HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Pilkada Rawan Korupsi, KPK Harus Turun Tangan

May 22
10:44 2012

HMINEWS.Com – Permasalahan korupsi, tak terkecuali dalam pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah sangat memprihatinkan. Pilkada banyak dicederai kalangan elit seperti bupati, walikota dan gubernur yang menggunakan fasilitas negara dalam kampanye mereka.

“Padahal seperti diketahui bersama, tindakan seperti itu masuk kategori korupsi, apalagi menggunakan dana Bansos (bantuan sosial) dan dana-dana Pemda lainnya,” kata Ketua KPK, Abraham Samad dalam pertemuan dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah di Kantor KPK, Senin (21/5/2012).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut tersebut juga disinggung mengenai Pilgub Sulawesi Selatan, di mana ketiga kandidat gubernurnya merupakan pejabat negara. SYL sebagai incumbent, Ilham sebagai Walikota Makassar dan Rudi adalah seorang bupati.

“Ketiga kandidat yang merupakan pejabat daerah berpotensi menggunakan APBD dengan berbagai trik untuk kampanye sebagaimana penggunaaan APBD pada beberapa Pilkada lainnya,” kata Syamsuddin Alimsyah.

Selain itu kemungkinan politik transaksional juga sangat besar. Partai politik bisa saja mendukung kandidat tertentu atas dasar besarnya modal si kandidat. Pilkada transaksional seperti itulah sesungguhnya awal praktek pengkhianatan terhadap agenda reformasi.

“Kandidat yang melakukan cara seperti itu pada akhirnya akan menggadaikan rakyatnya ketika diberi kesempatan memimpin daerah. Karena itu KPK harus mengambil peran pemantauan Pilkada yang bersih di tanah air,” ujar dia. (Bahtiar)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment