HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Amankan Penerbangan, Frekuensi Radio Tidak Berizin Ditertibkan

May 30
18:54 2012

HMINEWS.Com –  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan tidak benar gangguan frekuensi radio telah sedemikian ekstrem mengancam penerbangan. Namun begitu Dirjen Perhubungan dan  Kemenkominfo mengambil langkah tegas menertibkan penggunaan frekuensi radio yang tidak berizin.

Demikian dikatakan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Muhammad Budi Setiawan dalam Rapat Dengar Pendapat Dirjen Perhubungan, Kemenkominfo dengan DPR, Selasa (29/5/2012).

“Adalah tidak benar gangguan frekuensi penerbangan sudah demikian ekstrem. Informasi tersebut penting, karena minimal menepis anggapan yang sempat berkembang, bahwa gangguan frekuensi peenrbangan diibaratkan seperti neraka sebagaimana pernah dikemukakan oleh seorang pilot pesawat penerbangan tertentu,” kata dia sebagaimana ditulis situs resmi Kemenkominfo.

Solusi akan diajukan kepada ITU (International Telecomunication Union) berupa pengalokasian frekuensi tertentu dan mendorong perangkat lokal untuk rakyat. Karena sebagaimana banyak ditemukan gangguan frekuensi sering muncul dari komunikasi antar nelayan.

Selain itu penggunaan spectrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukan, mengacu kepada Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Amatir Radio (IAR) yang ada.

Sehubungan dengan itu, Komisi I DPR-RI mendesak Kemenkominfo bertindak lebih tegas bila menemukan adanya penggunaan frekuensi radio yang tidak berijin atau tidak sesuai ISR dan IAR. Komisi I DPR-RI mendukung langkah Kemenkominfo untuk melengkapi dan meng-up date peralatan yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spectrum frekuensi radio dalam rangka peningkatan kinerja Kemenkominfo.

Frekuensi radio penerbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. []

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment