HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Hina Alqur’an, HMI Akan Laporkan Ahok ke Mabes Polri HMINEWS.COM- Jakarta- Pengurus Besar HMI (MPO) Komisi Hukum dan HAM akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Mabes Polri karena dianggap telah menghina agama Islam terkait videonya yang...
  • Pilgub DKI 2017, Mahfud MD: KAHMI Netral HMINEWS.COM, Jakarta- Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 mendatang, akan diikuti oleh tiga pasangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Dari tiga pasangan calon tersebut, dua diantaranya adalah alumni HMI atau...
  • Ketua KAHMI: Konsepsi Masyarakat Madani Sangat Tepat Untuk Masa Depan Indonesia HMINEWS.COM, Mataram- Ketua Presidium Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD mengatakan bahwa konsepsi pemerintahan yang dikelola secara masyarakat madani sangat tepat untuk merawat masa depan Indonesia....
  • Sambut Mahasiswa Baru, UNM Hadirkan Akbar Faizal HMINEWS.COM- Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan penyambutan mahasiswa baru tahun akademik 2016-2017 di pelataran Gedung Phinisi, Sabtu (27/8/2016). Dalam acara tersebut UNM menghadirkan beberapa pembicara, Salah satunya adalah alumni UNM Akbar...
  • Pendiri KPPSI Tutup Usia, PB HMI Berduka HMINEWS.COM- Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Kabar duka menyelimuti umat Islam di Makassar, Kanda Kalmuddin, M.Si, seorang aktivis Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), berpulang ke rahmatullah pada pukul 00.30 Wita,...

Pernyataan SBY Tentang Gaji Kepala Daerah Salah Kaprah

February 21
17:55 2013

makan gaji buta (ahmedfikreatif)

HMINEWS.Com – Pernyataan Presiden SBY bahwa gaji kepala daerah terlalu kecil dan tidak layak dibanding tugasnya dinilai salah kaprah. Hal itu karena yang diungkap hanya gaji pokok dan tunjangan jabatannya saja, sedangkan insentif-insentif lain dari pajak dan retribusi daerah tidak disebutkan.

Selama ini yang diketahui publik hanya gaji pokok dan tunjangan jabatan saja sebesar Rp8,4 juta (gaji pokok Rp3 juta + tunjangan jabatan Rp5,4 juta) untuk Gubernur dan Rp 5,8 juta (gaji pokok Rp 2,1 juta + tunjangan jabatan Rp3,7 juta) untuk Walikota/Bupati.

“Padahal, sebenarnya kepala daerah juga memperoleh insentif dari pemungutan Pajak dan Retribusi daerah minimal yang besarnya minimal 6 kali gaji + tunjangan dan maksimal 10 kali gaji + tunjangan. Tergantung dari Pajak dan Retribusi Daerah bersangkutan, sebagaimana diatur dalam PP 69 tahun 2010.,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yuna Farhan di Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Dengan demikian, untuk daerah yang miskin Pajak dan Reribusi Daerahnya, minimal seorang Gubernur akan memperoleh penghasilan bulanan sebelum dipotong pajak Rp58,8 juta dan Bupati/Walikota Rp41,1 juta.

“Secara resmi, Provinsi Jateng merilis gaji Gubernurnya sebesar Rp79,1 juta dan Gubernur Jatim Rp79,8 juta, saat menanggapi rilis Fitra terkait pengahasilan Kepala Daerah akhir tahun lalu,” lanjut Yuna.

Tidak hanya itu, penghasilan tersebut belum termasuk biaya penunjang operasional yang besarnya juga tergantung PAD yang bersifat lumpsum dan dikelola Bendahara. Yuna mencontohkan, biaya tunjangan di DKI Jakarta yang diberikan setiap triwulannya sebesar Rp4,4 miliar, Gubernur Rp2,4 miliar, Wagub Rp1 miliar dan yang dikelola Bendahara Rp900 juta.

“Artinya, pernyataan Presiden gaji kepala daerah tidak layak jika dibandingkan dengan tanggung jawab dan kinerjanya adalah tidak benar,” paparnya.

Selain itu penaikan Gaji Kepala Daerah akan diikuti penaikan gaji 15.000 anggota DPRD se-Indonesia. Penaikan gaji kepala daerah juga secara langsung akan diikuti penaikan penghasilan 15.000 anggota DPRD seluruh Indonesia.

Sebagaimana diketahui, para kepala daerah terdiri dari walikota, bupati dan gubernur minta kenaikan gaji dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta.[]

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment