HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Kontroversi Revisi UU Terorisme dan Problematika Polisi dalam Penanggulangan Terorisme

June 14
19:22 2011

HMINEWS – Reformasi nasional kurang lebih telah berjalan selama 13 tahun. Namun demikian, dinamika reformasi yang berjalan ini nampaknya tidak sepenuhnya berkorelasi secara maksimal dan signifikan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparat kepolisian RI.

Melalui pengamatan yang ada, pencapaian yang diraih oleh aparat kepolisian RI saat ini cenderung memperlihatkan situasi yang paradoks. Pada satu sisi, kendati diakui menunjukkan adanya beberapa langkah dan sejumlah prestasi kinerja yang positif khususnya dalam pemberantasan aksi terorisme, namun pada sisi lain, jalannya reformasi Kepolisian selama ini juga masih memperlihatkan kelemahan.

Harus diakui, bahwa polisi terlihat berhasil dalam menanggulangi dan memburu gembong-gembong teroris di Indonesia. Terbukti bahwa polisi berhasil membongkar jaringan Noordin M Top dan gembong teroris dr. Azhari. Namun dalam praktek dilapagan, polisi masih cendrung melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengabaikan hak-hak tersangka. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Kepolisian dalam memburu tersangka terorisme di Indonesia.

Hak asasi manusia harus menjadi pijakan dasar bagi pemerintah dalam menanggulangi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Penanggulangan masalah terorisme harus dilakukan secara komprehensif dan seimbang antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional (national security) dan jaminan terhadap kebebasan masyarakat sipil (civil liberties). Saat ini telah muncul Draft Rancangan (perubahan) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang digagas oleh pemerintah. Sayangnya Rancangan (Perubahan) UU Terorisme ini tidak menjaga keseimbangan tersebut, melainkan memperkuat dan memperjelas ketidak-seimbangan antara kebutuhan untuk menjaga national security dan jaminan terhadap civil liberties.

Beberapa ketentuan yang bermasalah dalam RUU perubahan ini bahkan masih sama dengan UU sebelumnya, UU No 15 tahun 2003. Adapun ketentuan yang cenderung bermasalah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam Rancangan (Perubahan) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah: Pertama, Ketentuan tindak pidana yang kabur (obscure). Kedua, Defenisi “Tindak Pidana Terorisme” yang masih terlalu luas. Ketiga, Laporan Intelijen dijadikan sebagai bukti permulaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, berencana menyelenggarakan diskusi publik dengan tema: “Kontroversi Revisi UU Terorisme dan Problematika Polisi dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal   : Rabu, 15 Juni 2011
Tempat            : Kantor Imparsial, Jl. Slamet Riyadi Raya No. 19, Matraman, Jakarta 13150
Waktu             : Pukul 14.00.WIB

Pembicara    : Tubagus Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR-RI), Ifhdal Kasim (Ketua Komnas HAM), Noor Huda Ismail (DirekturYayasan Prasasti Perdamaian), Al Araf (Direktur Program Imparsial)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment