HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Pemerintah Aceh Tidak Konsisten Dalam Mengawal Isu Lingkungan

December 20
11:50 2011

HMINEWS, Banda Aceh — Menyikapi dan Mengapresiasi Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh dan Fraksi PPP-PKS dalam Rapat Paripurna Ke-7 DPR Aceh, Senin 19 Desember 2011, WALHI Aceh mengkritik Pemerintah Aceh tidak konsisten dalam mengawal isu lingkungan hidup.

Dalam pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan, WALHI Aceh menyambut baik pendapat yang disampaikan oleh Fraksi Partai Aceh dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan – Partai Keadilan Sejahtera (PPP-PKS) pada sidang paripurna ketujuh DPRA yang berlangsung senin pagi hingga siang tersebut.

WALHI Aceh sangat sependapat dengan Pendapat Fraksi Partai Aceh sebagaimana yang dibacakan oleh Ir. Jufri Hasanuddin, MM, selaku Juru bicara partai Aceh yang mengatakan bahwa sangat menyesali kebijakan Pemerintah Aceh di satu sisi melakukan moratorium logging dan program Aceh Green yang tujuannya dalam rangka menyelamatkan sumberdaya alam Aceh untuk kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain justru Gubernur Aceh melakukan kegiatan-kegiatan yang kontradiktif seperti menerbitkan izin pembukaan lahan perkebunan sawit kepada PT Kalista Alam di hutan lindung gambut Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya. Pemberian izin usaha perkebunan budi daya tersebut jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang yang berlaku di NKRI, yakni UU Pemerintah Aceh pasal 148, 149 dan 150, serta Inpres No. 10 tahun  2011.

Hal ini jelas-jelas telah lari dari komitmen Pemerintah Aceh yang bercita-cita ingin mewujudkan Aceh Green dalam rangka mewujudkan lingkungan alam yang asri dan hijau, sebagaimana yang disampaikan oleh Drs. H. Anwar Idris, Juru Bicara Fraksi PPP-PKS.

Dari pendapat kedua Fraksi tersebut selayaknya Gubernur Aceh untuk segera mencabut izin usaha perkebunan budidaya kepada PT Kalista Alam, tanpa harus menunggu lebih lanjut hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, yang saat ini sedang dalam proses, dan sudah menjalani masa sidang yang kedua. Selain itu juga kepada pihak kepolisian untuk sesegera mungkin mengusut dugaan pelanggaran hukum dalam proses pemberian izin kepada PT Kalista Alam, apalagi kenyataannya laporan/pengaduan dari masyarakat juga sudah pernah disampaikan ke Mabes POLRI.

Selain menyorot secara tajam kondisi hutan gambut Rawa Tripa, Fraksi Partai Aceh dan Fraksi PPP-PKS juga memberikan tanggapan terkait pemberian izin berbagai izin Kuasa Pertambangan. Menurut WALHI Aceh, apa yang disampaikan oleh Fraksi PPP-PKS sejalan dengan realita lapangan, bahwa benar aktifitas penambangan berbagai mineral yang terkandung dalam sumberdaya alam Aceh selama ini dilakukan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang memadai dari Pemerintah. Padahal setiap kegiatan mulai dari eksplorasi dan eksploitasi tambang diwajibkan melalui proses berdasarkan tahapan-tahapan dan studi AMDAL. WALHI Aceh seprinsip seperti apa yang ditegaskan oleh Juru Bicara Fraksi PPP-PKS, bahwa saat ini sudah ada sekitar 120 jenis izin tambang, yang justru akan menambah dan memperparah terjadinya berbagai kerusakan lingkungan di Aceh.

Secara nyata Fraksi Partai Aceh juga memberikan gambaran bahwa pemberian izin kuasa pertambangan kepada pemilik modal atau pihak swasta yang mengancam sejumlah kawasan hutan lindung akibat eksploitasi hasil pertambangan seperti yang dilakukan oleh PT. Lhoong Setia Mining di Kecamatan Lhoong dan PT. Pinang Sejati Utama di Manggamat, Aceh Selatan jelas sekali sudah menyebabkan kondisi hutan disekelilingnya sudah rusak dan bahkan rentan terjadinya konflik sosial di kalangan masyarakat. Untuk itu kepada Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi kembali seluruh izin kuasa pertambangan yang ada serta membatalkan izin kuasa pertambangan tersebut sampai disahkannya qanun tentang pengelolaan pertambangan umum.

WALHI Aceh sependapat dengan apa yang disampaikan kedua Fraksi tersebut. Tentunya kita semua tidak bisa menerima kebijakan-kebijakan Gubernur Aceh yang inkonsistens (tidak konsisten) dalam hal mengawal hutan dan lingkungan yang menjadi sumber penghidupan dan kelangsungan hidup segala apa yang mendiami negeri Aceh yang kita cintai ini.  Sudah selayaknya masyarakat Aceh menikmati hasil sumberdaya alam nya sendiri, dan semestinya semua kita bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan hutan dan lingkungan yang akan diwariskan kepada anak cucu kita kelak. [] lara

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment