HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Rieke Pitaloka: Pemerintah Kembali Ingkar Janji, Sungguh Memalukan!

July 02
09:43 2011

HMINEWS – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (FPDIP )  mengaku semakin tidak bisa memahami komitmen pemerintah dalam pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).”Pemerintah kembali melecehkan DPR dan seluruh rakyat Indonesia yang menanti segera disahkannya RUU BPJS,” kata Rieke Diah Pitaloka, anggota FPDI Perjuangan DPR RI, seperti dirilis JPNN, Jumat (1/7).

Rieke menilai, surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) salah prosedur dan salah substansi. “Ini memperlihatkan koordinasi dan kinerja yang buruk di pemerintahan,” tegas Rieke. Master hukum itu menegaskan, harusnya Meneg BUMN wajib menjalankan perintah Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.  “Pemisahan antara BPJS baru dengan keempat BUMN penyelengara yang ada sama sekali bukan perintah UU SJSN,” geram Rieke.

Menurut dia, sebagai eksekutif, Meneg BUMN seharusnya menjalankan UU SJSN, yang dengan tegas dalam penjelasannya menyatakan BPJS dalam UU ini adalah transformasi dari BPJS yang telah berjalan.

“Pemisahan BPJS khusus yang melayani penduduk miskin dan didanai APBN, sama sekali bukan konsep SJSN, justru memperlihatkan kebijakan diskriminatif,” katanya.Dia juga mengecam, argumen Meneg BUMN bahwa transformasi keempat BUMN ke BPJS sulit dilaksanakan dengan tiga alasan yakni aspek legal, operasional dan lainnya. “Ini semua hanya alasan yang mengada-ngada dan memalukan saja,” kata Rieke.

Awalnya, pada 25 Mei 2011 saat rapat Panitia Khusus  RUU BPJS antara Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara, menyepakati, transformasi keempat BUMN. Yakni, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tabungan Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi BPJS.

Lalu celakanya, pada 24 Juni 2011 Kementerian BUMN mengirimkan surat ke tujuh kementerian mengenai penolakan terhadap tranformasi empat BUMN tersebut. “Sekarang deadline pembahasan RUU BPJS tinggal H-9 (sembilan hari lagi), tapi pemerintah ingkar janji,” ungkap Rieke.[]Jpnn/ian

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment