HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Meninjau Ulang Pembatasan BBM Bersubsidi

April 07
11:17 2014

BBM yang sering disebut sebagai komoditas utama dalam perekonomian rakyat Indonesia, pada bulan April 2012 akan menghadapi permasalahan baru yang dampaknya cukup besar bagi seluruh pelaku industri, khususnya industri kecil atau UMKM. Permasalahan pembatasan BBM bersubsidi yang telah disahkan melalui UU APBN tidak hanya berdampak pada kendaraan pribadi tetapi juga berdampak terhadap kendaraan angkutan barang plat hitam yang biasa digunakan oleh pelaku industri kecil.

Bulan April dapat menjadi malapetaka bagi kalangan pelaku industri UMKM di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di DI Yogyakarta, dengan total jumlah UMKM di DIY menurut data BPS 2009 mencapai 421.348, dengan komposisi usaha mikro 82,4 persen dan kecil 17,6 persen, UMKM dipaksa untuk menanggung beban biaya transportasi yang tidak sedikit jumlahnya. Berhubung selisih Premium dengan Pertamax mencapai Rp.4.000 per liter, diprediksi pembatasan Premium ini mengakibatkan kenaikan biaya produksi secara signifikan.

Menimbang beberapa opsi yang tersedia, opsi kenaikan harga BBM secara bertahap dinilai lebih rasional dengan dampak kenaikan inflasi secara umum dilevel yang lebih aman. Kenaikan harga premium secara bertahap pasti menimbulkan inflasi, namun kenaikan harga dapat mencegah adanya pasar gelap BBM bersubsidi, dan yang lebih utama adalah perlindungan terhadap industri kecil masih menjadi prioritas. Menurut Asian Development Bank Outlook, prediksi inflasi di tahun 2012 berkisar di level 5.8%. Jika kenaikan bertahap Rp.500 per liter di tahun 2012 ini dilakukan, kemungkinan besar inflasi di Indonesia hanya mencapai di kisaran 6-6.2%. Namun sebaliknya, jika pemerintah tetap bersikukuh membatasi Premium kendaraan plat hitam secara merata, kemungkinan besar pelaku UMKM akan memberikan respon negatif.

Langkah yang ditempuh pemerintah ini dinilai tanpa memperhitungkan industri UMKM yang akan terkena imbas secara langsung. Jika pemerintah memasukkan dampak resiko kebijakan terhadap industri UMKM, seharusnya persiapan sebelum April sudah dimatangkan. Misalnya pengalihan plat hitam kendaraan angkutan milik UMKM menjadi plat kuning.

Hal ini sempat ditekankan oleh Menteri ESDM, Jero Wacik yang mengatakan bahwa “UMKM bisa mengubah pelat nomor kendaraannya menjadi kuning agar tetap bisa mendapat premium bersubsidi,” Yang menjadi permasalahan adalah tiga bulan persiapan pengalihan plat hitam menjadi plat kuning tidak bisa dianggap sebagai solusi yang rasional. Jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan sensus Ekonomi 2011 sekitar 55 juta unit. bayangkan jika 10% saja memiliki kendaraan plat hitam, maka proses pengalihan plat ini memerlukan waktu berbulan-bulan belum lagi proses pendataan ulang yang memakan waktu lama.

Komitmen pemerintah dalam mendukung industri dalam negeri, khususnya UMKM menghadapi tantangan riil di tahun 2012 ini. Apakah pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih tepat atau langkah kebijakan pembatasan BBM pemerintah hanya akan menjadi beban biaya bagi UMKM di Indonesia? Jika kebijakan ini terus dilakukan, UMKM yang memiliki fungsi menyerap tenaga kerja di berbagai daerah terancam gulung tikar dikarenakan biaya produksi terus meningkat tanpa di ikuti oleh harga jual barang.

Melihat berbagai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pembatasan BBM ini, bulan April 2012 akan menjadi pembuktian bahwa pembatasan BBM Premium yang secara bertahap diberlakukan di Jawa justru akan memicu kenaikan biaya produksi industri kecil yang seharusnya dilindungi oleh Pemerintah. Sementara itu pelaku UMKM di negeri ini memiliki tantangan yang perlu dihadapi, salah satunya serbuan barang impor Cina dengan harga yang jauh lebih murah dan kesulitan dalam mengakses kredit karena berbagai kendala. Dengan naiknya biaya transportasi dan bahan produksi, ketahanan UMKM melewati satu lagi episode kegagalan kebijakan pemerintah akan segera terjawab. Krisis 1998 mengingatkan kita, bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tanpa UMKM niscaya pemerintah hanya melihat industri-industri besar berguguran terkena sapuan krisis ekonomi. Oleh karena itu, UMKM tidak dapat dianggap remeh sebagai pelaku ekonomi alternatif, perubahan paradigma ini yang seharusnya menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan ekonomi di pemerintahan pusat.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment