HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Elemen Sipil Nyatakan Tolak Pilkada Aceh

January 04
05:28 2012

HMINEWS, Banda Aceh – Berbagai komponen gerakan sipil Aceh menyatakan mosi tidak percaya dan menolak pilkada Aceh. Elemen sipil memandang pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada 16 Februari 2012 nanti cacat hukum, melanggar hak-hak politik warga negara dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Ketidakikutsertaan beberapa partai politik dikatakan karena memandang pelaksanaan pilkada bertentangan dengan semangat perdamaian, kedudukan MoU Helsinki dan UUPA dipandang multitafsir. Demikian disampaikan Ketua Majelis Pekerja Sementara Gerakan Revolusi Damai (Garuda) Aceh, Taufik Abdullah, kepada maiwanews.
Taufik mengatakan elemen sipil juga merekomendasikan bahwa kedudukan MoU Helsinki adalah sebagai konsensus politik dan UUPA sebagai hukum primer penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sesungguhnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sengketa hukum yang berlangsung saat ini tidak dibahas secara mendalam sehingga rakyat Aceh dijebak pada kepentingan pelaksanaan pilkada semata.
Lebih lanjut dijelasakan rekomendasi lainnya yaitu berbagai kewenangan dalam MoU Helsinki dan UUPA semestinya menjadi momentum untuk dibahas secara mendalam dibalik hikmah sengketa hukum pilkada saat ini.
Atas dasar pertimbangan secara mendalam fakta-fakta tersebut dan menimbang keberlangsungan dinamika politik yang tidak sehat saat ini maka elemen sipil menolak dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap pelaksanaan pilkada sebelum subtansi kewenangan dan kekhususan Aceh dibahas sepenuhnya dan sejujur-jujurnya.
“Demi terwujudnya perdamaian yang demokratis, pilkada sehat dan berkualitas serta pembahasan kewenangan Aceh lebih subtantif, maka dengan ini kami memohon dan meminta rakyat Aceh untuk mendukung mosi tidak percaya ini”, ujar Taufik.
Seterusnya, elemen-elemen gerakan sipil yang pro-demokrasi dan perdamaian segera mengambil langkah-langkah konkrit di kabupaten/kota masing-masing untuk melakukan konsolidasi agar mosi tidak percaya dan penolakan pilkada ini direspon positif, sungguh-sungguh dan mendalam oleh semua pihak. [] maiwa/lara

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment