HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Saya Anti ‘Pemerintah’!

November 20
08:41 2011

HMINEWS – Kalau saja saya membuat tulisan ini di masa pemerintahan Orde Baru dulu, mungkin langsung diciduk oleh aparat keamanan. Media yang memuatnya pun akan dibredel. UU Subversif langsung dijadikan alasan. Tapi untunglah di masa kita sekarang kebebasan berpendapat sudah terus dihargai oleh Negara. Credit poin buat government.

Menurut saya, sepanjang argumentasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pendapat bagaimanapun dan tentang apapun perlu diappresiasi sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan. Kenapa? Karena jalan pikiran manusia itu unik dan tidak bisa dipaksakan untuk diseragamkan maka menghormati jalan pikiran seseorang, berarti menghormati pula nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.
Lalu, apa argumentasi saya sehingga membuat tulisan yang mungkin terdengar frontal ini? Sederhana saja. Saya minta para pembaca sekalian mengembalikan kata ‘Pemerintah’  pada kata dasarnya, maka keluarlah kata ‘perintah’.
Kata ‘Perintah’ memiliki makna perkataan yg bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; suruhan. Maka ‘pemerintah’ adalah orang atau sekelompok orang atau lembaga yang melakukan pekerjaan menyuruh melakukan sesuatu kepada pihak lain. Pemerintah itu inginnya mengeluarkan perintah terus.

Pemerintah’ bisa saja tidak melakukan kewajiban seperti apa yang harus dilakukan oleh yang diperintahnya. Kata pemerintah memunculkan dikotomi yang tajam antara ‘yang memerintah’ dengan ‘yang diperintah’. Relasinya seperti yang ‘berkuasa penuh’ dengan ‘tuna-kuasa’, seperti relasi ‘penjajah’ dan ‘terjajah’. Maka dalam sudut pandang ini, pemerintah pasti selalu merasa benar dan pandai, sementara pihak yg satunya adalah salah dan bodoh.
Hubungan seperti itu jelas tidak sehat dan menimbulkan ekses lain. Yang memerintah atau yang mengeluarkan perintah akan jadi jumawa dan merasa paling benar sehingga akan semakin sok kuasa. Sementara yang diperintah terus menerus akan merasa tertindas, perasaan inferiority complex bisa menjadi penyakit kronis.
Karena jumlah yang diperintah jauh lebih banyak daripada yang memerintah, maka orang-orang yang berpenyakit inferior di suatu negeri itu jauh lebih banyak pula. Akibatnya kontribusi kemajuan bangsa dari orang-orang yang inferior tentu saja sulit diharapkan. Di pihak lain, pemerintah yang sokdengan kuasanya akan bersikap semena-mena, karena rakyat mereka anggap hanyalah objek yang bisa disuruh-suruh, yang bisa diperintah terus.
Oleh karena itu, bagi kita yang selama ini terus di’dubbing massal’untuk menggunakan kata ‘pemerintah’ sebagai ganti predikat terhadap penyelenggara, pengurus, atau aparatur negara saatnyalah mulai sekarang merubah kata itu. Kita mulai dari lingkungan kita, hingga suatu saat diharapkan kata ‘pemerintah’ secara total diganti dengan ‘pengurus negara’ di semua level.
Gagasan ini terlihat sederhana dan sepele, tetapi tidak dalam jangka panjang. Terus menggunakan kata ‘pemerintah’ hanya akan membuat bangsa ini mandeg bahkan mundur ke era seperti zaman penjajahan dulu. Tentu kita semua sebagai anak bangsa yang cinta bangsa dan tanah air Indonesia tidak mau hal itu terjadi. Maka mulailah merubah kata ‘pemerintah’ itu. Karena seperti kata pepatah, change your word, change your world. Merubah kata, akan merubah dunia. Para penggiat NLP (Neuro Linguistics Program) meyakini bahwa mengganti kata akan merubah makna, akan merubah pikiran, dan selanjutnya akan merubah tindakan.
Demikian argumentasi saya menulis judul ini sebagai Saya Anti ‘Pemerintah’. Yang coba saya tolak adalah makna terselubung dalam kata ‘pemerintah’ itu, bukan anti pada pengurus Negara yang saat ini dikepalai oleh Presiden Soesilo bambang Yudhoyono. Mereka tetap kita dukung sampai akhir masa jabatannya. Jadi saya tidak menghasut kan kan pak Beye? Hehehe. Merdeka!
Salam anak negeri.
penulis: feri susanto™ <feribatahan@yahoo.com>

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment