HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Aceh: Makna Qonun

November 12
11:20 2011

HMINEWS- Perjalanan panjang dalam pengaturan keistimewaan Dan Kekhususan yang belum juga optimal seakan menemukan momentumnya pada saat terjadinya bencana alam, gempa bumi Dan tsunami melanda wilayah Aceh.

Munculnya solidaritas dari seluruh potensi Bangsa terhadap hal tersebut seakan pararel dengan tumbuhnya kesadaran yang kuat untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan Dan bermartabat secara permanen.

Kemudian berlanjut pada lahirnya nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, ini menandakan kilas baru sejarah perjalanan Aceh Dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Hal yang harus dipahami adalah bahwa Nota Kesepahaman tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju Pembangunan sosial, ekonomi Dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Hal-Hal tersebut merupakan sebagian faktor yang memberi konideransi dibentuknya UU tentang Pemerintahan Aceh. UU ini mengatur dengan tegas tentang Tatanan Otonomi yang seluas-luasnya yang diberlakukan di Aceh dan merupakan subsistem dalam sistem Pemerintahan secara Nasional.

Untuk itu, pengaturan dalam QANUN (Aceh dan Kabupaten/Kota)  sebagai peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah  yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Dan kehidupan masyarakat Aceh, banyak Diamanatkan dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pengaturan dalam Qanun yang banyak diamanatkan dalam UU tentang Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkrit bagi terselenggaranya pelaksanaan Pemerintahan di Aceh. Ini merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari NKRI.

Pengaturan kewenangan yang luas bagi Pemerintahan Aceh dan Kab/Kota dalam UU no 11 Tahun 2006 tersebut adalah wujud kepercayaan untuk mencapai kesejahteraan, Keadilan, kemajuan dalam suasana Damai dan Bermartabat.

Dalam konteks Pilkada, maka Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan diatur oleh KIP dengan berpedoman pada Qanun (pasal 66 ayat 6), yang dimaksud untuk memuat hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam UUPA.

KIP dengan format kekhususannya, nama dan jumlah anggota yang berbeda dengan KPU Provinsi lain, adalah dalam usaha untuk meneruskan kepercayaan terhadap KIP yang pada awalnya terdiri dari KPU dan unsur masyarakat.

Dengan demikian, dibentuknya Qanun baru menjadi penting, terlebih Qanun no 7 Th 2006 sebagian isinya sudah tidak sesuai lagi dengan pengaturan yang ada tentang Pilkada, seperti tentang sengketa pilkada, masih adanya unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam Panwas Pilkada.

Sesungguhnya, semangat kekhususan yang ada dalam UU PA adalah memberi ruang dalam format otonomi luas untuk memelihara dan menjaga suasana damai dengan menempatkan perangkat pengaturan yang ada sebagai instrumen yang mengokohkan RE-INTEGRASI masyarakat Aceh.

Mengingat berubah-ubahnya SK KIP no 1, no 11, no 13 dan no 17 tahun 2011 adalah gambaran lemahnya dasar hukum pelaksanaan Pilkada di Aceh, dengan demikian, maka pembentukkan Qanun baru yang mengatur Pilkada di Aceh (sebagai pengganti Qanun no 7 th 2006) diharapkan menjadi salah satu langkah solusi dan penting dalam memecah kebuntuan pengaturan pelaksanaan Pilkada di Aceh.

Sehingga Pilkada di Aceh dapat berlangsung secara legitimate dan tetap jadi perangkat re-integrasi masyarakat.

Hal yang menarik adalah pertimbangan MK dalam Putusan Sela, yakni: ” sebagai akibat telah ditetapkannya tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada di Aceh oleh KIP Aceh; dan terhentinya pembahasan qanun mengenai tata cara pelaksanaan tahapan Pilkada di Aceh, mengakibatkan adanya pengaturan mengenai Pilkada di Aceh yang menyebabkan ketidakpastian hukum…..”

Dengan demikian, maka dalam rangka menjaga pesan kekhususan dalam menjaga suasana damai di Aceh, maka pelaksanaan Pilkada di Aceh hendaknya dilaksanakan berdasarkan Qanun baru sebagai pengganti Qanun no 7 th 2006

Penulis: Ferry Mursyidan Baldan (anggota DPR RI period 2004-2009/ Ketua Pansus RUU tentang Pemerintahan Aceh.

Artikel ini juga dimuat di Atjehpost, 11 November 2011.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment