HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Menelaah Kembali Opini Publik Bentukan Lembaga Survei

August 05
02:07 2013

Oleh: Dicki A Ghaniy dan Ruslan Arief BM*

Ruang publik kini dihiasi dengan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai kandidat pemimpin nasional versi lembaga survei. Terlebih menjelang pemilu 2014, pollster atau lembaga-lembaga survei ini seakan berlomba menampilkan figur-figur yang dianggap layak menakhodai negara. Mencermati fenomena tersebut, keberadaan lembaga survei dalam sistem demokrasi sebenarnya merupakan sebuah kewajaran mengingat prinsip keterwakilan dan keilmiahannya. Menjamurnya aktivitas survei menjelang pemilu dapat disimpulkan sebagai pertanda makin bergeliatnya demokratisasi di negeri ini.

Namun demikian, sejauh mana peran yang dimainkan lembaga survei tersebut harus kembali dicermati. Pencitraan dan opini tentang kategori pemimpin nasional, mulai dari pemuculan nama hingga dilakukannya jajak pendapat tentang nilai akseptabilitas tokoh nasional tersebut, menyisakan ruang perdebatan.

Masalah: transparansi dan independensi

Polemik mendasar adalah soal kriteria pemimpin nasional itu sendiri. Lembaga survei, dalam hal ini seolah menjadi superior karena merasa bersenjatakan mandat institusional dari seluruh elemen bangsa untuk menentukan tokoh mana saja yang layak digadang menjadi pemimpin nasional. Sebenarnya sah saja bagi lembaga survei untuk menentukan nominasi siapa kandidat pemimpin nasional, namun dengan catatan, harus berada dalam koridor ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis. Namun sayangnya, metode yang digunakan lembaga survei untuk memunculkan nama kandidat tertentu sering tidak jelas. Dengan kata lain, dasar kriteria seorang pemimpin nasional menurut lembaga survei masih dipertanyakan. Banyak kita lihat, seorang tokoh dengan catatan HAM dan sosial yang buruk di masa lalu, tiba-tiba bercokol menjadi kandidat kuat RI-1 versi lembaga survei. Begitu pula dengan tokoh tertentu yang hanya bermodalkan popularitas yang tengah meroket, dengan mudahnya melanggeng sebagai kandidat pemimpin nasional yang diperhitungkan menurut lembaga survei. Sering kali tokoh yang dimasukkan dalam nominasi pemimpin nasional hanya didasarkan pada atribut materialistik yang dimilikinya saat itu, seperti pemodal kaya, pemimpin parpol, tokoh militer, dan tokoh birokrasi. Aspek rekam jejak cenderung diabaikan oleh lembaga survei. Ini jelas merupakan sebuah ironi besar dalam penentuan gagasan kepemimpinan nasional serta mengaburkan kesepakatan soal kriteria seperti apa yang seharusnya dimiliki calon pemimpin bangsa.

Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat kultur demokrasi negeri ini yang melahirkan nama-nama tersebut cenderung bercorak elitis. Akibatnya, gagasan kepemimpinan yang digaungkan muncul dalam corak aristokratis serta memuja-muja ketokohan yang terbentuk oleh mesin pencitraan yang manipulatif. Lembaga survei dalam hal ini justru mendorong lebih jauh kultur demokrasi tersebut. Dalam pemahaman lembaga survei, para tokoh yang ditentukan untuk dipilih responden harus memiliki modal dukungan politik dan finansial yang memadai untuk maju dalam tahap pencalonan sebagai pemimpin. Dalam proses persaingan jabatan publik mulai dari pilkada hingga pilpres, lembaga survei seakan berhak menentukan siapa yang layak dan tidak layak menjadi kandidat dengan bersenjatakan tiga magic words: popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Tanpa disadari, selama ini lembaga survei telah ikut andil dalam menciptakan, membentuk, bahkan mengkonstruksi persepsi masyarakat akan sosok pemimpin nasional. Hal ini merupakan sebuah peran yang seharusnya bukan domain lembaga survei, karena seyogyanya peran lembaga survei adalah monitoring opini publik, bukan justru terlibat dalam proses the-making-of nya.

Jika dirunut ke belakang, maka polemik ini terkait erat dengan independensi dari lembaga survei itu sendiri. Hakikat lembaga survei adalah berkontribusi dalam pendidikan politik demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Namun jika koridor tersebut telah bergeser ke arah orientasi profit, tak heran bias peran lembaga survei akan menyeruak. Terlebih lagi, ketika hasil survei yang kental dengan aroma ‘pesanan’ ternyata tidak sesuai dengan hasil perhitungan Real count, lembaga survei dengan mudah akan berlindung di balik tameng “kesalahan sudah pasti ada”.

Oleh karena itu, lembaga survei perlu meningkatkan transparansi publik mulai dari metode pemunculan kandidat, penarikan sample, hingga sumber pendanaan. Selain itu, hendaknya lembaga survei berfokus pada fungsi pengawasan opini publik saja dan tidak bermain di ranah framing. Jika fungsi ini dijalankan dengan benar, maka secara berkala akan menjadi masukan bagi proses demokrasi yang lebih sehat dan tidak manipulatif. Sehingga demokrasi kita akan semakin terkonsolidasi. Dalam jangka panjang, survei yang dilakukan secara benar juga akan mendorong pemerintahan demokrasi menjadi semakin legitimate, stabil, bertanggungjawab, dan efektif.

*Aktivis HMI MPO Cabang Depok.
Disampaikan dalam Focus Group Discussion mengenai Kepemimpinan Nasional Indonesia Pasca-2014, Universitas Indonesia, Kamis/1 Agustus 2013 oleh Forum PAGI

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment