HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

RS Yang Menolak Pasien Akan Dikenai Sanksi

February 22
22:48 2013

Pasien miskin (foto: Antara)

HMINEWS.Com – Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengancam rumah sakit (RS) yang terbukti menolak dan menelantarkan pasien. Selama pasien datang dengan membawa dokumen dan kelengkapan yang dibutuhkan, tidak ada alasan RS untuk menolak.

Sanksi tersebut berupa teguran satu hingga dua kali dan pencabutan izin operasional rumah sakit bersangkutan. RS yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan dijatuhi sanksi oleh Dinas Kesehatan. Sementara RS yang dikelola pemerintah pusat akan mendapatkan sanksi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Sanksi untuk RS terkait pelayanan kesehatan masyarakat pasti akan kami berlakukan dengan tegas. Jika teguran tidak mempan, bisa sampai ke pencabutan izin,” ujar Nafsiah saat berkunjung ke RSUD Budhi Asih, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Masyarakat bisa melapor ke Dinas Kesehatan jika ada rumah sakit yang tidak sesuai peraturan dalam pelayanannya. Selain itu, ia juga berharap masyarakat menjaga pola kebiasaan hidup sehat agar tidak banyak yang sakit, seperti dengan tidak merokok dan menjaga kebersihan. []

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment