HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Judicial Review Dikabulkan MK, RSBI Ditiadakan

January 09
00:06 2013

HMINEWS.Com -Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan judicial review pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Yaitu Pasal 50 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar pembentukan RSBI dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Dengan demikian artinya keberadaan RSBI dan SBI dihapuskan.

“Permohonan beralasan menurut hukum. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, bahwa Pasal 50 ayat 3 bertentangan dengan UUD 1945,” kata Ketua MK, Mahfud MD membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Berbagai fakta dikemukakan melandasi dikabulkannya judicial review, mulai dari mahalnya biaya sekolah dan perlakuan yang diskriminatif terhadap warga untuk mengakses pendidikan RSBI dan SBI, serta kualitas lulusannya.

Hakim MK mengatakan bahwa pemerintah harus memberi ruang perlakuan khusus bagi mereka yang punya kemampuan khusus, namun bukan dalam bentuk sekolah RSBI/SBI dan non RSBI/SBI. Perlakuan demikian mengakibatkan sekolah-sekolah non RSBI/SBI sangat terbatas, berbeda jauh dari RSBI/SBI yang mendapat fasilitas melimpah.

Para pemohon yang merupakan orangtua murid dan aktivis pendidikan menyambut gembira putusan MK tersebut. Mereka adalah Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orangtua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo dan Febri Antoni Arif (aktivis pendidikan). []

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment