HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...

HIKMAHBUDHI Desak Myanmar Tinjau UU Kewarganegaraan

August 05
02:00 2012

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIMAHBUDHI) mengutuk pembantaian terhadap etnis Rohingya-Myanmar. Apapun bentuk dan alasannya, HIKMAHBUDHI menganggap kekerasan tersebut merupakan tindakan diskriminasi dan pengingkaran terhadap kemanusiaan.

“Mengutuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap suku Rohingya di Myanmardan mendesak pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan secara tuntas dan cepat serta menghukum yang bersalah,” demikian penyataan sikap HIMAHBUDHI dalam rilisnya, Jum’at (27/7/2012) lalu.

Selain itu, HIKMAHBUDHI juga mendesak pemerintah RI mengambil inisiatif melalui ASEAN untuk merumuskan solusi terhadap kasus yang terjadi dan selanjutnya mendorong anggota ASEAN meratifikasi Konvensi 1954 tentang Status Orang Tak Berkewarganegaraan untuk menghindarkan akibat dari statenesless (warga tak berkewarganegaraan).

“Mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan peninjauan terhadap Undang-undang Kewarganegaran yang berlaku, sebab salah satu sumber persoalan adalah tidak terakomodirnya suku Rohingya dalam UU Kewarganegaraan Myanmar maupun negara tetangganya yaitu Bangladesh,” demikian poin ketiga pernyataan HIKMAHBUDHI. Hal itulah yang dinilai menjadi sebab warga Rohingya stateless.

Poin keempat, HIKMAHBUDHI mengingatkan pemerintah Myanmar bahwa Pasal 15 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan ‘Setiap orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorangpun boleh dibatalkan hak kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.”

Terakhir, komunitas internasional diimbau mendukung rakyat Burma (Myanmar) menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment