HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

PB HMI: Kemutlakan MK Harus Dievaluasi

October 03
07:52 2013

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) menyatakan Mahkamah Konstitusi yang absolut harus dievaluasi. Harus ada sharing power yang memungkinkan adanya pengawasan terhadap lembaga tersebut.

“Pertama, ikut berduka atau berkabung dengan tertangkapnya oknum dari lembaga yang terkenal dengan kebersihannya. Karena dengan ulah oknum yang tidak bertanggungjawab itu, kepercayaan yang telah dibangun selama ini oleh Jimly Assiddiqy dan Mahfud MD runtuh seketika,” kata Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI-MPO, Zuhad Aji Firmantoro, Kamis (3/10/2013).

Zuhad Aji menyatakan, jika kondisinya seperti ini maka kekuasaan MK yang absolut itu harus dievaluasi.

“Di pengadilan yang lebih rendah kita masih bisa banding atau kasasi, tetapi kalau di MK tidak bisa. Kini saatnya bagaimana kekuasaan yang absolut itu ada semacam dewan pengawasnya,” lanjut mahasiswa S2 Hukum UII tersebut.

Dahulu ada semacam pengawas hakim di MK, lanjut Zuhad Aji, tetapi itu kurang representatif. Kini dengan kejadian tertangkap-tangan-nya Ketua MK karena suap, semua makin khawatir melihat situasi dan harus kemana lagi berharap jika lembaga penegak konstitusi juga diisi orang yang korup.

“Semoga masyarakat tidak putus asa terhadap penegakan hukum di negeri ini, dan kita harus kembalikan optimisme penegakan hukum dengan mengembalikan kredibilitas MK,” pungkasnya.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment