HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

HIKMAHBUDHI Desak Myanmar Tinjau UU Kewarganegaraan

August 05
02:00 2012

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIMAHBUDHI) mengutuk pembantaian terhadap etnis Rohingya-Myanmar. Apapun bentuk dan alasannya, HIKMAHBUDHI menganggap kekerasan tersebut merupakan tindakan diskriminasi dan pengingkaran terhadap kemanusiaan.

“Mengutuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap suku Rohingya di Myanmardan mendesak pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan secara tuntas dan cepat serta menghukum yang bersalah,” demikian penyataan sikap HIMAHBUDHI dalam rilisnya, Jum’at (27/7/2012) lalu.

Selain itu, HIKMAHBUDHI juga mendesak pemerintah RI mengambil inisiatif melalui ASEAN untuk merumuskan solusi terhadap kasus yang terjadi dan selanjutnya mendorong anggota ASEAN meratifikasi Konvensi 1954 tentang Status Orang Tak Berkewarganegaraan untuk menghindarkan akibat dari statenesless (warga tak berkewarganegaraan).

“Mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan peninjauan terhadap Undang-undang Kewarganegaran yang berlaku, sebab salah satu sumber persoalan adalah tidak terakomodirnya suku Rohingya dalam UU Kewarganegaraan Myanmar maupun negara tetangganya yaitu Bangladesh,” demikian poin ketiga pernyataan HIKMAHBUDHI. Hal itulah yang dinilai menjadi sebab warga Rohingya stateless.

Poin keempat, HIKMAHBUDHI mengingatkan pemerintah Myanmar bahwa Pasal 15 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan ‘Setiap orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorangpun boleh dibatalkan hak kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.”

Terakhir, komunitas internasional diimbau mendukung rakyat Burma (Myanmar) menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment