negara-negara Arab, juga tidak mungkin karena negara-negara Arab sendiri terpecah-pecah dalam menyikapi masalah Palestina ini. Jordania sendiri malah sudah menjalin hubungan dengan Israel pada tahun 1970. Mesir pada Perjanjian Camp David tahun 1979, yaitu perdamaian antara Mesir dan Israel.

Menarik untuk disimak adalah mengenai Perjanjian Camp David tersebut. Usaha perdamaian ini dikarenakan laporan seorang Panglima Pasukan Perdamaian PBB di Sinai, yang tidak lain adalah putera bangsa Indonesia, Mayor Rais Abin, kepada Sekjen PBB kala itu, Kurt Wardheim bahwa di lapangan, kedua belah pihak Mesir-Israel sudah mau duduk di meja perundingan. Laporan dari Rais Abin inilah yang ditindaklanjuti Sekjen PBB untuk menggelar Perjanjian Perdamaian Camp David yang ditengahi oleh Amerika Serikat.

Lebih menarik lagi adalah bahwa Israel menyetujui putera bangsa Indonesia untuk menjadi Panglima Pasukan Perdamaian PBB. Sementara negara Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Waktu itu Rais Abin sengaja bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Shimon Peres di Jerusalem. Shimon Peres mengatakan kepada Rais Abin:” Terus terang saja , merupakan suatu preseden yang unik bahwa kami menyetujui Panglima Pasukan PBB dari negara yang tidak mengakui Israel. Dari kami tidak ada keberatan, tetapi masih ada masalah politis.”

Melihat sejarah masa lalu keberhasilan Rais Abin tersebut, sebetulnya peluang Indonesia menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel sangat besar. Bisa saja hubungan tidak resmi dilakukan terus menerus agar Israel mau duduk bersama dengan Palestina di meja perundingan. Tujuannya hanya untuk menciptakan perdamaian. Bagaimana pun sejarah perdamaian Mesir-Israel dilakukan oleh putera bangsa Indonesia, Rais Abin dan bisa melobi pihak Israel untuk mengakuinya. Bangsa ini sangat mampu berdiplomasi. Hal ini kita lihat ketika Presiden RI Soekarno menggagas Konferensi Asia Afrika dan Presiden RI Soeharto menggagas berdirinya Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara, ASEAN. Kenapa untuk menjadi inisiator perdamaian Israel-Palestina tidak? Bukankah kita pernah mencoba melobi Israel secara tidak resmi agar mendukung putera bangsa Indonesia sebagai Panglima pasukan Perdamaian PBB 1976-1979 ? Sudah ada modal Indonesia menjadi inisiator, kenapa tidak dilakukan?

DDjDasman Djamaluddin, biographer.
(tulisan telah dimuat di kompasiana, 13 Juli 2014)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment