HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

MA Menghukum Eggi Sudjana karena Menghina Presiden

September 27
09:50 2011

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) Eggi Sudjana. Padahal pasal yang menjeratnya telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah sebulan diam, akhirnya MA membeberkan alasan mengapa tetap menghukum advokat ini dengan hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan.

“Perbuatan yang di lakukan atau di dakwakan kepada terdakwa terjadi pada tanggal 3 Januari 2006 sedangkan Putusan MK di jatuhkan pada tanggal 6 Desember 2006 sehingga terhadap perkara aquo tidak berlaku surut dan tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan MK tersebut,” kata ketua majelis hakim, Hakim Nyak Pha yang disampaikan dalam salinan perkara PK seperti dilansir situs resmi MA, Selasa, (27/9/2011).

Terkait keberatan Eggi, bahwa jika ada peraturan baru yang menguntungkan terdakwa, maka dipakai peraturan yang baru tersebut (pasal 1 ayat 2 KUHP), maka MA mempunyai penilaian sendiri. “Hal ini telah dipertimbangkan dalam judex facti maupun judex juris (tingkat pertama,banding dan kasasi) secara tepat dan benar,” tegas Hakim Nyak Pha.

Eggi menilai putusan MK yang tidak dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadailan Tinggi Jakarta dan kasasi MA sebagai kehilafan hakim. Namun, majelis PK menilai sebaliknya.

“Dalam putusan Judex Juris maupun Judex Facti tidak terdapat kehilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata,” terang Hakim Nyak Pha yang beranggotakan majelis hakim Suwardi dan Achmad Yamani ini.

Kasus ini bermula ketika pengacara Eggi Sudjana pada Januari 2006 silam menyatakan rumor pemberian mobil Jaguar kepada sejumlah pejabat tinggi di kantor KPK. Eggy menyebut nama Presiden SBY ikut menerima mobil mewah tersebut.

Gara-gara pernyataannya ini, Eggi harus merasakan kursi panas pengadilan. Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana penghinaan dengan sengaja terhadap presiden.[]dtk/Adi

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment