HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Penyaluran BOS: Pola Baru, Masalah Baru

May 18
19:57 2011

Kewenangan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 kini telah berada di tangan pemerintah daerah. Namun, hingga akhir Maret ini, penyaluran BOS masih terkendala banyak persoalan yang sarat dengan dugaan penyimpangan dan korupsi.

Sejatinya, program BOS bertujuan agar seluruh siswa SD dan SMP negeri bebas dari pungutan biaya operasional sekolah, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin. Adapun bagi siswa sekolah swasta, BOS diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya operasional sekolah.

Pembebasan ataupun peringanan biaya operasional sekolah tentunya mutlak perlu dinikmati oleh para pelajar tanpa hambatan prosedural dan kejahatan korupsi. Bila kemacetan penyaluran dana BOS saja bisa sangat mengganggu hak pendidikan para pelajar, apalagi dengan kejahatan penyelewengan dan korupsi. Hal itu sama saja berarti melanggar hak konstitusional para pelajar.

Dana BOS juga seharusnya secara eksklusif mampu mencapai sasarannya, yaitu para pelajar. Tidak adil bila sekolah memaksakan diri “menyempurnakan” bangunan fisik gedung sekolah, tapi di sisi lain pelajar tetap harus mengeluarkan dana untuk membeli buku pelajaran, perlengkapan sekolah, SPP, hingga karya wisata. Dana BOS juga tidak hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik. Baik pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan sebaiknya fokus pada sasaran dana BOS, yakni kepentingan operasional setiap pelajar.

Temuan Pattiro Institute (2010) sampai 2009, masyarakat masih mengeluarkan uang (OOP=out-of-pocket) untuk 6 jenis biaya sekolah (uang pangkal, SPP, buku, ATK, kursus, dan iuran lain) berkisar Rp 50.000 – Rp 350.000 per bulan. Peningkatan OOP karena dua komponen utama, yaitu SPP (atau pungutan sejenisnya) dan iuran lain. Ini mengherankan mengingat jenis iuran ini yang menjadi target BOS (program sekolah gratis).

Mulai tahun ini, dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran. Semula dari skema APBN, kini berupa dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk BOS sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 10/2010 tentang APBN 2011. Alokasi dana program BOS 2011 sendiri mencapai Rp 16,8 triliun (untuk sekitar 37,8 juta siswa SD dan SMP) yang akan ditransfer ke daerah melalui mekanisme dana alokasi umum/dana alokasi khusus (DAU/DAK).

Setiap tahun, anggaran BOS (per satuan siswa) memang terus meningkat. Pada tahun 2011 untuk per siswa SD mendapat anggaran sebesar Rp. 400.000,- dan siswa SMP sebesar Rp. 575.000,-. Total anggaran dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 16,8 triliun. Akan tetapi, menurut anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, amat disayangkan penggunaan BOS di sekolah masih didominasi belanja untuk pos honorarium guru/guru honorer dibanding peruntukan awalnya, yaitu belanja pos siswa.

Kenyataan seperti ini menunjukkan masih lemahnya manajemen (miss management) pengelolaan dana BOS pada tingkat lembaga pendidikan. Pola yang telah lama terulang ini terus bertahan akibat dari lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah daerah dan kementrian pendidikan nasional.

Dengan pola penyaluran dana BOS yang baru, sama sekali tidak berimplikasi pada tertutupnya potensi masalah lama seperti kelemahan manajemen. Justru terindikasikan bahwa pola baru tersebut membawa masalah baru, yaitu makin terbuka dan tersebarnya modus baru penyelewengan dan korupsi atas dana BOS.

Masalah pertama terkait pola penyaluran baru ialah keterlambatan dan macetnya penyaluran BOS. Sebagian besar terjadi pada saat dana BOS telah diterima di kas daerah, akan tetapi tidak segera dicairkan untuk sekolah-sekolah.

Pada triwulan pertama tahun 2011, penyaluran dana BOS langsung terkendala. Baru menjelang akhir Maret inilah dana BOS sebagian besar berhasil dicairkan. Padahal, batas akhir penyaluran dana BOS adalah tanggal 15 Maret 2011 yang lalu.

Di Jawa Timur, penyelesaian pencairan dana BOS diharapkan baru bisa sepenuhnya tercapai di akhir bulan Maret. Kendala yang muncul yakni persoalan adaptasi dengan sistem baru. Banyak petugas di lapangan yang butuh waktu lebih untuk menyelesaikan masalah kelengkapan administrasi. Di Kota Banjar, Jawa Barat, pencairan dana BOS juga baru terlaksana pada tanggal 29 Maret, setelah sebelumnya sempat “parkir” di kas daerah selama beberapa waktu.

Beberapa masalah langsung muncul mengikuti keterlambatan pencairan dana BOS. Beberapa sekolah terpaksa harus menanggung terlebih dahulu kebutuhan operasional sekolah hingga dana BOS cair. Bahkan, beberapa guru swasta dan honorer terpaksa tidak menerima gaji akibat BOS yang terlambat.

Masalah keterlambatan ini, menurut Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto, termasuk ke dalam salah satu modus penyimpangan, selain 17 modus penyimpangan lainnya.

Disinyalir keterlambatan ini merupakan upaya yang disengaja untuk mendapatkan bunga dengan diendapkan dulu di bank. “Modus seperti ini banyak dijumpai di kabupaten kota yang menerima dana penyertaan, baik dari APBN maupun dari APBD Provinsi,” kata Eko.

Modus kedua yang tidak kalah penting adalah ketika dana disalurkan ke sekolah, diduga telah dipotong lebih dulu oleh Dinas Pendidikan setempat. Jumlah pemotogan berkisar antara 10%-60 %. “Alasannya macam-macam, dari terang-terangan meminta setoran langsung, rekayasa penjualan produk, melakukan suap dan biaya administrasi,” jelasnya.

Dalam beberapa kasus, menurut Eko, dana BOS sering dipinjamkan ke pihak lain atau untuk membayar hutang dan bunga pinjaman. Lalu digunakan untuk membayar bonus dan transportasi rutin guru atau pihak luar sekolah.

Sementara itu, Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan penyaluran BOS ke daerah telah memunculkan masalah baru. “Dari awal kami sudah mengingatkan pemerintah kalau langkah ini bukanlah solusi terbaik. Coba cek semua daerah di Indonesia, mayoritas mengalami keterlambatan pencairan BOS pusat.”

Sebenarnya, Kementrian Pendidikan Nasional telah melakukan mitigasi dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) sejak akhir tahun 2010 lalu. Tim inilah yang bertugas mengawasi proses penyaluran dana BOS. Beberapa hal yang akan dimonitor misalnya waktu transfer ke rekening-rekening sekolah, jumlah uang yang ditransfer dan kontrol penggunaan dana tersebut oleh sekolah-sekolah yang bersangkutan. Anggota tim ini terdiri dari satu orang perwakilan dari Kementerian Pendidikan Nasional, satu orang dari Kementerian Keuangan, dan satu dari Dinas Pendidikan Daerah. Karena dana ini juga menyangkut APBN, anggota tim monitor juga beranggotakan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Namun kenyataannya, langkah antisipatif ini belum nyata hasilnya hingga akhir Maret 2011 ini. Problem keterlambatan dan indikasi modus penyelewengan seperti dibiarkan berlalu begitu saja, tanpa adanya tekanan dan tindakan nyata dari Kemendiknas.

Di pihak lain, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh membantah bila penyaluran BOS pada triwulan pertama tahun 2011 ini mengalami penyelewengan. Meski membantah, Mohammad Nuh mengakui setidaknya ada 2-3 persen penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tapi, disanggahnya lagi itu belum tentu korupsi. Menurutnya, indikasi penyimpangan tersebut masih dalam pengeluaran kebutuhan sekolah yang tidak masuk perincian anggaran.

Kendati begitu, Muhammad Nuh kembali menegaskan sanksi akan tetap dilakukan bila terbukti terdapat daerah yang melakukan pelanggaran dalam penyaluran dana BOS. Kemendiknas mengancam akan memberlakukan potongan atas realisasi dana BOS pada periode berikutnya. Namun, distribusi besaran potongan tersebut akan berebda. “Distribusi berat ringannya tergantung lama keterlambatan penyaluran dan pencairan dananya,” ujar Nuh.

Di tempat lain, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan Kepala Dinas Pendidikan di suatu daerah dapat diberikan sanksi jika ditemukan terlambat mencairkan BOS. “Diberikan sanksi administrasi dan jabatan, karena aturan melekat pada mereka,” ujarnya usai memberikan keterangan di kantor Kementerian Pendidikan Nasional.

Sanksi yang diberikan memiliki jenjangnya. Pertama berupa sanksi lisan, tertulis lalu pernyataan tidak puas dari pemerintah daerah. “Bisa pemecatan kalau memang ditemukan,” ujar Donny. Yang menindak, katanya lagi, adalah Kepala Daerah langsung.

Tampaknya, masyarakat harus kian sadar dan waspada terhadap potensi korupsi yang dipicu oleh pengalokasian dan penggunaan anggaran yang tidak dikendalikan secara baik. Termasuk dalam kasus penyaluran dana BOS tahun 2011. | Rul/Adi

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment