HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Dradjad: Impor Pangan Bukti Kegagalan Negara

February 04
15:10 2013

HMINEWS.Com – Pengamat ekonomi, Dradjad Wibowo mengatakan kebijakan impor pangan merupakan ironi ekonomi Indonesia. Impor yang berlebihan menunjukkan kegagalan produksi pangan dalam negeri yang seharusnya dibina oleh pemerintah.

“Impor pangan adalah salah satu ironi ekonomi negara ini. Bukan karena impor harus dilarang, tapi karena impor pangan kita sudah berlebihan. Faktor penyebab utamanya adalah kegagalan produksi pangan kita menyamai pertumbuhan permintaan pangan domestik, baik dari kuantitas maupun kualitas,” ujar Dradjad Wibowo, Senin (4/2/2013).

Menurut Dradjad, sejak lengsernya Presiden Suharto, kebijakan produksi pangan dianaktirikan, mulai dari pra produksi, produksi, distribusi hingga stabilisasi harga dan teknologi pertanian dan pangan.

“Terlepas dari kesalahan-kesalahan beliau, Pak Harto menempatkan kebijakan pertanian dan pangan pada prioritas utama. Contohnya, dulu kita punya penyuluh pertanian yang andal, sekarang mereka seperti menjadi warga kelas dua. Dulu kita punya Bimas dan Inmas, sekarang hilang,” jelasnya.

Dradjat memandang kini sudah saatnya kebijakan pertanian dan pangan diprioritaskan, konversi lahan subur menjadi lahan non-pertanian dihentikan dan impor pangan harus ditekan. Hal-hal semacam itu, lanjutnya harus ditempuh melalui intervensi negara, dengan undang-undang maupun instrumen kelembagaan negara.

“Jika hal-hal di atas tidak dilakukan, Indonesia akan terus menjadi bahan lelucon para ahli pertanian dan pangan dunia, serta menjadi pasar yang gemuk bagi produk impor,” cetusnya. [Detik]

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment