HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Gelar Bukti Baru, FPR Desak Boediono Ditangkap

February 17
22:56 2013

HMINEWS.Com – Forum Peradilan Rakyat (FPR) mengadakan Gelar Perkara Forum Peradilan Rakyat: “Bukti Baru Adili Boediono dalam Skandal BLBI.” Dalam acara tersebut dipaparkan bukti-bukti keterlibatan Boediono, mantan direksi BI yang sekarang menjabat wakil presiden, dalam kasus BLBI.

Aktivis FPR, Erlangga menjelaskan temuan Petisi 28 putusan kasasi MA nomor 979 K/PID/2004 dan putusan kasasi MA 981 K/PID/2004 (masing-masing tanggal 10 Juni 2005), terungkap dugaan kuat peranan Boediono dan kasus BLBI.

Tanggal 15 Agustus 1997 Boediono bersama dengan anggota direksi BI lainnya membuat keputusan dalam rapat direksi; “Untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank-bank yang disebabkan adanya penarikan pihak ketiga dalam jumlah besar sehingga terjadi saldo giro debet pada bank Indonesia, diputuskan untuk diberikan kelonggaran berupa fasilitas saldo debet sampai dengan gejolak yang mereda.”

Pada 20 Agustus 1997, Boediono bersama-sama dengan anggota direksi BI lainnya telah membuat keputusan dalam rapat direksi yang isinya, “Dalam kaitannya dengn keputusan rapat direksi tanggal 15 Agustus 1997, dan mengingat kondisi likuiditas perbankan belum pulih, dimana salah satu bank mengalami penarikan dana pihak ketiga yang cukup besar ialah Bank Danamon, sehingga secara khusus direksi memberikan fasilitas penyediaan saldo debet bank tersebut demikian pula bank lainnya yang mengalami kesulitan likuiditas.”

“Keputusan rapat direksi tanggl 15 dan 20 Agustus 1997 tersebut bertentangan dengan ketentuan pengenaan sanksi berupa penghentian sementara dari klring lokal terhadap bank yang tidak dapat menyelesaikan saldo debetnya pada bank Indonesia,” papar Erlangga di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Ahad (17/2/2013).

Rapat direksi tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 telah menyimpang dari ketentuan surat keputusan direksi BI nomor 26/162/KEP/ir tanggal 22 Maret 1994 karena tidak dihadiri oleh Kepala Hukum dan Sekretarian BI atau pejabat yang ditunjuk selaku notulen, dan pelaksanaan rapat tidak didukung dengan daftar hadir rapat direksi dan risalah rapat direksi guna menentukan apakàh keputusan rapat direksi tersebut diputuskan lebih dari setengah anggota yang hadir.

Keputusan dalam dua rapat itulah yang dijadikan dasar oleh Hendrobudiyanto, Heru Soepraptomo dan Paul Soetopo Tjokronegoro. Ketiganya dalam putusan kasasi MA no.979 K/PID/2004 dan putusan MA no 977 K/PID/2004 pada tanggal 10 Juni 2005 telah dih dengan pidana penjara 1,6 tahun dan membayar dihukum denda sebesar 20 juta atas tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dilakukan berlanjut.

Padahal, pada tanggal 21 Agustus 1997, Boediono bersama Paul Soetopo Tjokronegoro telah menyetujui dan atau memberikan fasilitas saldo debet PT Bank Harapan Sentosa, Bank Nusa Internasional, dan Bank Nasional.

Menurut SK direksi BI 14/35/KEP/DIR/UPPB tanggal 10 September 1981 jo. SE no:22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo. SE no:28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996 bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi ‘stop kliring sementara.” Perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut, dan putusan MA no:981 K/PID/2004 tangal 10 Juni 2005 telah menghukum Paul Soetopo Tjokronegoro dengan hukuman 1,6 tahun denda 20 juta.

“Kami minta Presiden dan Kejaksaan Agung, menangkap dan mengajukan Boediono ke pengadilan atas tindak pidana yang dilakukannya,” pungkas Erlangga.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment