HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...

Penegakan Hukum dalam Perspektif dan Perlindungan HAM di Indonesia

June 23
09:14 2013

HMINEWS.Com – Perspektif masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia yang masih minim menjadi alasan utama bagi HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia berinisiatif untuk menggagas pelaksanaan Diskusi Publik dengan tema “Penegakan Hukum dalam Perspektif dan Perlindungan HAM di Indonesia” Sabtu, 22 Juni 2013, bertempatkan di ruang Audiovisual lt.3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Acara diskui publik yang dilaksanakan kali ini terselenggara atas kerjasama HMI Komisariat Fakltas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan PUSHAM UII, The Asia Foundation dan Denida.

Ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari diskusi publik tersebut, HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengundang Imran, S.H., M.H (Staff Ahli Komisi Yudisial), St. Guntur Narwawi,.M.Si (PUSHAM UII), dan Tri Wahyu KH (Indonesian Court Monitoring) sebagai pembicara dalam diskusi publik kali ini.

Dalam sambutannya, Dolly Setiawan selaku Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa harapannya acara diskusi publik ini dapat menjadi kunci untuk membuka gembok yang selama ini memasung hukum di Indonesia. Artinya setelah acara ini, masyarakat atau mahasiswa khususnya dapat membuka mata bahwasanya seperti inilah penegakan hukum di Indonesia, Indonesia butuh penerus-penerus muda yang mampu menegakkan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang keamanan yang dibarengi dengan HAM, sehingga dalam penegakan hukum, bukan HAM korban saja yang dapat dilindungi tetapi juga HAM para tersangka pelaku tindak pidana.

Dalam inti bahasannya, Imran, S.H., M.H menyatakan bahwa selaku mahasiswa, jangan hanya melihat apa yang tampak, tetapi juga harus melihat apa yang tak tampak. Hukum seharusnya tidak dipahami dalam pengertian yang semata-mata bersifat positivis karena ia akan menyempitkan makna itu sendiri karena di dalam hukum terdapat dimensi-dimensi sosial, moral dan nilai. Melihat kenyataan yang ada tersebut, maka perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara menyeluruh atau biasa dinamakan  sebagai revolusi yang sistemik.

Sementara itu, St Tri Guntur Narwaya, M.Si yang berbicara dalam konteks sosiologi HAM, menyatakan bahwa hukum dewasa ini hanya digunakan sebagai dialog yang menemui kebuntuan atau biasa dikatakan diversinovikasi.

Sebagai pembicara terakhir, Tri Wahyu KH memaparkan beberapa survei terkait kepuasan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum yang ada. salah satu survei yang ia kemukakan adalah survei yang dilakukan Lembaga Survei (LSI) 1-4 April 2013 di 33 Provinsi yang menunjukkan bahwa 56 persen responden menyatakan tak puas dengan penegakan hukum di Indonesia. Hanya 29,8 persen responden yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Harry Setya Nugraha
Kader HMI FH UII

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

1 Comment

  1. Purwanto
    Purwanto October 02, 13:01

    dukung penegakan hukum di Indonesia.

    Reply to this comment

Write a Comment