HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Sambut Mahasiswa Baru, UNM Hadirkan Akbar Faizal HMINEWS.COM- Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan penyambutan mahasiswa baru tahun akademik 2016-2017 di pelataran Gedung Phinisi, Sabtu (27/8/2016). Dalam acara tersebut UNM menghadirkan beberapa pembicara, Salah satunya adalah alumni UNM Akbar...
  • Pendiri KPPSI Tutup Usia, PB HMI Berduka HMINEWS.COM- Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Kabar duka menyelimuti umat Islam di Makassar, Kanda Kalmuddin, M.Si, seorang aktivis Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), berpulang ke rahmatullah pada pukul 00.30 Wita,...
  • HMI: BOM Bunuh Diri Akhir Ramadhan, Tindakan Biadab HMINEWS.COM- Maraknya aksi teror dan ledakan bom bunuh diri di beberapa wilayah di akhir Ramadhan mendapat kecaman dan kutukan keras dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Ketua Umum...
  • Dorong Kemerdekaan Palestina, PB HMI Bentuk PUSKASPINA HMINEWS.COM-  Tepat pada tanggal 26 Ramadhan 1437 H atau 01 Juli 2016 M, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) membentuk Pusat Kajian Israel dan Palestina (PUSKASPINA). Pembentukan lembaga...
  • Farouk Abdullah: Kader HMI Harus Memiliki Economic Independent HMINEWS.COM- Farouk Abdullah Alwyni, MA, MBA, ACSI Ketua Dewan Pembina CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development) menilai bahwa HMI harus memiliki Economic Independent (Kemandirian ekonomi), Itu...

Rieke Pitaloka: Pemerintah Kembali Ingkar Janji, Sungguh Memalukan!

July 02
09:43 2011

HMINEWS – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (FPDIP )  mengaku semakin tidak bisa memahami komitmen pemerintah dalam pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).”Pemerintah kembali melecehkan DPR dan seluruh rakyat Indonesia yang menanti segera disahkannya RUU BPJS,” kata Rieke Diah Pitaloka, anggota FPDI Perjuangan DPR RI, seperti dirilis JPNN, Jumat (1/7).

Rieke menilai, surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) salah prosedur dan salah substansi. “Ini memperlihatkan koordinasi dan kinerja yang buruk di pemerintahan,” tegas Rieke. Master hukum itu menegaskan, harusnya Meneg BUMN wajib menjalankan perintah Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.  “Pemisahan antara BPJS baru dengan keempat BUMN penyelengara yang ada sama sekali bukan perintah UU SJSN,” geram Rieke.

Menurut dia, sebagai eksekutif, Meneg BUMN seharusnya menjalankan UU SJSN, yang dengan tegas dalam penjelasannya menyatakan BPJS dalam UU ini adalah transformasi dari BPJS yang telah berjalan.

“Pemisahan BPJS khusus yang melayani penduduk miskin dan didanai APBN, sama sekali bukan konsep SJSN, justru memperlihatkan kebijakan diskriminatif,” katanya.Dia juga mengecam, argumen Meneg BUMN bahwa transformasi keempat BUMN ke BPJS sulit dilaksanakan dengan tiga alasan yakni aspek legal, operasional dan lainnya. “Ini semua hanya alasan yang mengada-ngada dan memalukan saja,” kata Rieke.

Awalnya, pada 25 Mei 2011 saat rapat Panitia Khusus  RUU BPJS antara Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara, menyepakati, transformasi keempat BUMN. Yakni, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tabungan Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi BPJS.

Lalu celakanya, pada 24 Juni 2011 Kementerian BUMN mengirimkan surat ke tujuh kementerian mengenai penolakan terhadap tranformasi empat BUMN tersebut. “Sekarang deadline pembahasan RUU BPJS tinggal H-9 (sembilan hari lagi), tapi pemerintah ingkar janji,” ungkap Rieke.[]Jpnn/ian

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment