HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Penegakan Hukum dalam Perspektif dan Perlindungan HAM di Indonesia

June 23
09:14 2013

HMINEWS.Com – Perspektif masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia yang masih minim menjadi alasan utama bagi HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia berinisiatif untuk menggagas pelaksanaan Diskusi Publik dengan tema “Penegakan Hukum dalam Perspektif dan Perlindungan HAM di Indonesia” Sabtu, 22 Juni 2013, bertempatkan di ruang Audiovisual lt.3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Acara diskui publik yang dilaksanakan kali ini terselenggara atas kerjasama HMI Komisariat Fakltas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan PUSHAM UII, The Asia Foundation dan Denida.

Ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari diskusi publik tersebut, HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengundang Imran, S.H., M.H (Staff Ahli Komisi Yudisial), St. Guntur Narwawi,.M.Si (PUSHAM UII), dan Tri Wahyu KH (Indonesian Court Monitoring) sebagai pembicara dalam diskusi publik kali ini.

Dalam sambutannya, Dolly Setiawan selaku Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa harapannya acara diskusi publik ini dapat menjadi kunci untuk membuka gembok yang selama ini memasung hukum di Indonesia. Artinya setelah acara ini, masyarakat atau mahasiswa khususnya dapat membuka mata bahwasanya seperti inilah penegakan hukum di Indonesia, Indonesia butuh penerus-penerus muda yang mampu menegakkan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang keamanan yang dibarengi dengan HAM, sehingga dalam penegakan hukum, bukan HAM korban saja yang dapat dilindungi tetapi juga HAM para tersangka pelaku tindak pidana.

Dalam inti bahasannya, Imran, S.H., M.H menyatakan bahwa selaku mahasiswa, jangan hanya melihat apa yang tampak, tetapi juga harus melihat apa yang tak tampak. Hukum seharusnya tidak dipahami dalam pengertian yang semata-mata bersifat positivis karena ia akan menyempitkan makna itu sendiri karena di dalam hukum terdapat dimensi-dimensi sosial, moral dan nilai. Melihat kenyataan yang ada tersebut, maka perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara menyeluruh atau biasa dinamakan  sebagai revolusi yang sistemik.

Sementara itu, St Tri Guntur Narwaya, M.Si yang berbicara dalam konteks sosiologi HAM, menyatakan bahwa hukum dewasa ini hanya digunakan sebagai dialog yang menemui kebuntuan atau biasa dikatakan diversinovikasi.

Sebagai pembicara terakhir, Tri Wahyu KH memaparkan beberapa survei terkait kepuasan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum yang ada. salah satu survei yang ia kemukakan adalah survei yang dilakukan Lembaga Survei (LSI) 1-4 April 2013 di 33 Provinsi yang menunjukkan bahwa 56 persen responden menyatakan tak puas dengan penegakan hukum di Indonesia. Hanya 29,8 persen responden yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Harry Setya Nugraha
Kader HMI FH UII

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

1 Comment

  1. Purwanto
    Purwanto October 02, 13:01

    dukung penegakan hukum di Indonesia.

    Reply to this comment

Write a Comment