HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Mantan Ketum PB HMI, Abdullah Hehamahua Calon Ketua KPK!

August 07
02:23 2011

HMINEWS – Gaya berpakaian Abdullah Hehamahua masih seperti dulu: baju batik lengan panjang dan songkok hitam. Demikian pula kedisiplinan dirinya dalam memanfaatkan fasilitas negara yang diterimanya sebagai pejabat KPK. Misalnya, jangan bayangkan bisa berbincang dengannya di ruang kerja saat jam-jam efektif. Apalagi untuk urusan tak terkait tugas KPK.

Abdullah berprinsip, menghindari korupsi itu harus dimulai dari hal-hal kecil. Meski resepsionis sudah membuatkan surat pengantar untuk bisa menemui di ruangannya, bapak empat anak tersebut memilih mengajak turun ke ruang tunggu di lantai satu. Selain ruang tunggu di lantai satu, untuk menemui tamu yang terkait dengan urusan pribadi, ada tempat lain yang biasa dipilih Abdullah. Yakni, musala gedung Jasa Raharja yang bersebelahan dengan gedung KPK. Itu pun pada jam istirahat.

Abdullah mengakui, pilihannya untuk kembali mengabdi ke KPK itu tak sesuai dengan keinginan keluarga. Bahkan, empat anaknya sudah melarang dia mencalonkan diri menjadi penasihat lagi. Namun, dia kembali terpanggil karena korupsi tak pernah habis.

Saat kasus kasus Al Amin Nasution (anggota DPR dari PPP) terungkap, dia sempat berpikir orang makin takut melakukan korupsi. “Tapi, kenyataannya, justru berganti modus operandi dengan tertangkapnya anggota DPR (dari Fraksi Bintang Reformasi) Bulyan Royan,” katanya. Bahkan, setelah itu muncul lagi kasus korupsi dengan tersangka anggota DPR Abdul Hadi Djamal dari PAN.

Di KPK, tugas Abdullah memang tidak kecil. Setiap Senin dan Jumat, dia selalu memberikan surat elektronik (e-mail) kepada semua anak buahnya di komisi. Pertama, menyangkut tugas mereka memberantas korupsi. Kedua, nasihat spiritual. “Kalau mereka muslim, saya berikan nasihat berdasarkan ajarannya,” katanya.

Demikian pula bagi para anggota beragama kristiani, Abdullah bisa memberikan petuah berdasar Alkitab. Meski muslim, dia mengaku pernah 12 tahun belajar kitab suci itu di tanah kelahirannya di Saparua, Ambon.

Meski mengemban tugas mulia bagi negara, lanjut Abdullah, sebagai manusia, anggota KPK kadang diliputi pertentangan batin. Yang paling baru, dia memberikan nasihat kepada penyidik tentang langkah penyadapan kepada para tersangka yang menjadi target operasi kasus korupsi. “Bagi anggota yang muslim, penyadapan yang diperdengarkan ke muka publik (pengadilan) tentu dianggap membuka aib orang,” kata pria dengan jenggot lebat memutih itu.

Menghadapi dilema itu, Abdullah “berfatwa” bahwa penyadapan boleh dibuka kalau terdakwa korupsi mengingkari semua perbuatannya. “Maka, sekarang ditawarkan apakah mereka (tersangka korupsi) mengakui perbuatannya atau tidak. Kalau membantah, maka buka saja penyadapan itu,” tambahnya.

Dalam dua periode masa tugasnya, Abdullah mengaku sudah banyak memberikan kontribusi bagi tugas KPK. Pada masa awal berdirinya lembaga antikorupsi itu, dia ikut turun tangan menyusun nilai identitas KPK, kode etik, standar prosedur operasi. Namun, di fase kedua jabatannya, dia bertugas menjembatani komunikasi pimpinan satu dengan lainnya.

“Tugas saya menjembatani bahwa keputusan yang diambil KPK adalah kolegial,” jelasnya. Artinya, tak ada satu pun peran pimpinan yang menonjol dalam pengambilan keputusan.

Sebagai mantan ketua PB HMI, Abdullah merasa prihatin karena banyak terdakwa korupsi yang kini ditangani KPK adalah para mantan aktivis organisasi mahasiswa. Kebanyakan HMI. Tentu ini juga menjadi pertentangan batin tersendiri. Saat Amirudin Maula, wali kota Makassar yang dulunya kader HMI, disidik KPK karena dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, dia sering ditelepon para aktivis HMI. Mereka merayu agar jangan sampai Amirudin masuk bui.

“Saya jawab, semoga dengan masuk penjara bisa menjadi tempat untuk bertobat,” jelasnya. ”Sebagai senior, lebih baik saya yang menghukum daripada harus orang lain. Itu lebih menyakitkan,” tambahnya.

Meski punya peran sentral di KPK, hidup Abdullah tergolong sederhana bagi orang sekelasnya. Sebagai penasihat, Abdullah menerima gaji Rp 30 juta-Rp 35 juta per bulan. “Gaji yang saya terima naik turun di kisaran itu, tergantung kontribusi dan prestasi yang saya raih di KPK,” jelasnya.

Tiga tahun belakangan, pulang-pergi ke kantor, Abdullah mengendarai mobil Toyota Avanza. Uang muka mobil (Rp 50 juta) tersebut diambilkan dari tabungan Rp 40 juta dan pinjaman seorang teman. Setiap masuk kantor, Abdullah selalu menjinjing tas kulit warna hitam berisi dokumen pekerjaannya. “Semua ini produk dalam negeri,” ujarnya.

Kesederhanaan memang sudah menjadi prinsip hidup mantan ketua Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu. Tanah plus rumahnya di perkampungan Rawa Denok, Depok, tepatnya di Jl H Kimah, Rangkapan Jaya Baru, yang dibeli seharga Rp 90 juta, baru lunas setahun lalu.

“Kalau cerita alamat, susah. Rumah saya itu benar-benar di tengah perkampungan,” katanya.

Ketika Jawa Pos bersikeras mengatakan akan mengunjungi rumahnya, Abdullah lalu memberikan kiat cara cepat mencari rumahnya. “Cari saja tuan tanah H Edy di daerah Rawa Denok. Dia akan memberi tahu. Sebab, saya beli rumah itu dari dia,” jelasnya.

Dulu, Abdullah memang pernah punya rumah di Jalan Tambak Manggarai, Jakarta Selatan. Namun, saat dirinya dikejar-kejar aparat keamanan di masa Orde Baru karena diduga terkait kasus Tanjung Priok, rumah itu mengalami musibah kebakaran.

Sebagai penasihat KPK, Abdullah terdorong untuk memberikan contoh hidup sederhana kepada para anak buahnya. Maka, dia pun memilih indekos di Jalan Bukit Duri. Setelah itu, dia mengontrak rumah dua kamar di kawasan Jalan Al Barkah, kompleks Masjid As-Syafiiyah di kawasan Menteng Pulo, Jakarta Pusat.

“Saya mengontrak rumah karena kamar mandi rumah kos yang dulu ada di luar. Istri saya jadi kerepotan harus pasang kerudung kalau mau ke kamar mandi,” bebernya.

Meski namanya amat tersohor di KPK, Abdullah tak begitu dikenal di kompleks rumah kontrakannya itu. Saat menanyakan sosok Abdullah Hehamahua kepada warga sekitar, Jawa Pos harus bicara panjang lebar untuk menerangkan ciri-ciri fisik Abdullah. Ternyata di kawasan itu dia akrab dipanggil Pak Haji. Tak ada yang tahu bahwa dia adalah orang penting di KPK. Soal ini, dia berdalih. “Saya memang tak bercerita di mana saya bekerja. Ini karena saya bertugas di KPK,” kata suami Emma Arifin itu. (*/Jawa Pos)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment