HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

CSR Solusi Kesejahteraan Masyarakat

January 09
01:22 2012


HMINEWS – Scara geomorfologis, Indonesia memiliki potensi tanah yang cukup subur selain itu menyimpan potensi bahan tambang yang cukup besar. Hal ini pun menarik minat berbagai perusahaan besar untuk memulai eksplorasi dan pemanfaatan kondisi tanah di Indonesia. Namun terdapat kendala yang cukup menarik untuk dipelajari dalam melakukan eksplorasi penambangan, terutama dikarenakan adanya resistensi dari penduduk sekitar terkait dampak lingkungan dan dampak ekonomi yang dirasakan akan merugikan penduduk dan hanya akan menguntungkan pihak perusahaan.

Hal inilah yang menjadikan banyak terjadi peristiwa sengketa yang titik penyelesaian hingga saat ini belum dapat terpecahkan. Padahal dalam penerapan Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan sebagai entitas bisnis diwajibkan untuk melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility. Secara garis besar CSR merupakan program peningkatan kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Program CSR merupakan sebuah terobosan yang sangat bermanfaat demi meningkatkan kesejahteraan kelas sosial yang terpinggirkan akibat paradoks pertumbuhan ekonomi. Dan pada hakekatnya CSR akan lebih berdampak positif tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain. Di Indonesia, CSR saat ini menjadi sebuah program yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) khususnya pasal 74 yang menyiratkan sebuah perusahaan untuk melakukan CSR tanpa adanya sebuah numerik khusus yang di atur untuk sebagai acuan besaran dana CSR. Maka dari itu kurangnya kejelasan regulasi terhadap perusahaan yang memprogramkan CSR baik dari penilaian kualitas dan tata pengawasan program CSR merupakan sebuah problematika untuk perusahaan dalam melaksanakan sebuah program CSR. Untuk itu diperlukan peran penting perusahaan dan pemerintah dalam mendukung meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program CSR tersebut.

Pemerintah memiliki peran sebagai koordinator dan pendamping perusahaan dalam melaksanakan peningkatan mutu kualitas hidup masyarakat sekitar. Tidak sampai di situ saja pemerintah wajib menjadi pengawas dan penasehat perusahaan di dalam pelaksanaan program CSR. Ironisnya di dalam kenyataan, peran LSM lebih besar kontribusinya sebagai pengawas jalannya CSR perusahaan tertentu. Sebuah langkah kongkrit yang mungkin dapat dilakukan pemerintah adalah memfokuskan pihak pihak yang kompeten untuk mendukung jalannya CSR seperti LSM. Setelah itu pemerintah memfasilitasi, mendukung dan memberikan sebuah appresiasi yang berharga tinggi pada kalangan industri yang ingin terlibat langsung dengan program CSR tersebut.

Tidak dapat di pungkiri apabila pemerintah telah melaksanakan peran kerjasama eksternal perusahaan terhadap program CSR maka akan terjadi sebuah dorongan secara tidak langsung terhadap pelaku industri yang lain untuk menyukseskan dan mengagendakan pula program CSR tersebut. Jika dilakukan secara serius dan profesional, CSR akan merubah paradigma bahwa tanggung jawab kesejahteraan masyarakat hanya menjadi tanggungan negara tanpa melibatkan pelaku industri.  Dan secara umum bahwa suksesnya program CSR akan sangat membantu dan sangat efektif dalam menyukseskan program pemerintah secara keseluruhan yaitu ikut serta dalam memberantas kemiskinan di Indonesia.

 

Penulis: Diandra Dista Adji, Mahasiswa Akuntansi FEB UGM

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

4 Comments

  1. bambang
    bambang January 09, 21:17

    Setuju dengan csr masyarakat akan lebih terjamin

    Reply to this comment
  2. aryo w
    aryo w January 10, 05:03

    program yang bagus yang harus di perhatikan oleh pemerintah

    Reply to this comment
  3. jule ganteng
    jule ganteng January 10, 11:31

    mantep lah, semoga indonesia lebih baik kedepannya

    Reply to this comment
    • Diandra_DA
      Diandra_DA January 11, 07:15

      Iya, benar, dengan adanya CSR masyarakat Indonesia dapat merasakan kemajuan Perusahaan yang berada di lingkungan sekitar. Dengan kemajuan itu ,Masyarakat sekitar sangat di mungkinkan mendapat sebuah support baik material di dalam masyarakat dan lingkungan masyarakat itu sendiri, yang notabene keduanya sangat di butuhkan untuk memajukan masyarakat.

      Reply to this comment

Write a Comment