HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Sambut Mahasiswa Baru, UNM Hadirkan Akbar Faizal HMINEWS.COM-¬†Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan penyambutan mahasiswa baru tahun akademik 2016-2017 di pelataran Gedung Phinisi, Sabtu (27/8/2016). Dalam acara tersebut UNM menghadirkan beberapa pembicara, Salah satunya adalah alumni UNM Akbar...
  • Pendiri KPPSI Tutup Usia, PB HMI Berduka HMINEWS.COM- Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Kabar duka menyelimuti umat Islam di Makassar, Kanda Kalmuddin, M.Si, seorang aktivis Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), berpulang ke rahmatullah pada pukul 00.30 Wita,...
  • HMI: BOM Bunuh Diri Akhir Ramadhan, Tindakan Biadab HMINEWS.COM- Maraknya aksi teror dan ledakan bom bunuh diri di beberapa wilayah di akhir Ramadhan mendapat kecaman dan kutukan keras dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Ketua Umum...
  • Dorong Kemerdekaan Palestina, PB HMI Bentuk PUSKASPINA HMINEWS.COM-¬† Tepat pada tanggal 26 Ramadhan 1437 H atau 01 Juli 2016 M, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) membentuk Pusat Kajian Israel dan Palestina (PUSKASPINA). Pembentukan lembaga...
  • Farouk Abdullah: Kader HMI Harus Memiliki Economic Independent HMINEWS.COM- Farouk Abdullah Alwyni, MA, MBA, ACSI Ketua Dewan Pembina CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development) menilai bahwa HMI harus memiliki Economic Independent (Kemandirian ekonomi), Itu...

Pilkada Rawan Korupsi, KPK Harus Turun Tangan

May 22
10:44 2012

HMINEWS.Com – Permasalahan korupsi, tak terkecuali dalam pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah sangat memprihatinkan. Pilkada banyak dicederai kalangan elit seperti bupati, walikota dan gubernur yang menggunakan fasilitas negara dalam kampanye mereka.

“Padahal seperti diketahui bersama, tindakan seperti itu masuk kategori korupsi, apalagi menggunakan dana Bansos (bantuan sosial) dan dana-dana Pemda lainnya,” kata Ketua KPK, Abraham Samad dalam pertemuan dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah di Kantor KPK, Senin (21/5/2012).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut tersebut juga disinggung mengenai Pilgub Sulawesi Selatan, di mana ketiga kandidat gubernurnya merupakan pejabat negara. SYL sebagai incumbent, Ilham sebagai Walikota Makassar dan Rudi adalah seorang bupati.

“Ketiga kandidat yang merupakan pejabat daerah berpotensi menggunakan APBD dengan berbagai trik untuk kampanye sebagaimana penggunaaan APBD pada beberapa Pilkada lainnya,” kata Syamsuddin Alimsyah.

Selain itu kemungkinan politik transaksional juga sangat besar. Partai politik bisa saja mendukung kandidat tertentu atas dasar besarnya modal si kandidat. Pilkada transaksional seperti itulah sesungguhnya awal praktek pengkhianatan terhadap agenda reformasi.

“Kandidat yang melakukan cara seperti itu pada akhirnya akan menggadaikan rakyatnya ketika diberi kesempatan memimpin daerah. Karena itu KPK harus mengambil peran pemantauan Pilkada yang bersih di tanah air,” ujar dia. (Bahtiar)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment