HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

PB HMI: Kemutlakan MK Harus Dievaluasi

October 03
07:52 2013

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) menyatakan Mahkamah Konstitusi yang absolut harus dievaluasi. Harus ada sharing power yang memungkinkan adanya pengawasan terhadap lembaga tersebut.

“Pertama, ikut berduka atau berkabung dengan tertangkapnya oknum dari lembaga yang terkenal dengan kebersihannya. Karena dengan ulah oknum yang tidak bertanggungjawab itu, kepercayaan yang telah dibangun selama ini oleh Jimly Assiddiqy dan Mahfud MD runtuh seketika,” kata Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI-MPO, Zuhad Aji Firmantoro, Kamis (3/10/2013).

Zuhad Aji menyatakan, jika kondisinya seperti ini maka kekuasaan MK yang absolut itu harus dievaluasi.

“Di pengadilan yang lebih rendah kita masih bisa banding atau kasasi, tetapi kalau di MK tidak bisa. Kini saatnya bagaimana kekuasaan yang absolut itu ada semacam dewan pengawasnya,” lanjut mahasiswa S2 Hukum UII tersebut.

Dahulu ada semacam pengawas hakim di MK, lanjut Zuhad Aji, tetapi itu kurang representatif. Kini dengan kejadian tertangkap-tangan-nya Ketua MK karena suap, semua makin khawatir melihat situasi dan harus kemana lagi berharap jika lembaga penegak konstitusi juga diisi orang yang korup.

“Semoga masyarakat tidak putus asa terhadap penegakan hukum di negeri ini, dan kita harus kembalikan optimisme penegakan hukum dengan mengembalikan kredibilitas MK,” pungkasnya.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment