HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Rekayasa Internal PD Singkirkan Anas

February 24
00:29 2013

HMINEWS.Com – Sejumlah pengamat mensinyalir ada unsur politis penetapan status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menjadi tersangka korupsi Hambalang. Hal itu tak lepas dari desakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan pernyataan sebelumnya dan desakan sejumlah pengurus partai tersebut agar Anas mundur.

Pengamat hukum Margarito Kamis menduga Anas dikorbankan dan disingkirkan agar tidak bisa lagi membuat kebijakan di internal partai. Sulit membantah tidak adanya skenario politik kasus tersebut.

”Saya rasa ini memang politisasi, sulit bagi saya untuk mengatakan ini bukan bagian dari skenario politik,” kata Margarito, Sabtu (23/2/2013).

Apalagi, menurutnya, sebelumnya ada permintaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta KPK segera memastikan status Anas. Margarito yakin ucapan SBY ada keterkaitan dengan putusan KPK.

“Komisi antikorupsi itu langsung atau tidak langsung telah terintervensi oleh pernyataan SBY,” lanjutnya.

Sementara pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, berharap KPK bisa menangani kasus hukum Anas secara jelas dan tidak membingungkan publik. Sebab, selama ini status Anas sudah diopinikan dan sangat terkesan ada intervensi politik di dalamnya.

“Pasal tentang gratifikasi dan jumlah nominal yang belum jelas membuat publik masih bingung.” ”Keputusan hukum mestinya jelas dengan bukti-bukti yang jelas,” kata Siti Zuhro.

Sang tersangka sendiri, Anas, menyatakan penetapan statusnya memang sarat pesanan:  “Saya baru mulai berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK memperjelas status hukum saya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah.

Ketika ada desakan seperti itu saya berpikir jangan-jangan, saya menjadi yakin, saya menjadi tersangka setelah saya dipersilakan untuk berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK. Ketika saya dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK berarti saya divonis punya status hukum yang dimaksud, yaitu tersangka. Apalagi saya tahu beberapa petinggi Partai Demokrat yakin betul, haqqul yakin, Anas menjadi tersangka.

Rangkaian ini pasti tidak bisa dipisahkan dari bocornya apa yang disebut sebagai sprindik (surat perintah penyidikan). Ini satu rangkaian peristiwa yang pasti tidak bisa dipisahkan,” beber Anas.

Fathur

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment