HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...
  • Tahun 2029 Kecerdasan Komputer Diperkirakan Menyamai Manusia HMINEWS.COM, Director of Engineering Google, Ray Kurzweil, memperkirakan pada 2029 kecerdasan komputer akan setara dengan manusia, kondisi tersebut dikenal dengan istilah singularity, Sosok-sosok cerdas dunia percaya bahwa suatu saat nanti...
  • PB HMI Mengajak Kader, Almuni serta Masyarakat Turut Membantu Korban Gempa Aceh HMINEWS.COM, Jakarta- PB HMI (MPO) mengajak kader, almuni serta masyarakat untuk membantu korban gempa berkekuatan 6,5 SR yang mengguncang Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.   Bantuan berupa uang dapat disalurkan melalui...
  • Hina Alqur’an, HMI Akan Laporkan Ahok ke Mabes Polri HMINEWS.COM- Jakarta-¬†Pengurus Besar HMI (MPO) Komisi Hukum dan HAM akan¬†melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Mabes Polri karena dianggap telah menghina agama Islam terkait videonya yang...

Pilkada Rawan Korupsi, KPK Harus Turun Tangan

May 22
10:44 2012

HMINEWS.Com – Permasalahan korupsi, tak terkecuali dalam pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah sangat memprihatinkan. Pilkada banyak dicederai kalangan elit seperti bupati, walikota dan gubernur yang menggunakan fasilitas negara dalam kampanye mereka.

“Padahal seperti diketahui bersama, tindakan seperti itu masuk kategori korupsi, apalagi menggunakan dana Bansos (bantuan sosial) dan dana-dana Pemda lainnya,” kata Ketua KPK, Abraham Samad dalam pertemuan dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah di Kantor KPK, Senin (21/5/2012).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut tersebut juga disinggung mengenai Pilgub Sulawesi Selatan, di mana ketiga kandidat gubernurnya merupakan pejabat negara. SYL sebagai incumbent, Ilham sebagai Walikota Makassar dan Rudi adalah seorang bupati.

“Ketiga kandidat yang merupakan pejabat daerah berpotensi menggunakan APBD dengan berbagai trik untuk kampanye sebagaimana penggunaaan APBD pada beberapa Pilkada lainnya,” kata Syamsuddin Alimsyah.

Selain itu kemungkinan politik transaksional juga sangat besar. Partai politik bisa saja mendukung kandidat tertentu atas dasar besarnya modal si kandidat. Pilkada transaksional seperti itulah sesungguhnya awal praktek pengkhianatan terhadap agenda reformasi.

“Kandidat yang melakukan cara seperti itu pada akhirnya akan menggadaikan rakyatnya ketika diberi kesempatan memimpin daerah. Karena itu KPK harus mengambil peran pemantauan Pilkada yang bersih di tanah air,” ujar dia. (Bahtiar)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment