HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Mewujudkan Good and Clean Political Parties: Upaya Solutif Berantas Korupsi

December 23
04:31 2013

Reformasi telah bergulir selama 13 Tahun. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda reformasi yang harus dilaksanakan dan dituntaskan. Alih-alih dituntaskan, berbagai upaya untuk memberantasnya pun menapaki jalan yang berliku dan terjal. Negeri ini termasuk negeri yang subur dengan persoalan korupsi. Persoalan yang sudah mendarah daging. Korupsi sudah menjadi lingkaran setan dan menjadi penyebab penyakit kronis bangsa. Untuk menyembuhkannya butuh pengobatan yang esktra serius dan sungguh-sungguh.

Realitas saat ini, fenomena korupsi yang merebak di jagat bangsa ini banyak didominasi oleh peran dan aktivitas partai politik. Banyak yang kemudian menyebut bahwa partai politik saat ini sudah beralih, dari yang tadinya sebagai pilar demokrasi berubah menjadi pilar korupsi. Partai politik dan fenomena korupsi di Indonesia dapat diibaratkan dua sisi mata uang, keduanya memiliki hubungan yang cukup erat. Setidaknya, hal itu tercermin dari hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia. Selama empat tahun, yakni tahun 2003, 2004, 2007, dan 2008, survei tersebut menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia (Anti Korupsi Org : 2010). Selain itu, data Transparency International (TI) menunjukkan, pada survei tahun 2003, partai politik tercatat sebagai lembaga terkorup setelah lembaga peradilan. Setahun berikutnya, 2004, partai politik dan parlemen menempati posisi pertama. Data terbaru yang dirilis Lembaga Survei Nasional (LSN) pada tanggal 24 Maret 2013, menunjukkan 70,4 persen dari masyarakat menilai Partai Demokrat sebagai terkorup disusul Partai Golkar 5,7 persen, PKS, 4,4 persen, PDI Perjuangan 1,7 di tempat kedua, ketiga dan ke empat (Berita Online : 2013). Korupsi yang dilakukan oleh kader partai politik kini sudah pada taraf yang kronis. Jika sebelumnya hanya melibatkan anggota dan pengurus yang posisinya dalam kepengurusan partai politik tidak strategis, maka kini melibatkan ketua umum partai politik.

Melihat data dan fakta di atas tentu kita menjadi miris dan pilu. Agenda pemberantasan korupsi benar-benar menapaki jalan yang berliku, terjal, dan tak berkesudahan. Partai politik yang seharusnya berperan aktif dalam mewujudkan demokrasi yang kokoh, justru sebaliknya berkontribusi menjadikan demokrasi di Indonesia keropos. Korupsi sangat jelas merusak sendi-sendi dan tatanan demokrasi. Ada adagium yang menyatakan “Political Parties created Democracy”, baik burukunya kualitas demokrasi ditentukan oleh seberapa baik dan buruk kualitas partai politik. Jika aktivitas, peran, dan fungsi partai politik saat ini memicu korupsi maka demokrasi-lah yang akan menjadi keropos, runtuh, dan kemudian tenggelam.

Secara ideal partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis (Asshiddiqie, 2011 : 401). Fungsi partai politik antara lain sebagai sarana komunikasi politik, sosialiasi politik, rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik (Budiardjo, 2008 : 405). Dengan melihat peranan dan fungsi partai politik yang sangat vital dalam alam demokrasi maka mewujudkan partai politik yang baik dan bersih menjadi hal yang sangat urgen dan mendesak.  Sementara realitanya partai politik sudah masuk sebagai pilarnya korupsi. Peran partai politik menjadi bias, fungsi-fungsi tak jalan sehingga terjadilah pembusukan politik (political decay).

Partai politik yang terindikasi korup, sudah selayaknya dievaluasi. Sudah jelas padahal tujuan khusus partai politik adalah membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara salah satu kewajibannya adalah mengamalkan Pancasila sebagaimana ditegaskan di dalam UU No.2 Tahun 2008 jo UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan adanya fenomena korupsi oleh partai politik tersebut, maka tujuan partai politik tak dapat dicapai dan kewajibannya pun tak dilaksanakan. Hal ini jelas melanggar undang-undang, bahkan melanggar kepatutan dan esensi kehadiran partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, akan sangat penting kemudian untuk mereformasi partai politik guna mewujudkan Good And Clean Political Parties sebagai salah satu upaya solutif untuk berantas korupsi yang masif.

Partai Politik Sebagai Pilar Korupsi

Secara prinsip kita tahu bahwa partai politik adalah pilar demokrasi. Namun, dengan beragamnya kasus korupsi yang timbul akibat peran dan fungsi parpol yang tidak dijalankan dengan benar, sebagian masyarakat menganggap bahwa parpol selain sebagai pilar demokrasi juga sebagai pilar korupsi. Menurut penulis anggapan semacam itu tidaklah berlebihan dan penulis menganggap hal itu sebagai kritik terhadap partai politik saat ini. Kritik yang demikian harus dimaknai sebagai vitamin dan suplemen demokrasi. Mengapa publik menganggap seperti itu? Yang pertama bahwa semenjak reformasi bergulir satu-satunya institusi yang tak ikut direformasi ialah partai politik. Kita semua tahu bahwa partai politik mempunyai peranan yang strategis dalam sistem demokrasi. Selain mempunyai peranan yang strategis, partai politik juga mempunyai kekuasaan yang besar seperti memegang peranan rekrutmen politik. Dalam hal fungsi rekrutmen politik, partai politik memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin pada jenjang dan posisi-posisi tertentu. Fakta saat ini menunjukkan bahwa parpol adalah sumber rekrutmen utama pejabat publik dari tingkat Presiden hingga Kepala Daerah. Pemilihan Panglima TNI, Kapolri, KPK, KY, duta besar dan lain-lain juga harus melalui fit and proper test di DPR yang mana anggota-anggota DPR adalah orang-orang partai politik. Jelas bahwa partai politik mempunyai peranan dan kekuasaan yang sangat besar dan luas. Anehnya kekuasaan yang besar itu dibiarkan tanpa ada mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga dalil Lord Acton—Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely—terus terbukti sampai sekarang ini.

Bahkan Budiman Sudjatmiko, anggota Komisi II DPR menyebut rekrutmen politik adalah ‘neneknya’ korupsi. Rekrutmen politik yang salah dan tidak transparan cenderung mengakibatkan semakin suburnya tindak pidana korupsi, seperti dalam pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif (Nasional Kompas, 2013). Data dari Departemen Dalam Negeri, sejak pilkada langsung digelar sampai Februari 2013, sudah ada 291 kepala daerah, baik gubernur/bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi (Rakyat Merdeka Online, 2013). Kalau boleh ditarik kebelakang, data itu sebagi bukti imbas rekrutmen politik yang tidak transparan. Calon kepala daerah membayar biaya yang sangat mahal untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik agar calon tersebut diusung dalam pilkada. Ini hal yang tak bisa dipungkiri, sehingga saat terpilih dia akan berpikir bagaimana cara mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Di sini yang bisa ditarik dari pernyataan tersebut adalah bahwa orang partai politik pun mengakui bahwa rekrutmen politik memang menjadi pemicu persoalan korupsi. Bagaimana tidak, disitulah rawan terjadi politik transaksional sehingga jika nanti pejabat itu terpilih, dia akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan saat tawar-menawar jabatan politik.

Kemudian yang kedua, partai politik tidak transparan dan akuntabel dalam hal keuangan.  Dalam pasal 34 Undang-undang  Partai Politik dijelaskan bahwa sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan Negara. Khusus untuk dana yang bersumber dari dana APBN dan APBD Partai Politik langsung diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Sedangkan dana yang berasal dari sumbanga,  mekanisme pelaporan dan pertanggungjawabannya kabur dan tidak jelas. Sudah menjadi perbincangan umum jika partai politik saat ini tidak transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan partai politik. Maka jika tidak transparan dan akuntabel jangan pernah berharap adanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan, yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ketiga, Partai Politik terbukti gagal melaksanakan agregasi dan artikulasi kepentingan konstituennya baik dalam bentuk peraturan maupun  kebijakan politik yang pro rakyat. Kegagalan artikulasi serta agregasi kepentingan ini seolah disengaja oleh partai politik dengan cara mengalienasi rakyat dari policy & law making process. Hal ini dilakukan  guna memuluskan berbagai agendanya agar menjadi sahih secara legal maupun politis. Kegagalan (kesengajaan) partai politik dalam hal ini paling nyata terlihat dalam politik anggaran publik dimana anggaran publik diarahkan oleh segerombolan bandit politik (baik dalam parlemen maupun pejabat politik di dalam pemerintahan) hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Contoh kasusnya adalah kasus Hambalang, Wisma Atlit, Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), dan lain-lain. Akibat kesengajaan partai politik dalam mengalienasi proses penganggaran telah membunuh tujuan esensial dari demokrasi yakni menyejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat sedari awal tidak memiliki pengetahuan apalagi kesadaran kritis akan arah politik anggaran publik. Korupsi semacam ini nampaknya yang paling berbahaya karena mampu mengelabui perspektif publik dengan cara cara yang seolah-olah legal.

Mengacu pada hal tersebut,  kita semua tidak boleh diam dan harus berperan aktif untuk mengembalikan partai politik sebagai pilar demokrasi dan menjadikannya sebagai pilar utama dalam memberantas korupsi.

Mewujudkan Good And Clean Political Parties Sebagai Upaya Solutif Berantas Korupsi  Masif

Reformasi partai politik menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan guna mewujudkan good and clean political parties sebagai upaya solutif untuk memberantas korupsi yang masif.  Upaya yang pertama adalah  adalah dengan merevitalisasi peran dan fungsi partai politik. Selama ini kita mengenal asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik korupsi. Asas-asas itu bisa kemudian diadopsi ke dalam sistem partai politik. Ada dua asas penting yang bisa diadopsi yaitu asas akuntabilitas dan asas keterbukaan. Dalam hal rekrutmen, partai politik harus menggunakan kedua asas itu. Akuntabilitas bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil dari rekrutmen politik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di suatu negara. Keterbukaan bermakna membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur tentang proses rekrutmen politik. Sehingga disini mencegah adanya politik transaksional serta rekruitmen yang koruptif. Virus Korupsi dapat dihindari sejak awal dengan menerapkan dua asas ini dalam proses rekrutmen.

Upaya yang kedua adalah revitalisasi laporan keuangan partai politik. Dalam hal laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik, kedua asas itu juga harus diberlakukan. Akuntabilitas bermakna bahwa setiap sumbangan dan pengeluaran keuangan partai politik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sementara keterbukaan bermakna bahwa partai politik harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur terkait hal keuangan partai politik. Sebagai institusi publik, partai politik harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik, termasuk secara transparan dan akuntabel melaporkan kepada publik sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai seluruh kegiatan partai politik. Hal semacam ini harus diatur secara terang, jelas, dan tegas sebagai salah satu kewajiban partai politik. Di sinilah kemudian letak urgensi revitalisasi laporan keuangan partai politik yang baik dan benar.

Upaya ketiga adalah pelibatan publik dalam proses perumusan kebijakan dan penganggaran termasuk besaran alokasi dan peruntukannya. Kita bisa mencontoh kota Porto Allegre di Brazil yang menerapkan “participatory budgeting” . Melalui konsep itu disana masyarakat dilibatkan dalam penentuan setiap kebijakan dan alokasi anggaran. Sebagai upaya memberantas korupsi, mutlak kita harus mengadopsi sistem semacam ini untuk kemudian diterapkan. Pelibatan peran publik dalam merumuskan kebijakan dan anggaran harapannya agar masyarakat tahu dan paham uang pubik akan diarahkan kemana dan dengan mengetahuinya maka mereka akan dapat mengawasi, serta partai semestinya terbuka (accountable) dalam politik penganggaran publik.

Catatan Penutup

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa reformasi partai politik mendesak untuk dilakukan guna mewujudkan good and clean political parties sebagai salah satu upaya solutif berantas korupsi yang masif. Upaya yang dapat ditempuh adalah merevitalisasi peran dan fungsi partai politik dan merevitalisasi laporan keuangan partai politik dengan mengadopsi asas akuntabilitas dan asas keterbukaan sebagaimana yang kita kenal dalam asas-asas umum pemerintahahan yang baik. Upaya selanjutnya adalah melibatkan publik dalam proses perumusan kebijakan dan penganggaran termasuk besaran alokasi dan peruntukannya. Jika upaya-upaya tersebut dilaksanakan, ini akan menjadi rintisan sejarah yang penting bagi perjalanan Bangsa Indonesia dalam menghadapi dan memberantas korupsi.

Allan Fatchan Gani Wardhana

Kader Himpunan Mahasiswa Islam FH UII

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment