HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Agar Pemilu 2014 Demokratis

April 15
03:31 2013

Diperlukan sejumlah komponen terpenting untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis di Indonesia. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hadar N Gumay menyebutkan setidaknya ada tujuh karakter agar pemilu demokratis.

“Dari segi penyelenggara pemilu, KPU harus memiliki tujuh karakter, seperti independensi, imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profsionalitas dan orientasi pelayanan atau service mindnees,” kata Hadar dalam Seminar Nasional “Mewujudkan Pemilu 2014 yang Demokratis,” yang digelar Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) dan Hanns Seidel Foundation (HSF) di Yogyakarta, Sabtu (13/4/2013).

Menurut Hadar, dengan kemandirian badan penyelenggara pemilu tersebut maka kekhawatiran akan ‘pragmatisme’ pihak penyelenggara dapat dikurangi. Celah-celah bagi pihak yang mempunyai kepentingan harus ditutup agar tidak dimanfaatkan untuk mengembuskan isu-isu yang menyudutkan peran lembaga tersebut.

“Agar tidak ada tuduhan kinerja KPU lambat, tidak meyakinkan dan lainnya yang bisa menyebabkan bias di kalangan masyarakat,” lanjutnya.

Pengawasan Mahasiswa dan LSM

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan mengatakan pengawasan dalam penyelenggara pemilu era sekarang, dari segi regulasi sudah jauh lebih baik dari masa Orde Baru, walaupun saat itu telah memiliki panitia independen yang berada di bawah sub-ordinaasi, namun dirasa belum kuat secara kelembagaan.

“Pasca Reformasi digagaslah  suatu pengawas Pemilu yang lebih independen  yang tadinya panitia sekarang dijadikan badan, bahkan di pusat dan provinsi sifat badan pengawas tersebut sudah permanen, hal ini dilakukan untuk memperkuan posisi dari badan pengawasan tersebut,” kata Prof Kacung Marijan.

Selain sistem yang sudah dirancang dengan “baik”, untuk pengawasan yang efektif tentunya, tidak terlepas dari  peran serta mahasiswa, LSM dan lainnya. Hal ini berfungsi untuk mencegah adanya money politics yang berimplikasi lahirnya korupsi politik, kata sang Professor lagi.

“Karena hal ini yang sulit dijangkau oleh badan pengawas apabila hanya dilakukan sendiri, maka dari itu perlua andanya  peran aktif dari masyarakat yang memberikan pengaduan kepada badan yang akhirnya akan ditindaklanjuti oleh badan atau lembaga yang berwenang, hal ini yang dirasa akan memunculkan pengawasan yang  bersinergi dan efektif,” paparnya.

Pengawasan inilah, sebagai “root culture,” yang diharapkan dapat menggiring demokrasi dalam Pemilu pada titik tengah, agar tidak lagi ada pada suatu demokrasi pasar bebas yang tidak sempurna yang cenderung pragmatis dan jauh dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Peran Masyarakat

Selain penyelenggara dan pengawas pemilu, ada satu fator yang amat penting yakni peran serta masyarakat. Menurut dosen Fakultas Hukum UII, Anang Zubaidy, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin menurun, dimulai dari tahun 1971 (99%) hingga 2009 (71%).

“Sebenarnya partisipasi masyarakat dalam pemberian suara dalam pemilihan umum bukan satu-satunya penentu demokratis atau tidaknya pemilihan umum, partisipasi hanya dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kualitas penyelenggaraan pemilu serta seberapa besar harapan masyarakat kepada calon-calon yang berkontestasi dalam sebuah pemilu,” kata Anang Zubaidy.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di iantara faktor-faktor itu adalah motivasi dari diri pemilih sendiri, penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu dan peserta pemilu. Penurunan partisipasi pada satu sisi dan peningkatan angka golongan putih pada sisi yang lain setidaknya ditentukan oleh beberapa faktor di atas.

“Oleh karenanya, perlu upaya serius untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa menafikan aspek pemberdayaan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu, bukan sekedar mobilisasi,” lanjut dia.

 Partisipasi yang ideal, menurutnya, adalah partisipasi karena sebuah kesadaran masyarakat akan kepentingan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan sebuah pendidikan politik yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat dan semangat transparansi dari diri partai politik/peserta pemilu terutama pada saat menyeleksi calon wakil rakyat dari partai politik yang bersangkutan.

Sebagai penutup, dari seminar nasional ini  diperoleh tiga kesimpulan besar yakni mencakup integritas penyelenggara, perbaikan institusional, perlunya pendidikan politik guna mewujudkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pemilu yang nantinya akan terbentuk suatu perangkat yang bersinergi dan berhasil mewujudkan suatu pemilu yang demokratis.

 Zayanti Mandasari
Pengurus Unit Kajian Strategis HMI Cabang Yogyakarta

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment