HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Rampok Uang Rakyat Miskin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dilaporkan ke KPK!

July 16
21:09 2011

HMINEWS – Para politisi Partai Demokrat (PD) terus dipojokkan dengan kasus-kasus korupsi. Belum reda persoalan tentang Muhamamd Nazaruddin, kali ini gilaran wakil Ketua Umum PD, Jhonny Allen Marbun, dilaporkan ke Komisi POemberantasan Korupsi (KPK).

Johnny diadukan oleh orang yang mengaku sebagai mantan ajudannya, yaitu Salestinus Angelo Ola. Ditemui di gedung KPK, Kamis (14/7), Salestinus mengatakan bahwa dirinya melaporkan mantan bosnya itu karena diduga terlibat praktik calo anggaran untuk daerah. Selain melaporkan mantan majikan, Salestinus juga melaporkan anggota DPRD DKI Monica Wilhelmina yang juga dari Fraksi Partai Demokrat.

“Dugaannya mafia anggaran di DPR RI. Johnny waktu itu di anggaran (Pantitia Anggaran DPR) dan Monica ini sebagai calo yang menghubungkan orang daerah dengan orang Badan Anggaran,” ujar Salestinus.

Dituturkannya, Johnny yang duduk di Panitia Anggaran DPR tahun 2008, bersama Monica memungut lima persen dari dana untuk daerah yang disepakati oleh DPR dan pemerintah. “Proyeknya dalam dana ad hoc untuk daerah-daerah. Mereka ambil lima persen dari dana yang disepakati untuk dialokasikan ke daerah,” ucapnya.

Salestinus yang mengaku menjadi ajudan Jhonny dalam kurun waktu 2005-2008 itu mencontohkan praktik mafia anggaran saat ada dana untuk Kabupaten Seram Barat. “Dialokasikan Rp 39 miliar. Kalau dibulatkan Rp 40 miliar saja, lima persen itu sekitar Rp 2 miliar,” ucapnya.

Salestinus bahkan mengaku sempat disuruh mengambil jatah duit untuk bosnya. “Saya disuruh ambil duit, ke sana-sini. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu korupsi,” ucapnya. “Yang suruh ambil uang si Johnny dan Monica,” paparnya.

Lantas mengapa melaporkan mantan bos sendiri? “Karena korupsi di negeri kita sudah parah dan saya jadi terpanggil,” ujarnya.

Hanya saja Salestinus mengaku belum menyerahkan bukti praktik mafia anggaran yang melibatkan Johnny Allen dan Monica. Sebab, Salestinus baru memberi informasi awal ke KPK. “Kalau nanti saya diperlukan sebagai saksi, saya akan kasih bukti-bukti,” ucapnya.

Persoalan yang mendera Johnny Allen bukan kali ini saja. Sebelumnya, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumut II itu juga dilaporkan oleh mantan ajudannya yang bernama Risco Pesiwarissa. Laporan Risco itu terkait dengan praktik mafia anggaran dana infrstrujtkur untuk pelabuhan laut dan udara di Indonesia Timur.

Dalam kasus itu, mantan anggota DPR dari PAN, Abdul Hadi Djamal telah dijatuhi hukuman. Baik Risco ataupun Abdul Hadi menyebut Johnny ikut menikmati dana stimulus untuk infrastruktur di Indonesia Timur itu.

KPK Tetap Lanjutkan Penyelidikan Kasus Jhonny Allen Marbun

Meski saat ini nama Jhonny Marbun disebut-sebut menjadi calon wakil ketua umum Partai Demokrat, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan penyelidikan terhadap kasus yang diduga melibatkannya.

Menurut Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP, KPK masih mengumpulkan keterangan yang menyebutkan ada aliran suap melalui Abdul Hadi Djamal kepada Jhonny Allen.

Masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan keterangan Resco dan Abdul Hadi Djamal dari keterangannya sopir Hadi Djamal memang ada aliran uang ke Jhonny Allen. Kita telusuri, ujarnya di Gedung KPK, kemarin.

Penyelidikan terhadap Jhonny Allen dimulai karena KPK telah memperoleh informasi baru terkait kasus ini.

Informasi tersebut berasal dari mantan asisten Jhonny Allen, Risco Pesiwarissa yang menyebut, Jhonny menerima suap Rp 1 miliar terkait dana stimulus pembangunan dermada dan bandara di kawasan Indonesia Timur tersebut.

Karena pernyataan Risco dianggap baru. Dulu kan sempat ada missing link karena saat itu Risco belum bisa dimintai keterangan. Sehingga apa yang disampaikan kemarin mulai dilakukan penyelidikan, tambah Johan.

Dia juga membantah, KPK takut memeriksa Jhonny Allen terkait dugaan suap dalam dana stimulus pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia Timur itu.

Untuk memeriksa atau tidak, bukan karena takut atau berani, lebih karena apakah (keterangan) yang bersangkutan dibutuhkan, kita masih dalam proses penyelidikan,tegasnya.

Menangkap Tangan Kasus ini bermula, saat KPK menangkap tangan anggota Panitia Anggaran dari PAN Abdul Hadi Djamal sesaat setelah menerima suap dari pengusaha Hontjo Kurniawan terkait stimulus pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia Timur.

Saat ditangkap, Hadi Djamal sedang bersama Darmawati Dareho yang menjadi penghubung. Ketiganya telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Majelis hakim yang menyidangkan kasus Abdul Hadi Djamal menilai, Risco merupakan saksi kunci kasus korupsi dermaga Indonesia Timur. Berdasarkan fakta keterangan terdakwa Darmawati, saksi Abdul Hadi Djamal bersama asistennya, Hanan.

Saksi Hanan mengatakan telah menyerahkan uang itu kepada Resco, asisten Jhonny Allen Marbun.

Majelis berkeyakinan, uang yang diberikan kepada Jhonny itu sebanyak Rp 1 miliar untuk membantu memuluskan proyek pembangunan pelabuhan dan bandara di Indonesia bagian Timur. Uang tersebut diberikan melalui Abdul Hadi untuk Jhonny guna kepentingan kampanye.[]Ian/jpnn

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment