HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Pemerintah Terisolasi dari Rakyat

February 04
08:02 2011

Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Oleh : Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

PEMERINTAH mulai terisolasi dari rakyat. Sebab, di luar dugaan, terjadi percepatan proses eskalasi ketidakpercayaan rakyat terhadap Presiden Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY)-Wakil Presiden Boediono.

Sumbu masalahnya sederhana saja, yakni pengingkaran presiden terhadap realitas kehidupan rakyat, serta ambivalensi presiden dalam penegakan hukum. Dua sumbu masalah itu mengakumulasi kekecewaan dan kemarahan rakyat. Kegusaran itu telah disuarakan dengan lantang sepanjang setahun usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-II. Namun, presiden dan para pembantunya selalu kontradiktif, dengan menyajikan asumsi-asumsi kalau keadaan baik-baik saja. Karena arus kritik dan imbaun dari berbagai kalangan tidak dihiraukan, para pemuka agama terdorong untuk berbicara dan bersikap.

Tentu saja masalahnya menjadi lain. Pernyataan para tokoh lintas agama yang menilai  pemerintah melakukan kebohongan publik sudah terlanjur diterima sebagai sebuah  kebenaran. Apalagi, fakta kegetiran hidup rakyat kebanyakan, serta perilaku pemerintah sendiri, menjadikan penilaian para tokoh agama itu relevan. Kini, pandangan para tokoh agama itu telah berevolusi menjadi kekuatan moral bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan menetapkan sikap terhadap  pemerintah. Sejumlah elemen masyarakat telah menyuarakan kekecewaan dan ketidakpercayaan kepada pemerintahan ini. Itu sebabnya, situasi kehidupan  bernegara tiba-tiba berubah sangat drastis. Pemerintah terus dihujani kecaman. Ibarat sebuah bangunan, hasil kerja keras presiden membangun dan menjaga citranya selama ini praktis rubuh sudah.

Saya berani memastikan bahwa tidak mudah bagi presiden meraih kembali kepercayaan rakyat. Masalahnya adalah sudah terlalu  lama  rakyat  menunggu realisasi janji

presiden. Rakyat pun sudah memberi toleransi berlebih atas  kelambanan dan keraguan presiden selama ini. Ketidaknyamanan hidup yang dialami keluarga kelas menengah ke bawah adalah bukti kesabaran rakyat dan pengorbanan mereka.

Tak pernah ada kabar gembira untuk rakyat kebanyakan. Dahaga rakyat akan kebijakan pro mereka ibarat penantian panjang tak berujung. Alih-alih  berupaya  meringankan beban hidup rakyat, pemerintah malah sedang bersiap mengimplementasikan  kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak(BBM) bersubsidi.

Ironisnya, saat rakyat harus bersabar dalam nestapa, pemerintah beberapa kali menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) serta TNI/Polri. Bahkan, birokrasi negara mulai  merealisasikan remunerasi. Ketika tepuk tangan bergema di ruang parlemen saat presiden mengumumkan kenaikan gaji PNS, rakyat kecil hanya bisa meratap karena tak ada yang peduli pada nasib mereka. Ironisnya lagi, kenaikan gaji PNS maupun remunerasi tidak otomatis membuat kinerja pemerintah bertambah baik. Kualitas pelayanan birokrasi terhadap rakyat tetap saja buruk. Kejahatan oknum birokrat terhadap negaranya sendiri tetap marak.Hingga pekan ini, harga bahan pangan masih tinggi. Ini menjadi pertanda kalau pemerintah belum bekerja keras.

Akibatnya, seperti yang dirasakan  rakyat kebanyakan hari-hari  ini, keadaan tak  kunjung  membaik.  Sebaliknya, bahkan ketidaknyamanan hidup terus tereskalasi. Ada ribuan bayi menderita kurang gizi. Mereka yang miskin mengonsumsi nasi aking dan tiwul. Para ibu muda yang lemah membuang bayi mereka. Sedang yang putus asa memilih jalan bunuh diri.  Pendapatan per kapita rakyat yang stagnan sudah tertinggal jauh dengan laju kenaikan harga barang dan jasa.

Amat menyakitkan bagi rakyat ketika pemerintah berani-beraninya mengklaim  daya beli rakyat justru naik. Kelompok-kelompok independen yakin jumlah warga miskin masih sangat banyak. Mereka, dan juga masyarakat, tidak percaya  dengan klaim pemerintah tentang menurunnya jumlah warga miskin. Itulah bentuk pengingkaran paling nyata yang diperlihatkan presiden dan kabinetnya.

Sementara kekecewaan rakyat sudah  begitu mendalam melihat karut marut penegakan hukum. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah lebih disebabkan ambivalensi presiden. Soalnya, sikap dan posisi presiden amat meyakinkan  ketika membuat pernyataan  tentang penegakan hukum atau  pernyataan perang terhadap korupsi, tapi amburadul pada tingkat  implementasi. Muncul kesan kalau presiden seperti sosok yang terperangkap. Kesan  ini  mengemuka karena presiden tidak berani memberi instruksi  tegas atau intervensi bagi  berjalannya  proses hukum skandal  Bank Century serta mengungkap mafia  pajak. Masalah besar seperti mafia pajak hanya disederhanakan dalam 12 instruksi presiden untuk menuntaskan kasus Gayus Tambunan.  Padahal, perang terhadap korupsi harus dimulai dengan memberangus mafia hukum, mafia pajak hingga mafia  proyek. Sebab, jaringan mafia sudah  mengontrol semua institusi negara, termasuk institusi penegak hukum. Institusi negara  sudah masuk perangkap mafia. Buktinya, sejumlah oknum birokrat negara justru  mengotaki kerja mafia  merampok  kekayaan negara.

Kalau sudah begitu, hanya tersisa sedikit alasan untuk memercayai pemerintahan ini. Apalagi, beberapa jajak pendapat memperlihatkan rakyat tidak puas atas kinerja pemerintah, baik di bidang ekonomi maupun penegakan hukum.  Pernyataan tidak puas atas kinerja pemerintah itu sama artinya dengan  tidak memercayai indikator makro  ekonomi tentang pertumbuhan ekomomi 2010 yang diumumkan pemerintah menjelang akhir  tahun  2010.

Eskalasi

Karena itu, menjadi sangat wajar jika  terjadi percepatan proses eskalasi ketidakpercayaan terhadap pemerintahan presiden SBY-Wapres Boediono. Pemerintah memang berhak membantah pandangan dan penilaian para tokoh agama. Namun, sekali lagi, esensi ungkapan ‘kebohongan publik’ itu sudah terlanjur diterima sebagai kebenaran.

Kecaman para tokoh lintas agama itu telah menginspirasi hampir seluruh elemen masyarakat. Para budayawan, purnawiran  militer, akademisi, politisi, dan mahasiswa  pun telah  mengemukakan  kekecewaannya. Bahkan,  Forum Antar Umat Beragama (FAUB)  mendesak presiden segera mundur dari jabatannya. Sedangkan  Gerakan Aktivis 1998 menolak kedatangan kembali SBY — yang sedang melakukan kunjungan ke luar negeri– ke Tanah Air. Hanya satu  elemen buruh yang belum menyatakan sikapnya.

Pemerintah mestinya lebih menyimak esensi aspirasi rakyat. Misalnya, desakan  99 lembaga swadaya masyarakat  (LSM) dan  tokoh masyarakat yang mengajukan Tritura ( Tiga  Tuntutan  Rakyat ). Mereka minta KPK memimpin  pengusutan kasus Gayus dan perusahan-perusahaan pengemplang pajak.  Presiden pun, tanpa kebohongan, diminta memimpin sendiri perang melawan korupsi, mafia pajak dan mafia hukum.

Dalam bidang ekonomi, presiden mau tak mau harus merubah atau meng-up date standar  tentang kemiskinan atau standar minimal tentang kesejahteraan individu. Tak kalah pentingnya untuk diubah adalah metode menghitung jumlah pengangguran. Standar tentang kemiskinan dan kesejahteraan serta metode menghitung jumlah pengangguran yang diadopsi pemerintahan SBY-Boediono sering diperdebatkan, terutama pada sisi akurasi.

Misalnya,  seorang sarjana –karena terpaksa– hanya bisa mencuci piring di restoran, dan semua beban pekerjaannya hanya menyita waktu satu jam lebih. Apakah dengan kualifikasinya itu si sarjana tadi tidak layak disebut  pengangguran?

Kemudian tentang kemiskinan; pemerintah menggunakan patokan daya konsumsi atau purchasing power parity (PPA) per kapita 1 dolar AS per hari sebagai patokan kemiskinan, sementara PBB menggunakan patokan PPA 2 dolar AS per kapita per hari. Tidak terlalu penting lagi mana yang lebih manusiawi. tetapi kedua angka patokan itu rasanya tidak relevan lagi dengan perkembangan atau laju kenaikan harga barang dan jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan harga bahan pangan di Indonesia terus melonjak sepanjang 2010 hingga kini. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kualitas papan (perumahan) dan kualitas sanitasi yang mempengaruhi langsung aspek kesehatan penduduk. Itulah sebabnya kualitas kesejahteraan menjadi jauh lebih penting untuk dikedepankan daripada sekadar statistik tentang jumlah warga miskin.

Saya yakin, para tokoh agama lebih melihat buruknya kualitas kesejahteraan sebagian besar rakyat sebagai acuan mereka. Sebab, pasca krisis moneter  1997, negara memang belum berhasil memulihkan kesejahteraan rakyat.

Dengan begitu, esensi aspirasi dari semua elemen masyarakat itu adalah tidak memercayai perilaku pemerintah yang dipertontonkan selama ini. Dan karena itu, rakyat menuntut perubahan cara kepemimpinan. Presiden harus mengaktualisasi perannya sebagai kepala eksekutif  yang independen, dan secara permanen selalu mengambilalih tanggungjawab apa pun hasil kerja para pembantunya. Sebagai kepala pemerintah, presiden harus memastikan bahwa pemerintahannya (KIB-II) sungguh-sungguh memerintah, dan efektif mengontrol atau mengendalikan sepak terjang semua institusi pemerintahannya, baik di pusat maupun daerah.

Tidak boleh lagi terjadi presiden melakukan pembiaran atas berbagai masalah, apalagi masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Contoh kasus pembiaran adalah tidak berjalannya proses hukum skandal Bank Century, mendiamkan manipulasi IPO saham PT Krakatau Steel, tidak adanya kemauan politik memberangus mafia pajak, serta minimnya peran pemerintah dalam pengendalian harga bahan pangan. Pembiaran seringkali menimbulkan ekses serius, seperti dalam kasus ledakan kompor gas.

Jika presiden tidak segera mengubah cara kepemimpinan dan cara pendekatan terhadap persoalan rakyat, persoalannya akan menjadi semakin rumit dan menyebabkan kehidupan kenegaraan kita jauh dari kondusif. Sebab, presiden akan terus mengingkari realitas kehidupan rakyatnya sendiri yang ditandai dengan buruknya kualitas kesejahteraan sebagian besar rakyat.

Risikonya tentu saja sangat serius, sebab presiden dan KIB-II akan terisolasi dari rakyat. Pengisolasian itu kini tengah berproses.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment