HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Menguat, Indikasi Pelanggaran HAM di Bima

February 18
12:17 2013

HMINEWS.Com – Turunnya Komnas HAM di Bima-Dompu, merupakan indikasi awal adanya pelanggaran HAM. Dalam kasus penindakan terorisme di Bima-Dompu, berdasarkan investigasi TPFR Bima beberapa waktu lalu telah menyimpulkan adanya ketidak akuratan data dari Densus 88 yang berakibat terbunuhnya seorang warga lokal Bima, Bahtiar Abdullah (34), yang dituduh serampangan oleh Densus 88 merupakan pelarian dari Poso.

“Data valid yang membuktikan Bahtiar Abdullah tidak pernah ke Poso dan data lainnya telah kami sampaikan secara resmi pada Team Komnas HAM yang turun di Bima-Dompu, Kamis 14 Februari,” kata Ketua TPFR Bima, Hadi Santoso, Jum’at (15/2/2013).

Selama berada di Bima-Dompu, TPFR dipercaya oleh Komnas HAM bersama-sama menyusun jadwal investigasi dan turun langsung ke lapangan menemui saksi-saksi. Investigasi bersama Komnas HAM membuat TPFR mampu lebih optimal, yang pada akhirnya menemukan kejanggalan dan ketidak akuratan pihak Densus 88. Antara lain:

Pertama, tentang data pelarian Poso yang sebelumnya diklaim oleh Densus ada 7 orang, ternyata pada akhirnya hanya mampu menunjukkan 6 org yang terindikasi dari poso. Secara lugas pihak kepolisian bahkan mengatakan “Data kami kan bisa saja salah.”

“Jika kesalahan ini menyangkut hitungan angka biasa, tidak masalah. Sayangnya, ini adalah menyangkut Nyawa manusia yang bisa sangat fatal akibatnya,” lanjut Hadi.

Kedua, semakin terbukti berbagai bentuk intimidasi secara langsung maupun tidak langsung kepada lembaga-lembaga Islam dan masyarakat di wilayah Bima-Dompu. yang diduga dilakukan oknum Densus dan aparat lainnya.

Ketiga, adanya indikasi kuat kekejaman dan rekayasa yang luar biasa yang dilakukan oleh Densus 88 pada saat pembunuhan Bahtiar Abdullah di Manggenae Dompu (04/01/13).

Imbauan TFPR

  1. Menunggu hasil finalisasi dari Team Komnas HAM, untuk selanjutnya akan melakukan tindakan yang diperlukan, atas adanya indikasi kuat Ketidakprofesionalan, Rekayasa data, dan kekejaman luar biasa dari pihak densus 88.
  2. Meminta agar kedatangan dan hasil dari Komnas HAM ini menjadi momentum bagi Masyarakat Bima-Dompu, untuk lebih jeli dalam menyikapi setiap kejadian yang ada. Tidak percaya begitu saja pada klaim-klaim yang dilakukan pihak luar yang tidak bertanggung jawab yang didasari kepentingan Proyek dan Kapitalisme global.
  3. Meminta kepada pihak/masyarakat bima yang pernah merasakan kedzaliman/intimidasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melaporkan hal tersebut kepada Komnas HAM melalui fasilitasi TPFR Bima
  4. Meminta kepada para korban tindakan kesewangan Densus 88 atau pihak tertentu untuk membuat testimoni tertulis untuk selanjutnya di kirim kepada Komnas HAM ato TPFR Bima.
  5. Meminta pada seluruh komponen masyarakat Bima-Dompu untuk lebih menguatkan tali silaturrahim demi mendeteksi dini adanya berbagai bentuk rekayasa yang menjadikan masyarakat Bima-Dompu sebagai “kambing hitam.”

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment