HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Pendidikan Nasional ala Washington Consensus

April 07
11:19 2014

Peringatan Hari Pendidikan Nasional begitu-begitu saja setiap tahunnya. Hanya upacara yang membuat siswa ingat bahwa 2 Mei adalah hari istimewa bagi dunia pendidikan di Indonesia. Padahal menikmati seremonial hari pendidikan berarti juga menafsirkan kembali esensi dari pendidikan saat ini yang telah “melenceng” dari jalurnya. Kondisi pendidikan saat ini mengalami perubahan makna yang sangat berbeda dengan zaman pra-kemerdekaan. Pendidikan pada zaman pra-kemerdekaan dijadikan sarana guru bangsa untuk melakukan pemberontakan terhadap penjajah (sekolah rakyat—Hollandsch Inlandsche School dan MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs yang melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional). Kini, pendidikan merupakan sebuah konsep yang terasa abstrak, bahkan cenderung kembali ke zaman penjajahan belanda, ‘mendidik buruh untuk menjadi buruh’.

Apakah pendidikan di zaman modern ini akan menuju pada pendidikan yang berorientasi pada kualitas pembangunan atau pendidikan yang melahirkan sarjana-sarjana karbitan? Sebelum jauh melangkah dalam pembahasan pendidikan yang ber-orientasi swasta, peninjauan ulang terhadap sebuah awal mula dari proyek privatisasi yang dikenal dengan Washington Consensus perlu untuk dilakukan.

Washington Consensus merupakan sebuah istilah yang diciptakan pada tahun 1989 oleh ekonom John Williamson untuk menggambarkan sebuah resep yang spesifik dalam hal kebijakan ekonomi yang dianggapnya merupakan “standar” paket reformasi. Resep ini dipromosikan untuk negara-negara berkembang oleh lembaga pendukung teori pasar bebas, seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Departemen Keuangan AS. Reformasi ekonomi, yang populer dari tahun 1970-an sampai pertengahan 1990-an, umumnya digambarkan sebagai bentuk liberalisme ekonomi, yang berusaha untuk menekankan efisiensi perusahaan swasta, liberalisasi perdagangan, dan terbukanya mekanisme pasar tanpa campur-tangan negara. Penerapan kebijakan ini sering menjadi prasyarat untuk menerima bantuan dari World Bank dan IMF (As’ad Said Ali, 2012).

Salah satu poin penting dari Washington Consensus adalah privatisasi lembaga publik yang berada di bawah pemerintahan, karena lembaga tersebut tidak efisien dan hanya menambah budget deficit negara. Selain itu Washington Consensus jelas mengarah pada aplikasi neo-liberalisme yang menghendaki negara untuk tidak ikut campur dalam sektor publik.

Mulai dari pertambangan, rumah sakit, hingga sektor pendidikan masuk ke-dalam skema besar Washington Consensus. Menarik untuk dicermati, bagaimana keputusan tersebut membuat para pengambil kebijakan memilih cara instan dalam melakukan penghematan biaya pendidikan, yaitu masuknya modal asing ke dalam pusat-pusat studi, pembangunan gedung-gedung megah di kampus, hingga kenaikan biaya pendidikan.

Dalam kasus kenaikan biaya pendidikan yang hampir dirasakan oleh seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia, pihak rektorat yang merasa tertekan dengan peraturan dari kementrian pendidikan berusaha untuk membuka dua opsi pencarian dana agar tetap bertahan. Dua opsi tersebut, pertama menaikkan biaya pendidikan secara merata, entah mahasiswa mampu atau tidak mampu, biasanya bukan melalui kenaikan biaya per semester, melainkan iuran-iuran adminsitratif, termasuk dari KKN (Kuliah Kerja Nyata). Kedua, melalui jalur masuk yang dibuat seakan-akan tanpa adanya pilih kasih berdasarkan status ekonomi orang tua calon mahasiswa, faktanya perubahan hanya terjadi dalam istilah, misalnya PBS (Penerimaan Bakat Swadana) diganti menjadi SNMPTN Undangan. Dua hal itu berarti mahasiswa harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk masuk ke perguruan tinggi, apapun istilahnya.

Menurut pandangan ahli ekonomi terkenal, Rudolph Hifelrding, dalam bukunya Finanz Kapital, menyimpulkan bahwa arus kepentingan modal yang cukup besar akan mengalir dari negara-negara ekses modal kepada negara dunia ketiga, salah satu model penguasaan terhadap kapital ini dapat berbentuk lembaga donor. Hal ini dikuatkan oleh pemikiran Paulo Freire, yang menyebutkan bahwa permasalahan pendidikan saat ini lebih menekankan pada dominasi arus modal asing yang menguasai institusi pendidikan, melarang segala bentuk kekritisan siswa terhadap permasalahan sosial, serta menjamin konservatisme kebijakan pendidikan doktrinal di level nasional.

Mengakar pada kesepakatan privatisasi yang tercantum dalam dokumen Washington Consensus, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai sarana yang seharusnya disediakan oleh negara untuk kepentingan rakyatnya kini mengarah pada privatisasi. Pada awalnya proyek Washington Consensus hanya melibatkan privatisasi di sektor-sektor usaha seperti badan usaha milik negara (BUMN) sebagai syarat suatu negara untuk menerima donor asing, namun pada akhirnya pemilik modal asing melalui IMF dan World Bank tidak cukup untuk menguasai sektor-sektor usaha tersebut, dan mengarah pada sektor pendidikan. Dalam bukunya “Pengakuan Bandit Ekonomi” John Perkins mengarahkan opini pendidikan saat ini disalahkan kepada perlakuan tidak adil pemodal asing yang masuk terlalu jauh masuk dalam sektor pendidikan.

Contoh privatisasi ini dapat dilihat dari model pendidikan baru, SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) memang terkesan menjadi sekolah umum panutan dengan standar internasional, namun dibalik itu terdapat konsep privatisasi yang hampir sama dengan perguruan tinggi. Kepala sekolah maupun guru diberi semacam insentif dari lembaga donor, entah melalui proposal langsung atau melalui proyek-proyek pendidikan untuk menambah kualitas siswa. Fakta dibalik kemudahan mendapatkan dana tersebut, terdapat perjanjian yang mungkin baru diketahui setelah dana tersebut terpakai habis. Isi perjanjian cukup beragam, seperti keberlanjutan proyek donor yang berarti semakin banyak sumbangan dana dari lembaga multinasional tersebut.

Hasilnya tidak berbeda jauh dari perdagangan komoditi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjual produknya untuk dinikmati konsumen. Jika dilihat secara mendetail dengan jangka waktu yang panjang, simbiosis-mutualisme antara pemberi donor dan siswa sangat menguntungkan, namun hubungan ini hanya menghasilkan lulusan yang tunduk pada kepentingan asing, atau bahkan cenderung apatis terhadap berbagai produk kebijakan negara. Begitulah sistem kerja privatisasi Washington Consensus, membuat sekolah menjadi perusahaan, bukan lembaga pendidikan. Tidak heran apabila laba merupakan keharusan agar sekolah dapat bertahan dari saingan sekolah lainnya. Kehadiran lembaga donor asing menjadi penolong bagi sekolah yang ingin berkompromi dengan kepentingan asing. 10-15 tahun kemudian, pihak sekolah sampai pada satu kesimpulan, tunduk pada perjanjian dengan pemberi donor atau menutup sekolahnya karena kehabisan dana untuk biaya operasional.

Saat ini perilaku mahasiswa tidak berbeda jauh dengan siswa yang diberi sumbangan donor asing, mereka dididik dengan berbagai fasilitas yang mewah, dari wi-fi 24 jam hingga perpustakaan dan pusat studi yang lengkap dan dibiayai oleh pihak kampus. Namun, ditengah naiknya biaya pendidikan, mahasiswa kini hanyalah representasi kelas menengah yang akhirnya dibutuhkan untuk mendorong proses produksi massal, entah menjadi pengusaha, atau birokrat tanpa memiliki nilai-nilai idealisme yang dibawa.

Idealisme mahasiswa bisa saja tergadai oleh tawaran beasiswa-beasiswa menarik dari perusahaan asing. Privatisasi tidak saja berlaku dalam institusi namun masuk kedalam diri masing-masing peserta didik. Lihat saja, bagaimana beberapa kelompok mahasiswa yang aktif dalam menjaga lingkungan dengan bangga menerima tawaran beasiswa perusahaan perusak hutan, entah itu perkebunan kelapa sawit atau pertambangan asing. Belum lagi mahasiswa yang cukup bangga ketika menerima beasiswa perusahaan rokok dan memamerkan kaos ber-logo perusahaan tersebut sambil melarang orang-orang di dekatnya untuk merokok. Ini merupakan fenomena yang aneh, dihasilkan dari proyek-proyek privatisasi model baru.

Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History menyatakan bahwa Kapitalisme global telah menang, globalisasi tidak dapat dihindari, dan seluruh proyek privatisasi negara dunia ketiga merupakan hasil dari kemenangan tersebut.

Menarik untuk mendiskusikan dampak privatisasi di sektor pendidikan, mungkin menghasilkan sebuah teori baru dalam sistem pendidikan saat ini. Ada satu hal penting dari sebuah kesimpulan tentang kemenangan Washington Consensus, privatisasi, kepentingan asing berkedok donor, dan hilangnya idealisme mahasiswa saat ini, yaitu berbuat sesuatu untuk merubahnya. Jika berhenti pada tahap kesimpulan kemenangan Washington Consensus maka pemikiran anti-privatisasi pendidikan hanya bersifat wacana saja.

Sejauh ini berbagai aliansi aktivis mahasiswa yang merasa masih steril dari segala bentuk proyek privatisasi menyuarakan aksi-aksi di jalanan entah menyambut momentum hari pendidikan atau sekedar aksi biasa. Metode selain aksi, seperti diskusi juga menarik untuk memberikan pencerahan, terutama bagi mahasiswa baru yang sedang bersemangat menentang segala bentuk privatisasi, walaupun seminggu sekali mereka ke cafe dan menerima beasiswa dari perusahaan rokok.

Menawarkan sebuah metode terhadap penolakan privatisasi memang tidak mudah, harus secara total, dalam artian penggabungan antara intelektualitas dalam bentuk wacana, salah satunya dengan pembentukan opini publik di media massa, jejaring sosial maupun media lainnya dengan aksi yang melibatkan LSM maupun pemerhati pendidikan ditingkat grass root. Metode  elitis seperti mengkritisi konstitusi atau amandemen undang-undang pendidikan perlu untuk dilakukan, karena kekuatan mahasiswa terletak dari kemampuannya berkomunikasi dengan pejabat publik, khususnya dalam komisi yang mengatur pendidikan.

Peran mahasiswa yang masih steril inilah yang menjadi harapan dari proyek anti-privatisasi di masa yang akan datang. Seperti pembelaan Soekarno ketika masih menjadi mahasiswa, “pendidikan itu untuk menghapuskan exploitation de l’homme par l’homme (eksploitasi atas manusia oleh manusia). Tanpanya kita akan terus jadi bangsa kuli, kulinya bangsa-bangsa”

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment