HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Kampus Lawan Korupsi, Siapakah…?

November 16
05:24 2011

HMINEWS –  Berbicara tentang korupsi banyak makna yang tersirat didalamnya, Korupsi dalam bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere, dalam bahasa Inggris corruption, corrupt, dan dalam bahasa Belanda corruptie. Berdasarkan The Lexicon Webster Dictionary, arti harfiah kata tersebut adalah busuk, rusak, mengoyahkan, memutarbalik, menyogok, sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk serti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

 

Dari sudut pandang hukum tindak pidana korupsi (UU.31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah: (1) perbuatan melawan hukum, (2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana (3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apapun istilah lain dari korupsi, saya yakin kita semua sepakat bahwa hingga hari ini korupsi masih tetap menjadi musuh bersama yang sangat merugikan dan harus kita berantas.  Untuk pemberantasan korupsi ini pastinya juga harus melibatkan pemuda, terutama mahasiswa.

Sejarah mencatat runtuhnya Orde Baru berawal dari gerakan reformasi, yang dipelopori mahasiswa, yang menuntut terselenggaranya pemerintahan bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui era reformasi, munculnya harapan-harapan akan adanya perubahan yang lebih baik bagi negeri ini.

Dalam berbagai isu kekinian yang terjadi di negeri ini terkait dengan isu korupsi, semakin banyak pula para birokrat, penegak hukum dan politisi yang kemudian menjadi tersangka maupun  yang terdakwa kasus korupsi dengan berbagai macam modus yang dilakukan, antara lain: (1) Penyalahgunaan wewenang (abuse of power), (2) Pemalsuan (Fraud), (3) Penggelapan (Emblezzemen), (4) Pemerasan (Extotion), (5) Sumbangan Ilegal (Illegal Contribution), (6) Penyuapan (Bribery), (7) Terima komisi, (8) Pilih kasih.

Di akui atau tidak, bahwa para birokrat, penegak hukum dan politisi ini yang notabenenya orang-orang berpendidikan adalah keluaran dari universitas ataupun perguruan tinggi, tidak bisa di pungkiri bangsa ini harus berterima kasih kepada para universitas yang telah memberikan lulusan-lulusan berkualitas kepada masyarakat. Para lulusan terbaik telah dihasilkan untuk turut membangun bangsa ini, tapi membangun bangsa ini ke arah mana? Disadari atau tidak, persoalan pemulihan kembali moral akademik ini harus segera di lakukan. Sebagian kalangan akademisi, termasuk sebagian mahasiswa kini (telah) menjadi bias dan saling memojokkan, misalnya saja: sering kali kadang adanya ketidak-jelasan dana bantuan yang diberikan pihak donor untuk kegiatan sosial mahasiswa, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pengelolaan keuangan dan seluruh fasilitas kampus yang masih jauh dari penerapan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan partisipasif.

Otomatis, butuh segera gebrakan bersama untuk menyongsong penegakan kembali nilai-nilai moral bagi kalangan kampus khususnya di Aceh. Ini adalah bagian dari konsekuensi logis bagi kalangan intelektual kampus untuk tetap konsisten dengan nilai moral dan tanggung jawab moral yang dimilikinya.

Pembenahan moral akademik ini menjadi perlindungan (protect) kalangan kampus sendiri untuk meminimalisir dalam jebakan bias dan saling memojokkan itu. Dengan demikian, kalangan akademis perlu membentuk gebrakan perubahan dengan team work nyata yang mampu menggabungkan keselarasan antara kerja-kerja akademik di kampus dengan tanggung jawab bersentuhan langsung dengan pengelolaan pembangunan.

 

Apa yang salah??!

Ada tiga unsur yang memacu korupsi sehingga terkesan sudah mewabah dan susah di berantas, yaitu:(1) sistem pemerintahan yang memungkinkan untuk peluang tersebut, (2) moralitas orang yang rendah, (3) kontrol masyarakat yang kurang. Masyarakat merupakan kelompok yang paling dirugikan dengan adanya prilaku penyimpangan korupsi. Semakin besar nilai yang dikorup maka akan semakin tinggi tingkat penderitaan yang di derita oleh rakyat, Koes Plus lewat lagunya menggambarkan betapa luar biasanya kekayaan alam kita, “Kata orang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.”

Kampus yang telah memberikan lulusan-lulusan berkualitas kepada masyarakat tentunya juga harus mengambil peran, namun masih belum memiliki sebuah komitmen yang kuat dan nyata dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi di Aceh. Banyak pula  usaha yang telah dilakukan Pemerintah untuk memberantas korupsi oleh berbagai instansi namun terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak adanya koordinasi yang baik. Terlebih lagi, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemerintah masih sangat minim keterlibatan kalangan pemuda khususnya mahasiswa baik dalam forum diskusi maupun pelatihan sebagai bekal generasi pengganti ke depan.

Secara jujur, di sisi lain fokus pergerakan elemen mahasiswa pun terhadap pemberantasan korupsi di Aceh masih diperlukan pemulihan kesadaran dan kepekaan sehingga kalangan mahasiswa sebagai harapan masyarakat untuk memberantas korupsi itu jauh lebih optimal.

 

Terobosan

Menarik memang, apa yang menjadi persoalan bangsa hari ini adalah “kisah lama” yang terus diceritakan dari masa Orde Lama , kemudian Orde Baru, dan hingga kini “Orde Paling Baru”, hingga kini kita terus dihadapkan pada hal yang sama tanpa ada ada penyelesaian yang tuntas.

Perang melawan korupsi merupakan perang yang panjang dan melelahkan, dan ini proses dalam menuju masyarakat sejahtera. Kita semua sejatinya berharap untuk mendorong kampus-kampus di Aceh bersuara bersama secara terus menerus untuk  menggelorakan: bebaskan Aceh dari koruptor dan dengan memprolakmirkan sebagai model pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan aspiratif kepada pemerintah daerah di Aceh. Korupsi haruslah dipandang penting sebagai musuh bersama (Common Enemy), bersifat ekstra ordinary sehingga perlu ditangani dengan cara-cara yang luar biasa dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Kesadaran Perguruan Tinggi untuk mencegah dan memberantas korupsi sebagai bagian dari pengamalan pengetahuan (knowledge spirit), pemikiran dan upaya pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi. Sudah saatnya kita satukan suara dan sepakat menyuarakan dengan lantang untuk menolak korupsi di Aceh dengan gerakan bersama dalam pemberantasan korupsi yang dilakoni oleh semua elemen bangsa, dan perlu dukungan dan kesadaran penuh aparat dalam penegakan hukum, khususnya dalam merespon laporan indikasi korupsi dan terjaminnya perlindungan bagi pelapor.

 

Kampus sendiri harus bekerja keras untuk menyiapkan generasi anti korupsi dan membangun spirit anti korupsi di kalangan kampus terutama bagi mahasiswa. Kampus dalam hal ini mahasiswa tetap harus bekerja sama dengan pihak luar, seperti Pemda dan instansi terkait, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pemberantasan korupsi.

Gebrakan ini dapat kita mulai dengan terbentuknya komunitas-komunitas mahasiswa yang fokus dalam aktivitas anti korupsi, katakanlah seperti Gerakan Kampus Berantas Korupsi (GKBeSi) di IAIN Araniry, GEMA Anti Korupsi di Unsyiah dan Jamboe Mahasiswa Anti Korupsi (JaMAK) di Fakultas Ekonomi Unsyiah. Komunitas ini melakukan berbagai kegiatan mulai dari diskusi “kecil-kecilan”, kampanye ujian sportif dan jujur, hingga pameran foto terkait dengan fasilitas kampus yang terkesan diabaikan.

Namun, di sisi lain komunitas-komunitas kecil seperti ini juga masih kurang ada respon positif dari kalangan penguasa kampus, berbeda dengan SIMAK yang bahkan pelantikannya langsung oleh Rektor Universitas Al Muslim, hal ini membuktikan bahwa kesadaran dan kepekaan akan bahaya korupsi sangat diperlukan dikalangan kaum pemuda khususnya mahasiswa.

Berkaca dari sejarah, kampus harus segera membuka diri sebagai pusat kajian pengelolaan keuangan daerah yang baik, dan kajian anti korupsi bagi seluruh elemen kampus, termasuk bagi kalangan mahasiswa.

 

Penulis: THONA MUTUAH MYCO, Alumnus Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsyiah dan kader HMI Banda Aceh. Email: thona_myco@yahoo.co.id

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment