HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

Panglima Perang Melawan Korupsi Dikhianati?

September 09
08:59 2011

Oleh: Bambang Soesatyo*

TRADISI  obral remisi bagi koruptor justru bisa menjadi faktor yang memotivasi penyelenggara pemerintahan di semua tingkatan melanggengkan perilaku korup. Bolehkah residen selaku pemimpin perang melawan korupsi merasa dikhianati oleh bawahannya yang suka menggelar obral remisi bagi koruptor?

Kalau tradisi obral remisi bagi koruptor tidak segera dihentikan, perilaku korup oknum birokrat negara justru akan semakin subur, karena politik dan sistem hukum gagal menumbuhkan efek jera.

Dengan demikian, berdasarkan fakta terkini, politik hukum pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa dikatakan gagal menumbuhkan efek jera bagi perilaku korup penyelenggara pemerintahan di segala tingkatan. Kesimpulan sementara ini dibuat mengacu pada fakta bahwa praktik korupsi justru semakin merajalela. Menghadapi koruptor, politik hukum saat ini bukan hanya banci, melainkan sudah menjadi faktor yang mampu meruntuhkan moral rakyat dalam memerangi korupsi karena pemerintah sendiri tidak konsisten.

Idealnya, Presiden SBY layak merasa dikhianati, dipermalukan sekaligus ditantang. Juga sangat beralasan seandainya presiden menjadi sangat marah. Masalahnya,  Presiden sudah berkali-kali mencanangkan era pemerintahannya sebagai periode perang yang akan all out melawan  korupsi. Bahkan presiden sendiri yang memimpin perang itu.

Mengapa Presiden layak merasa dikhianati, dipermalukan atau marah, sekaligus ditantang? Sebab, korupsi justru semakin merajalela di era pemerintahannya. Dari kasus korupsi berskala miliaran rupiah oleh seorang bupati hingga kasus korupsi berskala megaskandal seperti Bank Century, mafia pajak hingga kasus Wisma Atlet dan proyek Hambalang, semuanya terjadi dan  terungkap sepanjang tujuh tahun pemerintahannya.

Bayangkan, saat publik masih diselimuti kekecewaan akibat penanganan kasus Nazaruddin yang membingungkan, terungkap lagi kasus baru yang menjadi bukti tambahan tentang praktik korupsi yang semakin merajalela saat ini. KPK mengungkap kasus dugaan suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Pengusaha Dharnawati bahkan menyebut keterlibatan Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam kasus ini.

Ibarat anak tangga lagu pop, untuk saat ini, dua kasus korupsi ini menempati top list di antara begitu banyak kasus korupsi yang sudah terungkap di ruang publik. Di bawahnya, ada kasus Nunun Nurbaeti, perburuan Neneng Sri Wahyuni dan sejumlah kasus korupsi lain. Tampilnya Muhammad Misbakhun, politisi yang baru saja usai menjalani masa hukumannya, akan menambah hiruk pikuk isu korupsi. Sebab, Misbakhun sudah bertekad memosisikan dirinya sebagai faktor pendorong percepatan proses hukum skandal Bank Century. Dia mengaku sudah mengantongi bukti baru, karena selama menjalani masa hukuannya, Misbakhun bertemu dengan pemilik Bank Century Robert Tantular.

Kalau benar bahwa negara ini dalam status perang melawan korupsi, Indonesia sebenarnya dalam posisi sangat terdesak, dan barangkali berpotensi kalah. Soalnya, kekuatan para koruptor terus bertambah. Indikator pertamanya, asumsi bahwa korupsi semakin merajalela bukan isapan jempol, karena ditandai dengan terus meningkatnya jumlah kasus korupsi. Para koruptor, baik kelas kakap maupun teri, tak lagi malu-malu untuk go public. Indikator berikutnya yang sangat mengkhawatirkan dan juga mencabik-cabik rasa keadilan rakyat adalah kenyataan bahwa pemerintah dan penegak hukum saat ini amat toleran dan kompromistis pada koruptor

Dalam rentang waktu dua bulan terakhir ini, pemerintah benar-benar menggelar festival obral remisi bagi para koruptor. Bulan Agustus lalu,  sekitar 1.008 narapidana kasus korupsi  diberi remisi berkait dengan HUT Kemerdekaan RI tahun ini. Dari jumlah itu, 21 narapidana koruptor langsung bebas. Awal bulan ini, dalam rangka Idul Fitri,  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) memberi remisi kepada 235 koruptor, dan delapan di antaranya langsung bebas.

Kemauan Politik

Kalau pemerintah begitu toleran dan kompromistis terhadap koruptor, kita harus bertanya kepada presiden dalam kapasitasnya sebagai panglima perang melawan korupsi; wujud perang melawan korupsi itu seperti apa sih pak presiden? Kalau bersepakat bahwa korupsi sudah menimbulkan kerusakan luar biasa, mengapa bawahan bapak presiden tidak all out mendukung perang yang bapak pimpin? Sebab, setiap tahunnya, bawahan bapak presiden terus saja memberi remisi kepada para koruptor. Mengapa bapak presiden tidak curiga kalau remisi sudah dijadikan komoditi dagang atau sudah menjadi modus baru korupsi? Yakni, koruptor baru membidik kekayaan para terpidana koruptor dengan menjualbelikan remisi?

Fakta mengenai obral remisi bagi para koruptor itu membuktikan bahwa kita belum satu suara dalam memaknai ekses korupsi. juga belum bersepakat dalam menyikapi para koruptor.

RaKyat sudah bersepakat bahwa korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa. Dalam konteks pembangunan nasional, korupsi telah menimbulkan kerusakan maha dahsyat. Membuat rapuh sendi-sendi dan tatanan hidup kebangsaan dan kenegaraan kita. Kita menjadi bangsa yang tidak kompetitif. Karena itu, publik bersepakat pula bahwa koruptor harus diganjar dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tidak boleh ada toleransi terhadap koruptor. Pun jangan pernah berkompromi dengan mereka. Sebab,
sekali kita berkompromi, mereka akan berkembang biak dengan cepat. Rakyat dan pemerintah harus memosisikan koruptor sebagai musuh bersama.

Tetapi, rakyat melihat pemerintah justru berulangkali bersikap inkonsisten, dengan melakukan obral remisi bagi para koruptor. Dari fakta ini, rakyat tidak melihat pemerintah sedang all out memerangi korupsi. Remisi itu bukan hanya mengeliminasi pernyataan perang yang berulangkali dikumandangkan presiden SBY, tetapi juga meruntuhkan moral rakyat dalam melakukan perlawanan terhadap koruptor.

Poltik hukum pemerintahan SBY dalam memerangi korupsi bergerak ke arah yang benar-benar tidak jelas. Komitmen memerangi korupsi hanya tertuang dalam pidato, bukan tindakan atau aksi nyata.  Kini, kata-kata saja sudah tidak bisa memperbaiki citra pemerintahan SBY.

Sebab, politik hukum yang dipraktikan pemerintahannya  gagal memberi efek jera. Bukan hanya gagal memberi efek jera, tetapi  di mata para koruptor, politik hukum pemerintahan SBY itu  banci karena takut menjatuhkan sanksi maksimal bagi mereka.

Fakta mengenai obral remisi untuk koruptor memberi penjelasan kepada rakyat bahwa perang melawan korupsi tidak didukung oleh kemauan politik yang kuat dan sungguh-sungguh.  Akibat kemauan politik yang serba ambivalen itu, politik hukum presiden SBY pun menjadi sangat kompromistis terhadap koruptor. Sudah mendapat hukum ringan, para koruptor pun diberi hak mendapatkan diskon hukuman bernama remisi itu. wajar jika rakyat terus mempertanyakan dimana efek jera dari politik hukum yang banci seperti itu?

Kalau perang melawan korupsi sungguh-sungguh mendapatkan dukungan politik yang kuat dari Presiden SBY,  harus ada keberanian untuk menghentikan tradisi obral remisi bagi koruptor. Presiden ditantang menetapkan adanya larangan dalam sistem hukum kita memberi remisi kepada koruptor. Kalau ada keberanian itu, efek jera akan muncul dengan sendirinya.

*Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment