HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

Elemen Sipil Nyatakan Tolak Pilkada Aceh

January 04
05:28 2012

HMINEWS, Banda Aceh – Berbagai komponen gerakan sipil Aceh menyatakan mosi tidak percaya dan menolak pilkada Aceh. Elemen sipil memandang pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada 16 Februari 2012 nanti cacat hukum, melanggar hak-hak politik warga negara dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Ketidakikutsertaan beberapa partai politik dikatakan karena memandang pelaksanaan pilkada bertentangan dengan semangat perdamaian, kedudukan MoU Helsinki dan UUPA dipandang multitafsir. Demikian disampaikan Ketua Majelis Pekerja Sementara Gerakan Revolusi Damai (Garuda) Aceh, Taufik Abdullah, kepada maiwanews.
Taufik mengatakan elemen sipil juga merekomendasikan bahwa kedudukan MoU Helsinki adalah sebagai konsensus politik dan UUPA sebagai hukum primer penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sesungguhnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sengketa hukum yang berlangsung saat ini tidak dibahas secara mendalam sehingga rakyat Aceh dijebak pada kepentingan pelaksanaan pilkada semata.
Lebih lanjut dijelasakan rekomendasi lainnya yaitu berbagai kewenangan dalam MoU Helsinki dan UUPA semestinya menjadi momentum untuk dibahas secara mendalam dibalik hikmah sengketa hukum pilkada saat ini.
Atas dasar pertimbangan secara mendalam fakta-fakta tersebut dan menimbang keberlangsungan dinamika politik yang tidak sehat saat ini maka elemen sipil menolak dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap pelaksanaan pilkada sebelum subtansi kewenangan dan kekhususan Aceh dibahas sepenuhnya dan sejujur-jujurnya.
“Demi terwujudnya perdamaian yang demokratis, pilkada sehat dan berkualitas serta pembahasan kewenangan Aceh lebih subtantif, maka dengan ini kami memohon dan meminta rakyat Aceh untuk mendukung mosi tidak percaya ini”, ujar Taufik.
Seterusnya, elemen-elemen gerakan sipil yang pro-demokrasi dan perdamaian segera mengambil langkah-langkah konkrit di kabupaten/kota masing-masing untuk melakukan konsolidasi agar mosi tidak percaya dan penolakan pilkada ini direspon positif, sungguh-sungguh dan mendalam oleh semua pihak. [] maiwa/lara

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment