HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Marzuki Alie: Proyek DPR Tunggu Audit Lanjutan BPKP

May 30
16:59 2012

HMINEWS.Com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melanjutkan audit proyek di lingkungan Kesekjenan DPR, sebelum diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yah memang KPK sudah meminta laporan dari BPKP itu, tapi sekarang kan sedang diaudit oleh BPK. Saya harus menghargai bahwa audit BPKP adalah audit internal dan tidak bisa sembarangan saya publikasikan,” kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam siaran pers, Rabu (30/5/2012).

Menurut Marzuki, saat ini laporan BPKP tersebut sudah diperbaiki, antara lain pengembalian pembayaran proyek yang dinilai terlalu mahal dan di luar kewajaran. Marzuki tidak mau ada delegitimasi BPKP hanya karena ulah sejumlah oknum, dan karenanya, pihaknya pun telah melayangkan teguran.

“Sementara mengenai unsur pidana, kita tunggu dulu hasil laporan BPK yang bisa ditindaklanjuti KPK. Kalau kaitan ke Tipikor saya tidak mau bicara itu urusan KPK. Tapi yang saya harapkan dan bisa lakukan adalah mengingatkan jajaran kesekjenan agar tidak perlu “sekolah” selama periode kepempimpinan saya sebagai ketua DPR. Kalau memang bisa diperbaiki yah diperbaiki,” imbuhnya. []

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment